View
17
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
K
ertha Wicara
1. Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Published: 2018-03-13
Articles
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI BENTUK
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
Made Mutiara Sanjiwani Rajendra, I Wayan Windia
1-5
o PDF
KEABSAHAN PERNYATAAN MAJELIS HAKIM SIDANG TERBUKA DAN TERBATAS UNTUK UMUM
(STUDI KASUS PENISTAAN AGAMA Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA)
Made Sinthia Sukmayanti, I Ketut Mertha
1-5
o PDF
BUKTI ELEKTRONIK CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN
PIDANA DI INDONESIA
Elsa Karina Br. Gultom, Suhir man
1-6
o PDF
KONSEP RESTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA
I Gusti Agung Dian Bimantara, I Putu Sudarma Sumadi
1-5
o PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN
MALPRAKTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK
KEDOKTERAN
Firdalia Emyta Nurdiana Isliko, Gde Made Swardhana, I Made Walesa Putra
1-5
o PDF
PERANAN KETERANGAN TERDAKWA YANG TIDAK DISUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI YANG
SAH DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
Guntur Dirga Saputra, Marwanto .
1-5
o PDF
UPAYA PAKSA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Ni Made Intan Pranita Dewanthara, I Ketut Mertha
1-5
o PDF
PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA
Pande Nyoman Mega Suryadarma, Anak Agung Ngurah Wirasila
1-13
o PDF
KETERBATASAN PERLINDUNGAN HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Kristina Melati P asaribu, Suhirman .
1-6
o PDF
PERANAN CLASS ACTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
INDONESIA
Dewa Ayu Indah Krisnayanti, Suhirman .
1-5
o PDF
PEMBERIAN SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Made Satria Wibawa Nugraha, Suatra Putrawan
1-11
o PDF
PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Josua Harahap, A.A. Ngurah Wirasila
o PDF
ANALISIS YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
Yosef Faizal Frans, I Gst. Ketut Ariawan, Sagung Putri M.E Purwani
o PDF
KETERKAITAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DIDALAM PEMBERITAAN PERS
Vida Azaria, I Ketut Mertha
1-5
o PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI
UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA
Putu Prashanti Vahini Kumara, Yohanes Usfunan
o PDF
TELECONFERENCE SEBAGAI BENTUK KEMAJUAN TEKNOLOGI DALAM HUKUM ACARA PIDANA
SEBAGAI SALAH SATU CARA MENDAPATKAN KEBENARAN MATERIIL
Putu Inten Andhita Dewi, I Made Pujawan
o PDF
ANALISIS SAKSI ADAT/KEWAJIBAN ADAT MEPRAYASCITTA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM RUU KUHP DI INDONESIA
Anak Agung Anisca Primadwiyani, A.A. Gde Oka Parwata
1-6
o PDF
PENGATURAN HAK HAK ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN
Febrio junus Petrobas Abia, A.A. Ngurah Wirasila
o PDF
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA
UANG PALSU (ANALISA PUTUSAN No. 817/Pid.Sus/2014/PN Dps)
Ni Luh Apryaningsih, Ida Bagus Surya Dharma Jaya
o PDF
INTERVENSI PERS TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
Meyviyanti Hostiana, Ibrahim. R
1-6
o PDF
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO.36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN
Raodatul Jannah, I Gusti Ngurah Wairocana
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLDA BALI)*
Agung Satriadi Putra, I Gusti Ketut Ariawan
o PDF
KRIMINALISASI TERHADAP PERILAKU CABUL ANTAR ORANG DEWASA SESAMA JENIS
(LESBIAN DAN GAY)
I Wayan Agus Harry Saputra, I Made Arya Utama
o PDF
PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
DENPASAR)*
Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha
o PDF
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GENG MOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH
UMUR DI WILAYAH DENPASAR
Evi Paullia Wati, Anak Agung Ngurah Wirasila
o PDF
IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
Adia Pratistia, I Dewa Made Suartha, Ni Nengah Adiyaryani
o PDF
PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERAT DI PENGADILAN NEGERI
DENPASAR
I Putu Wisnu Suartana Putra, I Made Walesa Putra
o PDF
DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK
PINDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)
Ni Made Diah Arista Ardiyantini, Ni Nengah Adiyaryani, I Wayan Bela Siki Layang
o PDF
DISKRIMINASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Ni Putu Sri Utari, I Made Sarjana, I Ketut Rai Setiabudhi
o PDF
PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS DI
KOTA SINGARAJA
I Kadek Angga Satya Pardidinata, Gde Made Swardhana
o PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM
TERUMBU KARANG
Ni Putu Desy Pradnya Wati, Ibrahim R, I Made Walesa Putra
o PDF
HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM UNDANGUNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DIKAITKAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
Desak Made Ayu Puspita Dewi, I Made Arya Utama
1-5
o PDF
TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)
Ni Made Deby Anita Sari, I Gusti Ngurah Wairocana
1-5
o PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORBAN PRANK DI INDONESIA
Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi, Yohanes Usfunan
1-6
o PDF
KEBEBASAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI
Indra Bayu Mulyadi, I Ketut Rai Setiabudhi, I Wayan Suardana
1-14
o PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM PERSIDANGAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
Desak Made Risa Sutiadewi, Yohanes Usfunan
1-5
o PDF
PROSES PENYIDIKAN KASUS PHAEDOFILIA DI POLRESTA DENPASAR
I Made Darma Yudha, I Ketut Rai Setiabudhi, I Made Walesa Putra
o PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN EUTHANASIA DI INDONESIA DIKAJI DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
I Made Dwi Krisnawan, I Gusti Ngurah Wairocana
1-15
o PDF
KUALIFIKASI PIHAK KETIGA DALAM PENGAJUAN GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK DI
INDONESIA
I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
1-16
o PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
KEPADA ANAK
I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
1-15
o PDF
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS ANAK/2017/PN DPS MENGENAI PEMIDANAAN
PENGGUNA NARKOTIKA ANAK
Putu Wulan Sagita Pradnyani, Ida Bagus Surya Dharma Jaya
o PDF
1
DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PINDANA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)* Oleh:
Ni Made Diah Arista Ardiyantini**
Ni Nengah Adiyaryani*** I Wayan Bela Siki Layang****
Progam Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas
Udayana
Abstrak Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan lex specialis dari
sistem peradilan pidana umum di Indonesia. Proses dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak didasari tujuan terciptanya Keadilan Restoratif dengan diversi, namun hingga dewasa ini masih
kurangnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya pendalaman ilmu dari para penegak hukum, menyebabkan keadilan restoratif belum terimplementasikan dengan sempurna. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berpedoman pada teori-teori hukum, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan serta hasil
observasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Penulis dalam penelitian ini mengkaji perihal implementasi diversi bagi Anak berkonflik
dengan hukum yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Denpasar dan implikasi dalam penerapannya. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi diversi bagi Anak
berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Denpasar belum maksimal karena masih
ditemui ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan dan implikasi penerapan diversi di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap kesadaran hukum bagi anak berkonflik dengan hukum
yang melakukan tindak pidana berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak ditemukannya perkara terhadap pengulangan tindak pidana Anak yang berhasil diupayakan diversi.
Kata kunci: Diversi, Anak, Tindak Pidana.
* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi
yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. Ni Nengah
Adiyaryani, SH., MH. dan Pembimbing Skripsi II I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH
** Ni Made Diah Arista Ardiyantini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Udayana, email: aristadiah10@gmail.com *** Ni Nengah Adiyaryani, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana **** I Wayan Bela Siki Layang, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana
2
Abstract
The Child Criminal Justice System is a lex specialis of the general criminal justice system in Indonesia. The process of the Criminal Justice System of the Child is based on the objective of creating Restorative Justice through diversion, however to the present time, the lack of public knowledge and the lack of knowledge intensification of law enforcers, leads to the restorative justice which has not been implemented perfectly. This research is legal juridical empirical research, which is guided by legal theories, literatures, legislation and observation result in District Court of Denpasar. The writer of this research examined the implementation of the diversion for children in conflict with the law who committed criminal offense in the District Court of Denpasar and the implications in its application. The results of the research showed that the implementation of the diversion for Children in conflict with the law who committed criminal offense in the District Court of Denpasar has not been maximized because of the lack of harmonious laws and implications of the implementation of the diversion in the District Court of Denpasar towards the legal awareness of the child in conflict with the law who committed criminal offense based on research conducted was, it could not be found a repetition of Child criminal offense case that has been successfully attempted to diversion. Keywords: Diversion, Child, Criminal Offense
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi
karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa
mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.
Setiap Anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal
seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral
sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi
bangsa dan negara.1
Anak adalah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha
Esa yang memiliki harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.
Bahwa untuk menjaga harkat martabatnya, Anak memiliki hak
1 Dahlan Sinaga, 2017, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi
(Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Nusa Media, Yogyakarta, h.45
3
untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak tersebut haruslah
sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights
of the Child) sebagaimana telah diratifiksi oleh pemerintah
Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Dewasa ini maraknya angka kriminalitas yang dilakukan oleh
Anak membuat banyak kalangan resah dan mulai
mengkhawatirkan pertumbuhkembangan generasi penerus
bangsa. Dibentuknya suatu sistem peradilan pidana Anak yang
diharapkan mampu membantu mencegah dan menanggulangi
kejahatan oleh Anak yang dituangkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak).
Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu lex specialis
dari Sistem Peradilan Pidana umum di Indonesia. Proses dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak didasari tujuan terciptanya
Keadilan Restoratif yang dilakukan dengan diversi, yakni
merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan
diversi oleh penegak hukum berdasarkan wewenangnya dikenal
dengan istilah discretion atau ‘diskresi’.2
Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat
penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan
kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah
pelanggaran Anak dengan tidak mengambil jalan formal antara
lain menghentikan atau meneruskan/melepaskan dari proses
peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada
2 Kemal Dermawan, 2015, Sosiologi Peradilan Pidana, Obor, Jakarta, h.102
4
masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.
Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan
pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif
keterlibatan Anak dalam proses peradilan tersebut.3
Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan
kata yang sama “divert”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “the
act of changing the direction that somebody or something is
following, or what something is used for” 4 (artinya merupakan
suatu tindakan mengubah tujuan yang telah diikuti atau
digunakan oleh seseorang atau sesuatu).
Diversi sangat penting bagi keberlangsungan proses peradilan
Anak, dimana melalui diversi dapat mempermudah penyelesaian
proses perkara yang menyebabkan tidak tertumpuknya perkara di
Pengadilan.
Kurangnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya
pendalaman ilmu pengetahuan dari para penegak hukum,
menyebabkan keadilan restoratif belum dapat terimplementasikan
dengan sempurna yang menyebabkan Anak yang telah usai
menjalani masa pidana memiliki kecenderungan yang lebih besar
untuk menjadi seorang residivis, akibat budaya yang belum bisa
menerima sepenuhnya kehadiran kembali terpidana Anak dalam
kehidupan masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut
diatas, penulis kemudian tertarik melakukan penelitian hukum
dengan mengangkat dua rumusan masalah, yaitu:
3 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, h.65 4 Sally Wehmeier, 2000, Ed.Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford
University Press, Oxford, h.367
5
a. Bagaimana implementasi diversi bagi Anak berkonflik dengan
hukum yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri
Denpasar?
b. Bagaimana implikasi penerapan diversi di Pengadilan Negeri
Denpasar terhadap kesadaran hukum bagi Anak berkonflik
dengan hukum yang melakukan tindak pidana?
1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan
dalam bidang hukum acara pidana, khususnya mengenai
implementasi diversi bagi Anak berkonflik dengan hukum yang
melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Denpasar serta
untuk mengetahui bagaimana implikasi penerapan diversi
terhadap kesadaran hukum bagi Anak berkonflik dengan hukum
yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Denpasar.
II. ISI MAKALAH
2.1. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris,
penelitian hukum yuridis yaitu penelitian hukum yang dalam
penulisannya berpedoman pada teori-teori hukum, literatur-
literatur, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui
observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan.5
5 Wirta Griadhi, I Ketut, 2006, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
(Intisari Kuliah), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.25
6
2.2. Hasil dan Pembahasan
2.2.1.Implementasi Diversi Bagi Anak Berkonflik Dengan
Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan
Negeri Denpasar
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Ibu Angeliky Handajani Day,
S.H., M.H. pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 13.05 WITA dapat
diketahui bahwa implementasi diversi di Pengadilan Negeri
Denpasar dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tahap awal yang dilakukan adalah upaya diversi yang
dilakukan pada tahap penyelidikan di kepolisian serta tahap
penuntutan di kejaksaan negeri untuk mendamaikan agar kedua
pihak yang berkonflik dapat mencapai kesepakatan bersama 6 ,
apabila kedua pihak sepakat maka perkara tidak akan dilanjutkan
dan hakim yang memeriksa perkara serta sebagai fasilitator akan
mengeluarkan penetapan yang berisikan penghentian perkara
tersebut yang kemudian akan dibuatkan berita acara proses
diversi, namun sebaliknya jika tidak menemukan suatu
kesepakatan sehingga perkara diteruskan pada tahap
persidangan.
Pengadilan Negeri Denpasar sejak tahun 2014 hingga bulan
Februari tahun 2018 telah menerima 123( seratus dua puluh tiga)
perkara Anak berkonflik dengan hukum yang dimana 10 (sepuluh)
perkara berhasil diselesaikan dengan diversi, 3 (tiga) perkara tidak
berhasil diselesaikan dengan diversi, dan 110 (seratus sepuluh)
6 Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam
Hukum Pidana, USU Press, Medan, h.6
7
perkara tidak dapat dilakukan diversi, dengan klasifikasi tindak
pidana sebagai berikut:
Jumlah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di
Pengadilan Negeri Denpasar Dari Tahun 2014 Hingga Bulan Februari 2018
No Klasifikasi Tindak Pidana Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1. Kejahatan Terhadap
Kesusilaan
0 0 1 0 0
2. Penganiayaan 1 0 0 1 0
3. Pencurian 2 12 18 19 3
4. Tindak Pidana Senjata Api
Atau Benda Tajam
0 0 0 2 0
5. Narkotika 4 4 8 8 3
6. Lalu Lintas 1 0 0 0 0
7. Pengeroyokan Yang
Menyebabkan Luka
Ringan, Luka Berat
0 3 3 9 0
8. Pembunuhan 1 1 1 1 0
9. Pengeroyokan Yang
Menyebabkan Kematian
0 0 0 1 0
10. Perlindungan Anak 2 1 6 3 2
11. Persetubuhan Terhadap
Anak Di Bawah Umur
1 1 0 0 0
Jumlah 12 22 37 44 8
Sumber bagian Hukum Pidana Pengadilan Negeri Denpasar
Berdasarkan jumlah klasifikasi Tindak Pidana yang dilakukan
oleh Anak tersebut, maka diketahui bahwa penerapan diversi di
Pengadilan Negeri Denpasar belum dapat dilaksanakan secara
maksimal, dilihat dari tingkat keberhasilan diversi yang telah
diupayakan dalam perkara Anak di Pengadilan Negeri Denpasar,
yakni baru sepuluh perkara yang berhasil diselesaikan dengan
klasifikasi Tindak Pidana sebagai berikut:
8
Jumlah Tindak Pidana Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Di Pengadilan Negeri Denpasar Dari Tahun
2014 Hingga Bulan Februari 2018 No. Klasifikasi Tindak Pidana Jumlah
1. Pencurian 2
2. Narkotika 6
3. Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka
Ringan, Luka Berat
1
4. Perlindungan Anak 1
Jumlah 10
Sumber bagian Hukum Pidana Pengadilan Negeri Denpasar
Diversi dalam penerapannya mengalami kendala yang
mengakibatkan diversi tidak dapat diupayakan secara maksimal,
dimana sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak
dinyatakan bahwa terdapat batasan pemberlakuan diversi yang
dimana hanya dapat dilakukan pada perkara dengan ancaman
dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.
Hal lain yang mempengaruhi implementasi diversi adalah
kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap apa yang dimaksud
dengan diversi. Diversi dalam Pengadilan Anak lebih
menguntungkan karena tidak menghabiskan banyak waktu yang
sesuai dengan Asas Trilogi Peradilan yaitu cepat, sederhana dan
biaya murah.
Menurut hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bapak I Wayan
Kawisada, S.H., M.Hum., pada tanggal 26 Februari 2018 pukul
13.48 WITA diketahui bahwa diversi pada implementasinya tidak
dapat diselesaikan dengan sempurna karena adanya perbedaan
persepsi mengenai keadilan oleh para pihak.
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pengadilan
Negeri Denpasar, diketahui bahwa dalam implementasi diversi
bagi Anak berkonflik masih ditemui adanya ketidak harmonisan
peraturan perundang-undangan terkait diversi yang dapat dilihat
9
pada perkara pencurian dengan nomor perkara: 29/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Dps. dan perkara perlindungan Anak dengan
nomor perkara: 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps. Berdasarkan
analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa terdapat
penyimpangan yang terjadi pada kedua perkara tersebut karena
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum
Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang berbunyi:
“Dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)
tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”
Sesuai dengan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dapat
dilaksanakan diversi merupakan perkara dengan ancaman pidana
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan perkara tersebut
diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun pada perkara pencurian
dan diancam 10 (sepuluh) tahun bagi perkara pembuangan orok
bayi. Maka terjadi penyimpangan yang dilakukan apabila dilihat
dari bunyi pasal tersebut.
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengacu pada Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak,
dimana pada Pasal 3 dinyatakan bahwa:
“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula
dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi
(gabungan).” Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar berpendapat bahwa terhadap perkara Anak
10
dengan nomor perkara: 29/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps dan
nomor perkara: 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps telah memenuhi
syarat formil untuk dilakukan diversi terlepas dari pasal 7 UU
Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur
12 (Dua Belas) Tahun.
Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan, diketahui
bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk
membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (interne regeling).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lex
specialis dalam lingkup penyelenggaraan hukum acara dari
Undang-Undang Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, maka
diketahui bahwa penerapan diversi yang dilaksanakan dalam
perkara Anak dengan nomor perkara: 29/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Dps dan nomor perkara: 18/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Dps tidak mengingkari peraturan yang ada,
namun peraturan-peraturan tersebut bertentangan antara satu
dan lainnya.
2.2.2.Implikasi Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri
Denpasar Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Anak
Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak
Pidana
Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran yang dimiliki
oleh setiap individu akan pengetahuan mengenai apa hukum
tersebut, dan menyadari bahwa terdapat perilaku-perilaku
tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum ialah kesadaran
diri masing-masing individu tanpa tekanan, paksaan, ataupun
perintah dari luar dirinya untuk mematuhi, melaksanakan atau
11
tidak melaksanakan serta tunduk pada hukum yang berlaku
dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki akan berbeda
pada setiap individu, dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor moral
yang dimiliki masing-masing individu yang tidak dapat disamakan.
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum
ialah suatu kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam
masing-masing diri manusia tentang hukum yang telah ada
maupun hukum yang diharapkan akan ada. Kesadaran hukum
menekankan pada nilai-nilai mengenai fungsi hukum dan bukan
merupakan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian
konkrit pada masyarakat.7
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, hingga saat
ini belum terdapat pengulangan tindak pidana yang dilakukan
oleh Anak berkonflik dengan hukum. Namun masih terdapat hal-
hal tertentu yang harus ditingkatkan, salah satunya ialah
mengenai pencatatan secara statistik terhadap Anak berkonflik
dengan hukum dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Denpasar.
Penerapan diversi dapat dilaksanakan dengan baik dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, hal ini terlihat dari
data yang penulis peroleh serta wawancara yang penulis lakukan,
hingga saat ini belum terdapat pengulangan tindak pidana yang
dilakukan oleh Anak berkonflik dengan hukum. Namun masih
terdapat hal-hal tertentu yang harus ditingkatkan, salah satunya
ialah mengenai peningkatan Anak berkonflik dengan hukum yang
tercatat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan setiap
tahunnya terjadi peningkatan terhadap perkara Anak yang
tercatat masuk ke Pengadilan Negeri Denpasar. Lemahnya
7 Soerjono Soekanto, 1982, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap
Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung, h. 152
12
keberhasilan diversi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
menghambat, yaitu karena faktor ego masing-masing pihak, serta
kurangnya tenaga fasilitator yang mampu memfasilitasi proses
pelaksanaan diversi.8
Penerapan Diversi sangat bermanfaat karena dilakukan
guna memberikan kesempatan pada Anak untuk memperbaiki
serta bertanggungjawab terhadap kesalahannya. Namun diversi
juga dapat menjadi celah bagi Anak untuk melakukan tindak
pidana, apabila Anak tersebut bercerita pada Anak lainnya dan
membuat Anak lain berfikiran bahwa melakukan tindak pidana
akan dapat diselesaikan melalui diversi dan tidak dipidana.
Terlebih lagi seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa belum
terdapat harmonisasi pada peraturan-peraturan mengenai diversi
yang mengakibatkan Anak berfikir bahwa masih ada kesempatan
untuk Anak melakukan tindak pidana tanpa dipidana
Berdasarkan wawancara bersama hakim pengawas dan
pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Bapak Esthar Oktavi pada
tanggal 19 Februari 2018 pukul 12.14 WITA diketahui bahwa
kendala yang umum terjadi dalam kesadaran hukum Anak di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai
berikut:
a. Peran orang tua
Kurangnya peran serta perhatian orang tua dalam mengawasi
dan memberi penjelasan pada Anak menjadi salah satu faktor
kendala bagi ketaatan hukum Anak. Diketahui bahwa Anak
berkonflik dengan hukum sebagian besar merupakan Anak yang
8 Jeremia Reynovan, 2017, “Efektivitas, Penerapan Diversi Sebagai
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)”, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 07, No.01, Denpasar, h. 9, url:
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/36824, diakses
tanggal 10 April 2018, pukul 09.14 WITA
13
kurang diperhatikan oleh orang tuanya sehingga Anak bergaul
dengan leluasa tanpa mengetahui aturan-aturan yang
seharusnya ditaati dan bukan dilanggar.
b. Lingkungan
Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar penting dalam
keberhasilan penerapan peraturan hukum. Lingkungan
memiliki pengaruh besar terhadap ketaatan hukum Anak,
dimana apabila Anak berada dalam lingkungan pergaulan yang
salah maka Anak yang belum memiliki pemikiran matang akan
mudah terjerumus dan menganggap hal salah yang sering
dilakukan pada lingkungannya merupakan hal yang wajar.
c. Pendidikan
Pendidikan juga mempengaruhi bagi ketaatan hukum Anak,
dimana pendidikan mampu membentuk Anak menjadi individu
yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat. Pemikiran Anak yang belum matang biasanya
belum mampu memilah hal baik dan buruk secara tepat,
apabila dibekali dengan pendidikan (pendidikan formal dan
pendidikan moral) Anak akan lebih terarah dalam mengambil
setiap keputusan dalam hidupnya.
III. Penutup
3.1. Kesimpulan
Implementasi diversi bagi Anak berkonflik dengan hukum
yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Denpasar
belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena masih ditemui
adanya ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan
terkait diversi, sedangkan implikasi penerapan diversi di
Pengadilan Negeri Denpasar terhadap ketaatan hukum bagi Anak
yang melakukan tindak pidana berdasarkan penelitian yang
14
dilakukan tidak ditemukannya pengulangan tindak pidana yang
dilakukan oleh Anak.
3.2. Saran
Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan para
penegak hukum hendaknya dilakukan sosialisasi secara berkala
mengenai apa yang dimaksud dengan diversi serta apa yang
seharusnya dilakukan berkaitan dengan penerapan diversi.
Bagi institusi Pengadilan Negeri Denpasar hendaknya
dibentuk suatu divisi evaluasi khusus serta pencatatan secara
statistik terhadap perkara Anak berkonflik dengan hukum,
terutama pada penerapan diversi dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Denpasar agar tujuan dari diberlakukan Sistem
Peradilan Pidana Anak secara khusus dapat terlaksana dengan
baik.
DAFTAR PUSTAKA Buku- Buku:
Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti ,
Bandung. Dahlan Sinaga, 2017, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan
Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Nusa Media,
Yogyakarta.
Kemal Dermawan, 2015, Sosiologi Peradilan Pidana, Obor, Jakarta. Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice
dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan.
Soerjono Soekanto, 1982, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung
Wirta Griadhi, I Ketut, 2006, Metode Penelitian dan Penulisan
Hukum (Intisari Kuliah), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
Jurnal Ilmiah: Jeremia Reynovan, 2017, “Efektivitas, Penerapan Diversi Sebagai
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik
15
Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)”, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Volume 07, No.01, Denpasar, url: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/
36824, diakses tanggal 10 April 2018, pukul 09.14 WITA Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak
Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732
Kamus:
Sally Wehmeier, 2000, Ed. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford.
Recommended