ANALISIS PROGRAMA PENYULUHAN KABUPATEN MAGELANGdigilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital... · 2020. 11. 5. · 4. Luas wilayah, jumlah desa/ kelurahan per kecamata Pemkab

ANALISIS PROGRAMA PENYULUHAN KABUPATEN MAGELANG

THE ANALYSIS OF EXTENSION PROGRAMME IN MAGELANG REGENCY

ASEP RAHMAT

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2013

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/


ii


Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

ASEP RAHMAT

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2013




iii

TESIS


Disusun dan diajukan oleh :

ASEP RAHMAT

Nomor Pokok 0204211514

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 7 Pebruari 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Dr. Suryadi Lambali, MA Ketua

Dr. Muh. Hatta Jamil, SP. MS Anggota

Ketua Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Roland A. Barkey

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Mursalim




iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP RAHMAT

Nomor Pokok : P 0204211514

Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan

pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian

hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis

ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan

tersebut.

Makassar, Pebruari 2013

Yang Menyatakan,

ASEP RAHMAT




v

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dengan selesainya tesis ini.

Gagasan yang melatari dalam penulisan tesis ini adalah hasil dari

pengamatan penulis terhadap petani yang ada di Kabupaten Magelang.

Meskipun dengan lahan sempit yang mereka kuasai sampai saat ini masih

mampu memberikan kontribusi yang besar pada PDRB Kabupaten

Magelang dengan berbagai kendala yang mereka hadapi. Dibutuhkan

langkah tepat penyuluh sebagai pendamping petani dalam membantu

menyelesaikan masalah tersebut melalui sistem perencanaan

penyuluhan. Melalui tulisan ini penulis berusaha untuk menggambarkan

mekanisme penyusunan programa penyuluhan dan penjabarannya di

Kabupaten Magelang.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penulisan ini tapi dengan

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak maka pada akhirnya tesis ini

bisa selesai. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan

terima kasih kepada Komisi Penasehat Bapak Dr. Suryadi Lambali, MA

dan Bapak Dr. Muh. Hatta Jamil,SP,MS. yang telah memberikan motivasi,

bimbingan dan arahan kepada penulis mulai dari penyusunan proposal

sampai dengan penulisan tesis. Ungkapan terima kasih ini pula kami

sampaikan kepada Bapak Prof.Dr.Ir.Ambo Tuwo,DEA, Bapak Prof. Dr. Ir

Rahim Darma,MS dan Bapak Dr. Muhammad Yunus, MA. selaku tim




vi

penguji yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan penelitian

Tesis ini.

Penulis juga sampaikan ucapkan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada Bupati Magelang Bapak Singgih Sanyoto, Kepala BKD

beserta staf, Kepala BPPKP serta staf tempat penulis melaksanakan

tugas, atas perkenan dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan

pendidikan. Juga kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur

Program Pascasarjana serta pembantu-pembantunya, Direktur PSKMP

Universitas Hasanuddin beserta staf fungsional dan Staf Administrasi atas

kerjasama dan pelayanan yang diberikan selama penulis menyelesaikan

studi, Ketua Program Studi Perencanaan dan pengembangan Wilayah,

Penanggung jawab Konsentrasi Manajemen Perencanaan beserta semua

Dosen.

Terimakasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan di BPPKP,

koordinator serta penyuluh Kabupaten Magelang, Koordinator dan

penyuluh kec. Pakis, Secang dan Tempuran serta rekan-rekan petani

yang telah membantu memberikan data dan informasi yang mendukung

penulisan tesis ini.

Salam bakti dan hormat kepada Ibunda tercinta Hj. Oon Ronasih

dan Ayahanda Bapak H. Karno Suwandi, Bapak dan Ibu Mertua H. Noto

Suwito dan Hj. Siti Khotijah beserta seluruh keluarga yang telah

memberikan do’a dan restu selama Penulis menempuh tugas belajar.

Kepada istriku Zaetun dan kedua anaku Julia Nur Azizah dan Ismail Nur




vii

Alam yang selalu menyayangiku dengan sepenuh hati dan senantiasa

memberi semangat, motivasi dan pengharapan untuk menyelesaikan

pendidikan ini.

Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman

seperjuangan angkatan IX di MKSMP atas bantuan dan kerjasama yang

baik serta kebersamaan selama mengikuti pendidikan. Semoga

persaudaraan yang sudah terjalin ini kita bisa tetap terjaga selamanya

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan dan yang tidak

bisa disebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan yang telah diberikan

mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, ammiin.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa tesis ini masih banyak

kekurangan, karena keterbatasan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik

dan saran yang konstruktif dari para pembaca masih sangat penulis

harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi

pembaca.

Makassar, Pebruari 2013

ASEP RAHMAT




viii

ABSTRAK




ix

ABSTRACT




x

DAFTAR ISI

halaman

PRAKATA .................................................................................................. v

ABSTRAK ................................................................................................ viii

ABSTRACT ................................................................................................ ix

DAFTAR ISI ............................................................................................... x

DAFTAR TABEL ...................................................................................... xiii

DAFTAR GRAFIK .................................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xvii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Batasan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 10

A. Tinjauan Hasil Penelitian 10

B. Tinjauan Teori dan Konsep 15

1. Teori Sistem 15

2. Konsep Perencanaan 18

3. Penyuluhan dan Dinamika Perkembangannya 26

4. Programa Sistem Perencana Dalam Penyuluhan 33




xi

C. Kerangka Pemikiran 47

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 52

A. Pendekatan Penelitian 52

B. Lokasi Penelitian 52

C. Sumber Data 53

D. Teknik Pengumpulan Data 55

E. Teknik Analisis Data 56

F. Pengecekan Temuan/ Kesimpulan 57

G. Definisi Opersional 59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................ 62

A. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Magelang 62

1. Posisi Geografis dan Pembagian Wilayah Administratif 62

2. Karakteristik Lahan 65

3. Potensi Ekonomi Wilayah 68

4. Sumberdaya Manusia 81

5. Profil Lembaga Penyuluhan Magelang 83

B. Alur Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten

Magelang dan Keterkaitannya dengan Programa

penyuluhan Provinsi Jateng 88

1. Penyusunan Programa Penyuluhan Desa 94

2. Penyusunan Programa Penyuluhan Kecamatan 102

3. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten 121

4. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah 128

5. Keterkaitan Programa Penyuluhan Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2010 131




xii



8. Keterkaitan Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012 164

C. Penjabaran Programa Penyuluhan Oleh Penyuluh

Lapangan di Kabupaten Magelang 166

1. Penjabaran Programa Penyuluhan Menjadi RKTP 168

2. Penjabaran RKTP menjadi Rencana Harian Penyuluh 173

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi

Programa Penyuluhan 180

1. Faktor Pendukung 181

2. Fakor penghambat 190

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 201

A. Kesimpulan 201

B. Saran-saran 202

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 204

Buku ....................................................................................................... 204

Peraturan-Peraturan .............................................................................. 206




xiii

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Keadaan kelompok tani berdasarkan kelas kelompok di Kabupaten Magelang ............................................................................. 5

2. Tipologi partisipasi masyarakat ............................................................ 23

3. Langkah penyusunan programa penyuluhan berdasarkan peraturan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan ....................................................................... 46

4. Luas wilayah, jumlah desa/ kelurahan per kecamata Pemkab. Magelang Tahun 2011.......................................................................... 64

5. Perkembangan fungsi lahan Kabupaten Magelang .............................. 65

6. Data perkembangan penduduk Kabupaten Magelang ......................... 81

7. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan Kecamatan Pakis (2010-2012) ........................................................... 114

8. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan Kecamatan Secang (2010-2012) ........................................................ 117

9. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan Kecamatan Tempuran (2010-2012) ................................................... 120

10. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2010 .............................................. 132

11. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2010 ................................. 135

12. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2010 ............................. 137

13. Kriteria keterkaitan programa penyuluhan Kab. Magelang dan Programa penyuluhan Kec. Pakis, Secang dan Tempuran Tahun 2010 ........................................................................................ 140




xiv

14. Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2011 .............................................. 141

15. Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2011 ................................. 144

16. Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2011 ............................. 147

17. Kriteria keterkaitan programa penyuluhan kab. Magelang dan programa penyuluhan kec. Pakis, secang dan tempuran tahun 2011 ................................................................................................... 150

18. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2012 .............................................. 151

19. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2012 ................................. 155

20. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2012 ............................. 160

21. Kriteria keterkaitan programa penyuluhan Kab. Magelang dan programa penyuluhan Kec. Pakis, Secang dan Tempuran Tahun 2012 ........................................................................................ 162

22. Keterkaitan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dengan programa penyuluhan Kecamatan Secang Tahun 2012 .................... 169

23. Keterkaitan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dengan programa penyuluhan Kec. Pakis Thun 2012 ..................................... 171

24. Penjabaran Dokumen Programa Penyuluhan Kec. Secang dalam RKTP Tahun 2012 ................................................................... 171

25. Penjabaran dokumen programa penyuluhan Kec. Pakis dalam RKTP Tahun 2012 .............................................................................. 173

26. Penjabaran RKTP penyuluh dalam rencana kegiatan harian penyuluh lapangan BPPK Kec. Secang Tahun 2012 ......................... 174

27. Penjabaran RKTP penyuluh dalam rencana kegiatan harian penyuluh lapangan BPPK Kec. Pakis Tahun 2012 ............................. 175




xv

28. Programa Penyuluhan, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dan rencana harian penyuluh BPPK Kec. Secang Tahun 2012 ........................................................................................ 177

29. Programa Penyuluhan, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dan rencana harian penyuluh BPPK Kec. Pakis Tahun 2012 ................................................................................................... 178

30. Anggaran untuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kabupaten Magelang............................................................................................ 188

31. Panjang jalan menurut keadaannya di Kabupaten Magelang Tahun 2011 ........................................................................................ 189




xvi

DAFTAR GRAFIK

Nomor Halaman

1. PDRB Kabupaten Magelang menurut sektor lapangan usaha berdasarkan harga konstan (2007 – 2011) ......................... 69

2. PDRB Kabupaten Magelang sektor pertanian berdasarkan harga konstan (2007-2011) ........................................................... 70

3. Perkembangan produksi tanaman bahan makanan utama Kab. Magelang (2007 – 2011) ....................................................... 72

4. Perkembangan produksi sayuran Kab. Magelang (2008 - 2011) ............................................................................................. 73

5. Perkembangan produksi buah-buahan Kab. Magelang (2007 -2011) .................................................................................. 75

6. Perkembangan produksi tanaman perkebunan Kabupaten Magelang (2008 - 2011) ................................................................ 77

7. Perkembangan populasi ternak Kab. Magelang (2008 -2011) ............................................................................................. 78

8. Perkembangan populasi unggas Kab. Magelang (2008 - 2011) ............................................................................................. 80

9. Jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2011 .............................................................................................. 82

10. Tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan Kab.Magelang (2011 – 2012) ...................................................... 125

11. Keterkaitan programa penyuluhan Kab. Magelang dengan programa penyuluhan Prov. Jateng Tahun 2011 dan 2012......... 164




xvii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat ............................................................................ 25

2. Perubahan peranan penyuluh dalam hubungannya dengan pelaku utama ............................................................ 30

3. Alur penyusunan programa penyuluhan dan keterpaduan dengan program pembangunan pertanian ............................................................................... 44

4. Alur Penyusunan Programa Penyuluhan dan Keterpaduan dengan Program Pembangunan Perikanan dan kelautan......................................................... 45

5. Kerangka pikir penelitian ....................................................... 51

6. Posisi wilayah Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah .................................................................................. 62

7. Peta Wilayah Kabupaten Magelang dengan Pembagian 21 Kecamatan .................................................... 63

8. Alur penyusunan programa penyuluhan di Kabupaten Magelang dan keterkaitannya dengan programa Provinsi Jateng ...................................................................... 89

9. Alur proses penjabaran programa penyuluhan oleh penyuluh lapangan di Kabupaten Magelang ....................... 166




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang didominasi oleh Industrialisasi di

Indonesia dan adanya laju pertumbuhan penduduk banyak berperan

dalam alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, akibatnya penyusutan

lahan pertanian menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Usaha untuk

pencetakan lahan pertanian baru yang selama ini dilakukan pemerintah

belum mampu untuk mengimbangi kecepatan penyusutan luas lahan

pertanian. Hal ini bisa berakibat pada kapasitas produksi komoditas

pertanian terganggu.

Dampak lain dari makin menyusutnya luas lahan pertanian tersebut

adalah makin sempit lahan pertanian yang dikuasai oleh petani. Sampai

saat ini luas lahan pertanian yang dikuasai petani di pulau Jawa rata-rata

hanya 0,3 ha sedangkan menurut Mubyarto (1996) bahwa untuk bisa

hidup sejahtera, maka keluarga tani sedikitnya harus menguasai 2 Ha

sawah untuk pulau Jawa.

Magelang merupakan satu kabupaten yang berada di wilayah

Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 108.573 Ha sebesar

71,7% merupakan persawahan dan tegalan. Dengan kondisi seperti ini

maka Kabupaten Magelang merupakan daerah dengan karakter agraris.




2

Hal ini didukung juga dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang

sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian yaitu 41,56%

(Magelang Dalam Angka 2011) sehingga pertanian sudah menjadi corak

kultur masayarakat Magelang.

Potensi pertanian yang cukup besar, menjadikan sektor ini

penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Magelang. Menurut analisi data statistik selama 5 tahun (2007

– 2011), kontribusi Lapangan usaha pertanian dalam PDRB rata – rata

29,4%, merupakan kontribusi terbesar dari 9 sektor lapangan usaha yang

ada. Sedangkan sektor lapangan usaha lainnya setelah pertanian adalah

sektor jasa dengan rata-rata kontribusinya terhadap PDRB mencapai

18,39%.

Besarnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai

petani berakibat sempitnya rata-rata lahan yang dikuasai petani. Petani di

Kabupaten Magelang rata-rata hanya menguasai 0,3 Ha. Dengan

penguasaan lahan yang sempit sangat sulit diharapkan petani sejahtera

hanya dengan mengandalkan sektor usaha pertanian. Sektor informal

banyak ditempuh petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi ini pun menyebabkan bargaining position petani menjadi

lemah dalam transaksi perdagangan. Petani biasanya hanya menerima

harga jual yang ditentukan sendiri oleh pembeli. Akibat lain dari rendahnya

kapasitas produksi adalah rantai perdagangan bisa menjadi lebih panjang,

biaya distribusi menjadi semakin tinggi sehingga harga yang harus dibayar




3

konsumen semakin mahal tapi pendapatan yang diperoleh petani tetap

rendah.

Peningkatan produksi perluas lahan yang sama atau produktivitas

pertanian dengan menggunakan teknologi produksi tidak lagi menjadi

jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi keluarga tani. Sampai

saat ini produktivitas padi di Kabupaten Magelang di atas rata-rata

nasional yaitu 5,97 ton/ha pada tahun 2011(data BPS 2012) sedangkan

produktivitas padi tingkat nasional hanya mencapai 5,1 ton/ha.

Produktivitas tinggi pertanian di Magelang tidak begitu banyak membantu

meningkatkan pendapatan petani karena kecilnya penguasaan lahan

pertanian.

Akibat lain dari sempitnya lahan pertanian adalah usahatani

menjadi tidak efisien. Dengan lahan sempit akibatnya penggunaan sarana

produksi (Saprodi) pertanian seperti pupuk dan pestisida yang diberikan

petani menjadi tidak efisen, petani sering tidak mengukur dengan baik

proporsi penggunaan pupuk dibanding dengan luas lahan. Selain itu

pembelian saprodi ini pun akan jauh lebih mahal karena pembelian dalam

jumlah kecil.

Petani pun akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan

modal untuk usahataninya apabila memiliki luas lahan yang sempit.

Usahatani kecil tidak akan mampu mengakses pinjaman modal dengan

bunga untuk usaha komersial karena nilai keuntungan dari sektor ini yang




4

rendah juga petani umumnya tidak memiliki jaminan asset untuk pinjaman

modal.

Kenyataan ini berakibat pada suatu kondisi dimana petani tidak

mampu hidup secara layak apabila hanya mengandalkan penghasilan dari

usahataninya. Maka biasanya petani dan keluarganya melakukan

berbagai macam usaha untuk meningkatkan penghasilan dan

memanfaatkan waktu luangnya. Petani tidak bisa menggantungkan

hidupnya semata-mata pada satu jenis usahatani. Disamping pertanian

tanaman pangan sebagai usaha pokok, petani biasanya juga memiliki

ternak atau bekerja sebagai buruh bangunan.

Bagaimanapun juga, jika kondisi ini dibiarkan maka pertanian

lambat laun akan ditinggalkan oleh petani. Jika ada pilihan lain dalam

bekerja maka akan memilih pekerjaan lain yang bisa memberikan

penghasilan lebih besar dari pada menjadi petani. Hal ini bisa menjadi

ancaman terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

Salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah

dengan pengembangan kelembagaan petani seperti kelompok tani,

asosiasi petani, koperasi tani dan lain lain. Karena pengetahuan dan

wawasan yang ada maka tidak semua petani memiliki kesadaran untuk

berorganisasi, bahkan organisasi yang ada pun belum bisa menjadi alat

untuk peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu diperlukan suatu

upaya untuk menumbuhkan kesadaran petani untuk mau bergabung




5

dengan lembaga tani yang ada atau untuk bisa bersama-sama dengan

petani lainnya membentuk lembaga petani.

Lembaga petani yang kuat akan menjadi salah satu solusi untuk

mengatasi persoalan-persoalan utama yang diahadapi petani. Penyuluh

pertanian lapangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya

mewujudkan hal itu. Tugasnya di lapangan dan bisa bersentuhan

langsung dengan petani akan memudahkan untuk memberikan

penyadaran dan motivasi pada mereka untuk mengembangkan lembaga

petani.

Pada kenyataannya perkembangan kelompok tani di Kabupaten

Magelang menunjukan hasil yang tidak begitu menggembirakan. Data

kelas kelompok tani Kabupaten Magelang pada tahun 2008 dan 2011

tidak menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini bisa

dilihat dari banyaknya kelompok tani yang turun kelasnya. Untuk lebih

jelasnya bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keadaan kelompok tani berdasarkan kelas kelompok di Kabupaten Magelang

No.

KELAS KELOMPOK

2008 2011 Penambahan/ pengurangan (Kelompok) JUMLAH

(Kelompok) (%) JUMLAH

(Kelompok) (%)

1 Kelas Utama 6 0,3 7 0,4 +1

2 Kelas Madya 91 4,5 67 3,4 -24

3 Kelas Lanjut 766 37,9 733 37,3 -33

4 Kelas Pemula 1.158 57,3 1.159 59,0 +1

Jumlah 2.021 100,0 1.966 100,0 -55

Sumber : Data Kelompok Tani BPPKP Kab. Magelang 2008 dan 2011




6

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, kelompok tani Kabupaten

Magelang menurun dalam jumlah dan kualitasnya. Jumlah kelompok tani

yang sebelumnya ada 2.021 kelompok pada tahun 2008, turun menjadi

1.966 kelompok pada tahun 2011. Meskipun ada kenaikan sebanyak 1

kelompok masing-masing kelas utama dan kelas pemula, tapi mengalami

penurunan jumlah yang cukup besar pada kelompok tani kelas madya dan

lanjut yaitu 24 kelompok kelas madya dan 33 kelompok kelas lanjut.

Kelas kelompok sendiri merupakan pengelompokan/ penggolongan

kelompok tani berdasarkan tingkat kemampuan dan kapasitas kelompok.

Kelas utama merupakan kelas kelompok yang paling tinggi kemampuan

dan kapasitasnya sedangkan kelas pemula merupakan kelas yang paling

rendah tingkat kapasitas dan kemampuannya.

Proporsi jumlah kelompok tani pada setiap kelasnya menunjukan

perbedaan yang tidak proporsional. Pada penilaian kelas kelompok tani

tahun 2008, kelompok tani banyak berada pada level kelas pemula

dengan jumlah lebih dari 50% sedangkan kelas utama yang merupakan

kelas paling tinggi hanya kurang dari 0,5%. Kondisi ini tidak begitu banyak

berubah ketika dilakukan pendataan kelas kelompok tani pada tahun

2011. Bahkan pada tahun ini dibandingkan tahun 2008 meskipun adanya

pertambahan satu kelompok tani kelas utama tapi pengurangan jumlah

kelompok tani kelas madya dan lanjut jauh lebih besar. Bahkan secara

keseluruhan jumlah kelompok tani selama tiga tahun mengalami

penurunan/ pengurangan sebanyak 55 kelompok yang berkurang.




7

Penyuluh merupakan bagian yang sangat strategis dalam

mengatasi persoalan-persoalan yang dialami petani, karena posisinya

berada di lapangan sehingga bisa melihat persoalan yang ada lebih

spesifik. Solusi yang diberikan oleh penyuluh terhadap persoalan yang

ada merupakan solusi yang sudah mempertimbangkan berbagai aspek

yang ada di wilayah binaannya dan aspek lain yang ada di luar wilayahnya

seperti informasi mengenai program dan kebijakan pertanian yang akan

dilaksanakan di wilayah desa binaannya ataupun potensi lainnya.

Untuk mewujudkan itu dalam aspek penyuluhan, persoalan tersebut

perlu diatasi melalui mekanisme perencanaan penyuluhan yang tepat

sehingga solusi yang diambil merupakan solusi terbaik berdasarkan

potensi dan kemampuan yang ada dan dilakukan dengan melibatkan

partisipatif aktif dari petani sehingga diharapkan solusi yang diambil

merupakan solusi yang tepat yang sesuai dengan kondisi alam dan

lingkungan setempat.

Programa penyuluhan yang merupakan pedoman kerja bagi

penyuluh dalam menjalankan tugasnya selama setahun, disusun secara

partisipatif setiap tahun dengan melibatkan seluruh stakeholder dan

partisipasi aktif pelaku utama (petani) dan pelaku usaha. Alur penyusunan

programa penyuluhan merupakan suatu sistem terpadu dan selaras yang

dilaksanakan pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan

pusat.




8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka rumusan masalah

dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana alur penyusunan progama penyuluhan di Kabupaten

Magelang dan keterkaitannya dengan programa penyuluhan tingkat

Provinsi Jawa Tengah?

2. Bagaimana penjabaran programa penyuluhan oleh penyuluh lapangan

di Kabupaten Magelang ?

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat realisasi programa

penyuluhan di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah maka tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Mengetahui alur penyusunan progama penyuluhan di Kabupaten

Magelang dan keterkaitannya dengan programa penyuluhan tingkat

Provinsi Jawa Tengah

2. Mengetahui penjabaran programa penyuluhan oleh penyuluh

lapangan di Kabupaten Magelang

3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat realisasi

programa penyuluhan di Kabupaten Magelang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang bisa diraih dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi para pengambil kebijakan




9

Hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan pengambilan kebijakan

yang berkaitan dengan sistem perencanaan penyuluhan pembinaan

dan peningkatan kemampuan penyuluh dalam pembinaan petani.

2. Bagi penyuluh

Sebagai masukan dan bahan evaluasi pelaksanaan penyusunan

program penyuluhan dan landasan penyempurnaan mekanisme

penyusunan program penyuluhan pada masa yang akan datang

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan masukan dan data untuk bisa mengembangkan dan

menyempurnakan lagi hasil penelitian ini pada penelitian selanjutnya

E. Batasan Penelitian

Dengan keterbatasan waktu, biaya dan jangkauan peneliti, maka

penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut

1. Lokasi penelitian dibatasi hanya pada wilayah kerja penyuluh di

Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini

dengan pertimbangan pertanian merupakan potensi ekonomi wilayah

dan sumber mata pencaharian sebagian besar warganya

2. Analisis dokumen dibatasi pada dokumen perencanaan, evaluasi,

laporan-laporan dan dokumen pendukung lainnya selama 3 tahun

(2010 - 2012).




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan objek penelitian

penyuluh dan lembaga penyuluhan adalah :

1. Penelitian Istiningsih (2008)

Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul,

Sleman dan Bantul di Era Otonami Daerah. Tujuan yang ingin dicapai

dari penelitian ini adalah :

1) untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang kinerja

penyuluh pertanian di kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul,

Sleman, dan Bantul yang mempunyai kebijakan berbeda dalam

mengatur kelembagaan yang menaungi keberadaan penyuluh

pertanian di daerah masing-masing dan jika ditinjau berdasarkan

perannya sebagai penyedia jasa pendidikan, motivator gerak

usaha agribisnis, konsultan atau penasehat pertanian, dan

pendamping petani mandiri.

2) untuk mengetahui seberapa jauh signifikansi perbedaan kinerja

penyuluh pertanian di empat kabupaten tersebut, jika ditinjau

berdasarkan perannya sebagai penyedia jasa pendidikan,

motivator gerak usaha tani, konsultan atau penasehat pertanian,




11

dan pendamping petani yang profesional dan mandiri serta jika

ditinjau berdasarkan pengetahuan, sikap peran, dan

keterampilan perannya sebagai penyuluh pertanian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1) Kinerja penyuluh pertanian di kabupaten Bantul dan Kulonprogo,

yang tidak berbeda secara signifikan (sama), dan keduanya

sama-sama di bawah naungan BIPP, ternyata memiliki kinerja

yang jauh lebih baik daripada penyuluh pertanian di Gunungkidul

yang berada di bawah naungan beberapa UPTD, maupun di

Sleman yang langsung berada di bawah Dinas.

2) Penyuluh pertanian yang tetap berada di bawah naungan BIPP

ternyata memiliki kinerja yang lebih baik daripada penyuluh

pertanian yang berada di bawah naungan beberapa UPTD

yang dibedakan secara sektoral maupun yang berada langsung di

bawah dinas.

2. Penelitian dari Aginta Marlina (2011)

Evaluasi Program Penyuluhan Yang Mendukung Usaha Tani di

Kecamatan Pancur Batu ( Studi kasus: WKPP Namorih dan Bintang

Meriah Kecamatan Pancur Batu), tujuan penelitian :

1) Untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan pertanian

yang ada di daerah penelitian.

2) Untuk mengetahui keberhasilan program penyuluhan

pertanian yang ada di daerah penelitian.




12

3) Untuk mengetahui pengaruh jarak WKPP (wilayah kerja

penyuluh pertanian) terhadap pelaksanaan program

penyuluhan di daerah penelitian.

4) Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam

melaksanakan penyuluhan pertanian di daerah penelitian.

5) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di daerah

penelitian.

Hasil penelitian :

1) Program penyuluhan pertanian di WKPP (Wilayah Kerja

Penyuluh Pertanian) Namorih dan Bintang Meriah

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

merupakan perpaduan antara program dari pemerintah dan

masyarakat yang dilakukan dengan mengembangkan

potensi yang ada.

2) Pelaksanaan program telah dapat dikategorikan berhasil pada

tiap-tiap indikator pelaksanaan. Pada indikator konteks

(context) persentase ketercapaiaan sebesar 82,59 % dengan

nilai 7,5. Pada indikator masukan (input) persentase

ketercapaian yang diperoleh sebesar 84,81 % dengan nilai

7.66. Pada indikator proses (process) persentase ketercapaian

sebesar 80 % dengan nilai 7.2. Pada indikator produk

(product) persentase ketercapaian sebesar 83.70 % dengan




13

nilai 7.53. Nilai tingkat keberhasilan program program

penyuluhan didaerah penelitian adalah 28.98 dengan

persentase ketercapai sebesar 80.05%.

3) Jauh dekatnya jarak WKPP yang ditempuh oleh penyuluh

tidak mempengaruhi penyuluh dalam menjalankan tugasnya

untuk tetap membantu petani.

4) Masalah-masalah yang dihadapi penyuluh di daerah

penelitian biasanya muncul dari masalah yang dihadapi oleh

petani. Masalah tersebut meliputi kelangkaan pupuk, lemahnya

permodalan, hama dan penyakit yang menyerang serta

rendahnya harga hasil produksi pertanian. Selain itu masih

kurangnya kesadaran petani untuk dapat menerima anjuran

teknologi yang diberikan oleh penyuluh.

5) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah

di daerah penelitian adalah petani melalui GAPOKTAN bekerja

sama dengan penyuluh pertanian untuk mengajukan

permohonan pupuk bersubsidi serta benih unggul yang cukup

dan untuk membahas masalah modal, petani dapat meminjam

uang dari Bank atau lembaga keungan yang ada di daerah

penelitian serta mengelola dana PUAP yang telah diberikan

pemerintah.




14

3. Penelitian dari Herawati ( 2005),

Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi kontak tani dalam

penyusunan programa penyuluhan pertanian.

Tujuan penelitian :

1) Menentukan tingkat partisipasi kontak tani dalam penyusunan

programa penyuluhan pertanian.

2) Menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat

partisipasi kontak tani dalam penyusunan programa penyuluhan

pertanian

Hasil penelitian :

1) Tingkat partisipasi kontak tani tinggi dalam kehadiran, sedangkan

tingkat mengajukan saran serta diterimanya saran kategori

sedang karena memiliki keterbatasan dalam mengemukakan

pendapat.

2) Faktor internal yang berhubungan secara nyata dengan tingkat

partisipasi dalam kehadiran yaitu pengalaman sebagai kontak tani,

adaya pekerjaan sampingan, frkuensi komunikasi dan tingkat

pendapatan. Tingkat partisipasi dalam mengajukan saran adalah

pendidikan formal, pengalaman sebagai kontak tani dan

kekosmopolitan. Intensitas penyuluhan berhubungan secara nyata

dengan tingkat partisipasi dalam kehadiran dan ikut serta dalam

lembaga berpengaruh nyata dengan tingkat partisipasi dalam

kehadiran, mengajukan saran dan diterimanya saran.




15

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Teori Sistem

Istilah system berasal dari bahasa Yunani “systema” yang

mempunyai pengertian :

- Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak pengertian

(“whole compounded of several parts” – Shrode dan Voich, 1974:115)

- Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen

secara teratur (“an organized, functioning relationship among units or

components” – Awad, 1979:4)

Jadi dengan kata lain istilah “systema” atau sistem adalah sehimpunan

bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan

merupakan satu keseluruhan (a whole).

Sistem digolongkan dalam dua golongan pemakaian, yang

menunju pada suatu “entitas” wujud benda dan sebagai suatu metode

atau tata cara. Mengutip pandangan dari Shrode dan Voich (1974:121):

The term ”system” has two important connotations which are implicit, if not explicit, in almost any discussion of system as a plan, method, device, or procedure for accomplishing something. As well see, these two notions are not markedly different, since order or structure is fundamental to each.

Istilah “Sistem” memiliki dua konotasi penting baik secara implisit atau pun eksplisit, dalam beberapa diskusi tentang sistem sebagai suatu perencanaan, metode, alat, atau prosedur untuk mencapai sesuatu. Seperti yang terlihat, ada dua gagasan yang tidak jauh berbeda, karena keteraturan atau adanya struktur keduanya merupakan hal yang mendasar.




16

Jadi secara singkatnya, menurut kedua pengarang tersebut isitilah

sistem itu menunjukan pada dua hal, yaitu pada suatu wujud (entitas) atau

benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-

bagiannya, dan kedua menunjuk pada sutu rencana, metode, alat atau

tata cara untuk mencapai sesuatu. Tapi kedua pengertian tersebut

tidaklah mempunyai perbedaan yang berarti karena keteraturan,

ketertiban atau adanya struktur itu merupakan hal yang mendasar/

fundamental bagi keduanya.

Konsep pengertian sistem sebagai suatu metode ini dikenal dalam

pengertian umum sebagai pendekatan sistem (system approach). Pada

dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah dalam

usaha memecahkan masalah. Atau menerapkan “kebiasaan berfikir atau

beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu” di dalam

memandang atau menghadapi kesaling terhubungkannya sesuatu benda,

masalah atau peristiwa. Jadi, pendekatan sistem berusaha menyadari

adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari

memandangnya sebagi suatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.

Ciri Pokok Sistem

Menurut Amirin (2010:21) ciri pokok sistem yang dia sadur dari

berbagai macam literatur adalah :

1. Setiap sistem mempunyai tujuan




17

2. Setiap sistem mempunyai batas (boundaries) yang memisahkannya

dari lingkungannya

3. Walau mempunyai batas, akan tetapi sistem tersebut bersifat terbuka

dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya

4. Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang disebut pula

sebagai bagian, unsur, atau komponen.

5. Mempunyai sifat wholism atau satu kebulatan yang utuh dan padu

antara berbagai bagian, komponen atau unsur.

6. Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan di dalam (intern)

sistem maupun antara sistem dengan lingkungannya

7. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau

proses mengubah masukan menjadi keluaran. Maka sistem sering

disebut sebagai “processor” atau “transformator”.

8. Dalam sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan

tersedianya umpan balik.

9. Dengan adanya sistem kontrol tersebut maka sistem mempunyai

kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan

lingkungannya atau keadaan secara otomatik (dengan sendirinya).

Jika mereka yang terlibat dalam pemecahan masalah tetap

berpikiran terbuka dan menggunakan, pendekatan terbuka multi-sistem,

kita bisa mendapatkan keuntungan dari perspektif keahlian orang lain.

Kadang-kadang, bagaimanapun, beberapa menggunakan sistem tertutup,

pendekatan, kaku dogmatis masalah kompleks dengan pandangan




18

bahwa kebenaran mutlak dan prediktabilitas ada. Meskipun solusi

sederhana untuk masalah kompleks yang awalnya menyenangkan,

mereka mencegah kita dari untuk kompleksitas penuh yang terbuka dari

setiap masalah yang diberikan dan dapat menyebabkan masalah yang

bahkan lebih kompleks.

2. Konsep Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan adalah

suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan (Kelly dan

Backer, 2000 dalam Rustiadi et al, 2009). Sebagian kalangan

berpendapat (Rustiadi et al, 2009) bahwa perencanaan adalah suatu

proses menentukan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang

serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu

aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan,

lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai tujuan

tertentu dalam waktu tertentu. Artinya, perencanaan adalah suatu proses

menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta

menentukan tahapan-tahapan untuk mencapainya.

Dengan demikian, proses perencanaan, dilakukan dengan menguji

berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidak pastian yang

ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian




19

memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk

mencapainya (Kay dan Alder, 1999 dalam Rustiadi et al, 2009). Dari

semua definisi yang ada dalam perencanaan, selalu terdapat dua unsur

penting dalam perencanaan, yaitu :1) Unsur hal yang ingin dicapai dan 2)

unsur cara untuk mencapainya

Perencanaan adalah proses aplikasi pengetahuan (baik ilmiah

maupun teknikal) kedalam tindakan praktis (Friedmann, 1987 dalam

Salman, 2009) agar perubahan yang berlangsung sesuai dengan visi

tatanan. Dengan pengertian ini, proses mempengaruhi perubahan melalui

tindakan praktis agar sesuai dengan visi dapat berlangsung pada dua

aras: (1) melalui ”arahan pemerintah terhadap sistem kemasyarakatan”

(societal guidance); (2) melalui ”dorongan transformasi dari dalam

masyarakat” (social transformation) (Friedmann, 1987 dalam Salman,

2009). Saling interkasi antara arahan masyarakat dan transformasi sosial

inilah yang selalu mewarnai kompleksitas perencanaan, termasuk dalam

perencanaan pembangunan daerah.

Arahan kemasyarakatan (societal guidance) dilakukan melalui dua

bentuk aplikasi pengetahuan, yakni melalui reformasi sosial (social

reform) pada formatnya yang radikal dan melalui analisis kebijakan (policy

analysis) pada formatnya yang moderat. Transformasi sosial (social

transformation) juga dilakukan dalam dua bentuk aplikasi pengetahuan,

yakni melalui mobilisasi sosial (social mobilization) pada formatnya yang




20

radikal dan melalui pembelajaran sosial (social learning) pada formatnya

yang moderat.

b. Perencanaan Rasional-Partisipatif

Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya

partisipasi aktif masyarakat tersebut lebih dikenal dengan istilah

perencanaan pembangunan partisipatif atau bisa dikenal dengan istilah

perencanaan partisipatif. Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan

anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam

perencanaan dan pelaksanaannya (implementasi) program/ proyek

pembangunan yang dikerjakakan masyarakat lokal (Adisasmita, 2006:38)

Dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang semakin

kompleks, pencapaian pengetahuan yang “sempurna” (sebagaimana

dituntut dalam perencanaan rasional) di manapun juga hampir tidak

pernah tercapai. Akibat dari tidak dicapainya reformasi yang komprehensif

adalah kegagalan dalam mengidentifikasi masalah yang ada (tahap

pertama dalam perencanaan rasional.

Kegagalan dalam mengidentifikasi masalah dapat disebabkan

akibat pendekatan dan cara berfikir (‘top down”), di mana para perencana

dan para pengambil keputusan melakukan interpretasi dan pengukuran

secara satu arah tidak melalui proses dialogis yang interaktif bersama

para pihak terkait (stake holders). Terkait dengan hal ini, Dalal Clayton

dan Dent (2001) dalam Rustiad,et al (2009) menyatakan bahwa penyebab

dari kegagalan perencanaan yang bersifat top down adalah :




21

1) Kegagalan menangkap isu yang berkembang di masyarakat

2) Kegagalan informasi akibat ketiadaan data atau tidak diperolehnya

data secara memadai

3) Kegagalan menyatukan upaya dan sasaran dari berbagai aktivitas/

proyek yang ada,

4) Kegagalan institusi yakni akibat tidak bekerjanya institusi yang ada

secara memadai

5) Kegagalan mempersatukan visi seluruh stakeholders

Terkait dengan masalah kegagalan informasi, Dalal-Clayton dan

Dent (2001) mempertegas tiga situasi penyebab kegagalan informasi yang

banyak di temui di negara-negara yang belum berkembang, yaitu :

1) Tidak ada data

2) Data yang relevan tersedia tapi pengambil keputusan tidak tahu atau

tidak ada akses

3) Data tersedia tapi tidak komprehensif

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dapat menutupi

berbagai kelemahan pendekatan perencanaan rasional terutama

kelemahan akibat terbatasnya informasi yang berdampak serius pada

terjadinya bounded rationality. Membangun partisipasi seluruh

stakeholders akan dapat memenuhi sifat komprehensifnya suatu




22

perencanaan yang lengkap dan dapat dipahami bersama guna

membangun keputusan yang terbaik.

Salah satu tahapan perencanaan rasional-partisipatif (dalam

Rustiadi, et al, 2009) adalah pengumpulan data, social assesment,

analisis masalah, menetapkan tujuan-tujuan, mengidentifikasikan

alternatif-alternatif, mengidentifikasi/ investigasi hambatan dan peluang,

memilih alternatif terbaik (decision making), implementasi, dan monitoring

serta evaluasi.

Pengertian partisipasi menurut kamus umum bahasa Indonesia

adalah, keikut-sertaan, turut serta dalam kegiatan. Sedangkan menurut

Bornby (1974), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk

“mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil

bagian dari kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat

(Webster,1976). Sedangkan dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa,

partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial

untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan

atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969).

Ada tujuh tipe partisipasi hasil identifikasi dari Bass et al (Hobley,

1996) dalam Mardikanto (2009) seperti yang bisa kita lihat pada tabel 2 di

bawah ini.




23

Tabel 2. Tipologi partisipasi masyarakat

No. TIPOLOGI KARAKTERISTIK

1 Partisipasi pasif/ manipulatif

- Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi

- Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat

- Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran

2 Partisipasi informatif - Masyarkat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian

- Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian

- Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat

3 Partisipasi konsultatif - Masyarakt berpartisipasi dengan cara berkonsultasi

- Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya

- Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama

- Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan

- Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindak lanjuti

4 Partisipasi insentif - Masyarakt memberikan korbanan/ jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/ ubah

- Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yagn dilakukan

- Masyrakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan

5 Partisipasi fungsional - Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek

- Pembentukan kelompok (biasanya) biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati

- Pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukan kemandiriannya

6 Partisipasi interaktif - Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau




24

No. TIPOLOGI KARAKTERISTIK penguatan kelembagaan

- Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik

- Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan

7 Self Mobilization (mandiri)

- Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.

- Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan

- Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan

Sumber : Sistem Penyuluhan Pertanian, Totok Mardikanto (2009)

Kesulitan dalam penumbuhan dan pengembangan partisipasi

masyarakat menurut Mardikanto (2009) disebabkan karena beberapa hal,

yaitu : Pengembangan partisipasi akan menghilangakan hak-hak

keistimewaan (Previllage) atau perbedaan status sosial yang biasanya

dimiliki oleh kelompok “elite” tertentu di daerah. Disamping itu ada juga

persepsi yang menilai “masyarakat sulit diajak maju”. Padahal hal itu

menurut White (1978) dalam Mardikanto (2009) menunjukan tidak

memahami karakter masyarakat. Pada lain sisi kesulitan dalam

penumbuhan partisipasi tersebut disebabkan karena terlalu lama

direkayasa untuk tidak terlalu berfikir oleh pihak penguasa. Sehingga

mereka lebih suka menerima apapun yang harus dilakukan/ diinstruksikan,

Lanjutan Tabel 2.




25

dibanding harus ikut susah-susah berfikir merencanakan, memantau dan

mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan.

Gambar 1. Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat

Sumber : Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Menurut Slamet, M (1985) tumbuh kembangnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur

pokok, yaitu :

1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk

berpartisipasi

2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Kesempatan yang diberikan pada masyarakat merupakan

pendorong tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam pembangunan. Meskipun sudah diberikan

KEMAMPUAN BERPARTISIPASI

KEMAUAN BERPARTISIPASI

KESEMPATAN BERPARTISIPASI

PARTISIPASI MASAYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN




26

kesempatan kalau masyarakat masih belum memiliki kemauan dan

kemampuan karena banyak faktor penghambat seperti yang telah

disebutkan di atas maka sulit kita mengharapkan adanya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

3. Penyuluhan dan Dinamika Perkembangannya

a) Sejarah Penyuluhan di Dunia

Penyuluhan diawali dengan ceramahnya James Stuart dari Trinity

College di Inggris yaitu sektar tahun 1867-68 pada perkumpulan pekerja

wanita dan pria di Inggris Utara. Istilahnya pada saat itu adalah “extension

university”. Stuart kemudian dianggap sebagai bapak penyuluhan. (Van

Den Ban, 2005) .

Pada tahun 1871, Stuart mengusulkan pada University of

Cambridge agar penyuluhan dijadikan mata kuliah dan secara resmi

universitas ini menerapkan sistem penyuluhan pada tahun 1873. Hal ini

diikuti slenjutnya oleh London University (1876) dan Oxford University

(1878).. Menjelang Tahun 1880 kegiatan ini telah merupakan gerakan

penyuluhan tempat perguruan tinggi melebarkan sayapnya ke luar

kampus (Van Den Ban, 2005).

Penyuluhan pertanian masuk ke Amerika Serikat pada awal 20

ketika Cooperative Extension Services mengembangkan Land Grant

College (Mardikanto, 2009). Di sini penyuluhan dapat dipandang sebagai

suatu bentuk pendidikan orang dewasa yang menempatkan pengajar




27

sebagai staf universitas. Pada saat ini sebagian besar negara yang

berbahasa Inggris menggunakan istilah-istilah Amerika untuk kata

‘penyuluhan’. Tujuan penyuluhan bagi mereka adalah menjamin agar

peningkatan produksi pertanian yang merupakan tujuan utama kebijakan

pertanian dicapai dengan cara merangsang petani untuk memanfaatkan

teknologi produksi modern dan ilmiah yang dikembangkan melalui

penelitian.

b) Sejarah Penyuluhan Pertanian di Indonesia

Menurut Prof. Iso Hadiprojo kelahiran penyuluhan di Indonesia

bertepatan dengan kelahiran Departemen Pertanian pada tahun 1905,

yang antara lain memiliki tugas melaksanakan penyuluhan pertanian.

Sebelum tahun 1905 kegiatan “penyuluhan” lebih berupa pemaksaan-

pemaksaan yang dilaksanakan dalam rangka “Tanam paksa”. Hal ini

bertentangan dengan hakikat penyuluhan itu sendiri (Mardikanto, 2009).

Kehadiran penyuluhan di Indonesia yang lebih dari seabad,

kehadirannya sebagai ilmu tersendiri baru pada tahun 60’an dengan

dikenalkan melalui Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).

Sedangkan di Perguruna Tinggi, ilmu penyuluhan baru dikembangkan

sejak tahun 1976 yaitu sejak dibukanya jurusan Penyuluhan Pertanian

pada Program Pasca Sarjana IPB. Sedangkan untuk S1, program studi

penyuluhan dan Komunikasi pertanian baru dibuka pada tahun 1998.




28

c) Pengertian Penyuluhan Pertanian

Mardikanto (2009) menyimpulkan pemahaman kegiatan

penyuluhan yang bersumber dari beberapa literatur, yaitu :

1) Penyuluhan sebagai penyebarluasan (informasi)

Merupakan terjemahan dari “extension” yang bisa diartikan sebagai

penyebarluasan. Dalam hal ini penyebarluasan informasi tentang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari perguruan tinggi atau

lembaga penelitian ke dalam praktek atau kegiatan praktis.

2) Penyuluhan sebagai Proses Penerangan/ penjelasan

Penyuluhan asal kata dari “suluh” atau obor, merupakan terjemahan

dari kata “voorlichting” yang bisa diartikan sebagai penerangan atau

memberikan terang dalam kegelapan sehingga bisa diartikan pula

sebagai kegiatan penerangan

3) Penyuluhan sebagai Proses Perubahan perilaku

Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara

penyuluh dan yagn disuluh agar terbangun proses perubahan

“perilaku” (behaviour) yang merupakan perwujudan dari pengetahuan,

sikap dan keterampilan seseorang seseorang yang dapat diamati oleh

orang/ pihak lain, baik secara langsung (berupa : ucapan, tindakan,

bahasa tubuh dll.) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau

hasil kerjanya).

4) Penyuluhan sebagai Proses Perubahan sosial




29

Penyuluhan tidak hanya perubahan perilaku tapi juga proses

perubahan sosial, seperti perubahan dalam hubungan antar indvidu

dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya

(demokratisasi, transparansi, supremasi hukum dll.)

5) Penyuluhan Proses Rekayasa sosial (Social engineering)

Penyuluhan sering disebut sebagai proses rekayas sosial (social

engineering) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan

sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu

melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

sistem sosial masing-masing.

6) Penyuluhan sebagai Proses pemasaran sosial (Social Marketing)

Dalam pengertian ini penyuluhan dalam proses pembentukan

masyarakat seperti yang dikehendaki perekayasa/ penyuluh dengan

“menawarkan” pada masyarakat dan keputusan untuk menerima atau

menolak merupakan hak penuh masyarakat itu sendiri

7) Penyuluhan sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat (Community

Empowerment)

Inti kegiatan penyuluhan adalah pemberdayaan masyarakat

(Margono, 2000). Artinya memberi daya pada yang tidak berdaya dan

atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang

lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan

8) Penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas (Capacity

Strengthening)




30

Penguatan kapasitas artinya penguatan kemapuan yang dimiliki oleh

setiap individu dan masyarakat untuk memobilisasi dan

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih berhasil guna

(efektif) dan berdaya guna (efisien) secara berkelanjutan.

9) Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan

Proses penyuluhan yang menyampaikan pesan pembangunan

dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

Menurut Saragih, B (2002), perlu ada redefinisi yang menyangkut

pengertian “penyuluhan” seiring dengan adanya perubahan kehidupan

masyarakat global dan tuntutan pembangunan pertanian baik menyangkut

kontek atau pun kontennya. Perubahan yang terjadi dalam penyuluhan

seperti yang dijelaskan dalam gambar 2.

Gambar 2. Perubahan peranan penyuluh dalam hubungannya dengan pelaku utama

Sejalan dengan perubahan peranan penyuluh seperti yang

diilustrasikan pada gambar 2, menurut Fatah, L (2007) peranan penyuluh

harus lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil

keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka dan

PENYULUH

Guru Serba “lebih” Hubungan vertikal

Fasilitator, motivator Sederajat Hubungan horizontal/

lateral, partisipatif




31

menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekwensi

masing-masing pilihan itu. Dengan demikian maka penyuluh harus

berperan sebagai pendamping dan pembimbing petani/ masyarakat untuk

mencapai apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya mereka. Penyuluh

menjadi fasilitator bagi petani dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapinya dalam rangka pencapaian peningkatan kesejahteraan

keluarga petani. Peranan dan partisipasi petani sebagai penerima manfaat

makin besar baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil.

Berbeda dengan sistem penyuluhan pada masa lalu, di mana petani harus

mengikuti keinginan dari penyuluh baik dengan suka rela atau pun

terpaksa.

Melalui pengertian ini menurut Mardikanto (2009), penyuluhan tidak

terbatas pada pengertian terbentuknya “better farming, better business,

and better living” tetapi lebih jauh dari itu penyuluh memfasilitasi petani

untuk bisa mengadopsi teknologi produksi dan kemudahan pemasaran

untuk peningkatan pendapatan. Melalui penyuluhan pula petani bisa

memiliki posisi tawar yang baik dalam pengambilan keputusan dan

konsistensi implementasi kebijakan yang berpihak pada petani.

Dengan adanya pergeseran posisi penyuluh yang berkaitan juga

dengan adanya pergeseran pola pembangunan sektor pertanian maka

perlu adanya redefinisi pengertian penyuluhan. Dalam UU no. 16 Tahun

2006, rumusan tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah :




32

Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurut Mardikanto (2009), penyuluhan pertanian adalah suatu

system pendidikan bagi masyarakat (petani) untuk membuat mereka

tahu, mau dan mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan

produksi, pendapatan/ keuntungan dan perbaikan kesejahteraan

keluarga/ masyarakatnya. Sedangkan menurut AW.Van den Ban dan

Hawkins (1999), penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk

melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu

sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan

yang benar.

Efektivitas atau keberhasilan suatu kegiatan penyuluhan menurut

Mardikanto (2009) dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi

perubahan perilaku (petani) sasarannya, baik yang menyangkut :

pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya. Yang kesemuanya itu dapat

diamati pada :

Perubahan-perubahan pelaksanaan kegiatan bertani yang mencakup

macam dan jumlah sarana produksi, serta peralatan/mesin yang

digunakan, maupun cara-cara atau teknik bertaninya.

Perubahan-perubahan tingkat produktivitas dan pendapatannya.




33

Perubahan dalam pengelolaan usaha (perorangan, kelompok,

koperasi), serta pengelolaan pendapatan dari usaha taninya.

Menurut Hafsah (2006), bahwa efektivitas penyuluhan pertanian

akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh lembaga penyuluhan

diperhatikan oleh subsistem yang lain, atau mampu mengembangkan

dirinya menjadi suatu kegiatan strategis. Dalam banyak hal kasus,

terlihat bahwa keberhasilan penyuluhan pertanian sangat ditentukan

oleh perhatian pengusaha atau pimpinan wilayah setempat.

4. Programa Sistem Perencana Dalam Penyuluhan

Programa adalah pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah,

tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun dalam bentuk dan

sistematika yang teratur. Program dapat dihasilkan melalui proses

perencanaan program yang diorganisasikan secara sadar dan terus

menerus, untuk memilih alternatif yang terbaik dalam mencapai tujuan

(Priyono, 2009).

Program dapat dihasilkan melalui proses perencanaan program

yang diorganisasikan secara sadar dan terus menerus, untuk memilih

kriteria yang terbaik dalam mencapai tujuan. Rencana kerja adalah

pernyataan tertulis yang memuat secara lengkap tentang apa,

mengapa, bagiamana, siapa, bilamana, dimana, dan berapa biaya yang

diperlukan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. (Mardikanto dan

Sutarni, 1990).




34

Definisi programa penyuluhan menurut Kementerian Pertanian

adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan

arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan

penyuluhan (Permentan, no.25, 2009). Berdasarkan definisi di atas,

program yang khusus dan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan disebut

programa penyuluhan.

Dalam Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan

dan kehutanan (UU SP3K) nomor 16 tahun 2006 pasal 1 ayat 23,

dikatakan :

“Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan”. Dari beberapa definis dan pengertian-pengertian tentang

“perencanaan Program” (Mardikanto, 2009), disimpulkan beberapa pokok-

pokok pikiran yang meliputi :

1) Perencanaan program merupakan suatu proses yang berkelanjutan.

Artinya, perencanaan program merupakan suatu rangkaian kegiatan

pengambilan keputusan yang tidak pernah berhenti sampai

tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan, minat) yang dikehendaki.

2) Perencanaan program, dirumuskan oleh banyak pihak. Artinya,

dirumuskan oleh penyuluh bersama-sama masyarakat penerima

manfaatnya dengan didukung oleh para spesialis, praktisi dan penentu




35

kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan

masyarakat setempat.

3) Perencanaan program, dirumuskan berdasarkan fakta (bukan dugaan)

dan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia yang mungkin

dapat digunakan.

4) Perencanaan program, meliputi perumusan tentang keadaan,

masalah, tujuan dan cara (kegiatan) untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan itu.

5) Perencanaan program, dinyatakan secara tertulis. Artinya,

perencanaan program merupakan perencanaan tertulis tentang :

keadaan, masalah, tujuan, cara mencapai tujuan, dan rencana

evaluasi atas hasil pelaksanaan program yang telah dirumuskan.

Program penyuluhan yang baik sebaiknya dilakukan berdasarkan

kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut (sistem bottom up).

Pemerintah harus mengetahui yang menjadi kebutuhan masyarakat lalu

kemudian menentukan program apa yang cocok dilakukan di daerah

tersebut.

Partisipasi petani/ pelaku utama dalam penyusunan programa

penyuluhan merupakan suatu hal yang penting. Menurut Van den Ban

(2005) ada beberapa alasan pentingnya kenapa hal ini harus dilakukan :

1) Petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan

program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan serta




36

pengalaman mereka dengan teknologi dan penyuluhan serta struktur

sosial masyarakat mereka.

2) Mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program

penyuluhan jika ikut bertanggung di dalamnya.

3) Masyarakat yang demokratis secara umum menerima bahwa rakyat

yang terlibat berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan

yang ingin dicapai.

4) Banyak persoalan pembangunan pertanian, seperti pengendalian

erosi tanah, pengembangan sistem usahatani yang lestari dan

pengembangan agribisnis tidak bisa dipecahkan dengan keputusan

satu pihak diperlukan keputusan kolektif dengan partisipasi kelompok

sasaran.

Menurut Mardikanto (2009), untuk mengukur sampai sejauh mana

perencanaan programa yang baik, beberapa acuan yang bisa digunakan

untuk itu adalah :

1. Analisis fakta dan keadaan

Menyajikan fakta dan data yang lengkap yang menyangkut keadaan

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, ketersediaan

sarana/ prasarana, dukungan kebijakan, keadaan sosial, keamanan

dan stabilitas politik.

2. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan

Perumusan masalah dipusatkan pada masalah-masalah yang nyata

(real problems) yang telah dirasakan masyarakat (felt- problems).




37

Artinya , perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-

masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan

nyata (real needs) masyarakat, yang telah dapat dirasakan (felt

needs) oleh mereka.

3. Jelas dan menjamin keluwesan

Jelas dan tegas tidak menimbulkan keragu-raguan atau kesalah-

pengertian dalam pelaksanaannya. Harus luwes (memberikan peluang

untuk dimodifikasi) jika tidak maka program tersebut tidak bisa

dilaksanakan.

4. Merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan

kepuasan

Tujuan menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan

masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian masyarakat harus

tahu betul tentang manfaat apa yang dapat mereka rasakan, setelah

tujuan program tersebut tercapai.

5. Menjaga keseimbangan

Mampu mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat, dan

bukannya sekelompok kecil masyarakat saja. Setiap pengambilan

keputusan harus ditekankan pada kebutuhan yang paling diutamakan

yang mencakup orang banyak. Efisiensi, diarahkan demi pemerataan

kegiatan dan waktu pelaksanaan harus dihindari kegiatan-kegiatan

yang terlalu besar menumpuk pada penyuluh atau pada masyarakat

penerima manfaat.




38

6. Pekerjaan yang jelas

Jelas dalam prosedur, tujuan dan sasaran kegiatan yang mencakup :

Masyarakat penerima manfaat

Tujuan, waktu dan tempatnya

Metode yang digunakan

Tugas dan tanggung jawab pihak yang terkait

Pembagian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh

setiap kelompok personel

Ukuran-ukuran yang digunakan untuk evaluasi kegiatannya

7. Proses yang berkelanjutan

Perumusan masalah, pemecahan masalah dan tindak lanjut (kegaitan

yang harus dilakukan) pada tahap berikutnya, harus dinyatakan dalam

suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Termasuk perubahan-

perubahan yang perlu dilakukan, selaras dengan perubahan

kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

8. Merupakan proses belajar mengajar

Semua pihak yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan dan

evaluasi harus mendapat kesempatan “belajar” dan “mengajar”.

Artinya, masyarakat diberi kesempatan belajar mengumpulkan fakta

dan keadaan, serta merumuskan sendiri masalah dan cara

pemecahan masalahnya. Sebaliknya, penyuluh dan aparat pemerintah

yang lain harus mampu memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai

upaya belajar dari pengalaman masyarakat setempat.




39

9. Merupakan proses koordinasi

Perumusan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan, harus

melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak dalam

masyarakat.

10. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya

Evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan dan melekat (built in)

dalam perencanaan program

Dari kesepuluh pokok ukuran tersebut, secara ringkas dapat

dikemukakan beberapa karakteristik perencanaan program yang baik,

yang meliputi :

1) Mengacu pada kebutuhan masyarakat

2) Bersifat komprehensif

3) Luwes

4) Merupakan proses pendidikan

5) Beranjak dari sudut pandang masyarakat

6) Memerlukan kepemimpinan lokal yang handal

7) Menggunakan teknik-teknik dan penelitian untuk memperoleh

informasi

8) Mengharapkan partisipasi masyarakat, agar mereka dapat membantu

diri mereka sendiri, dan

9) Menerapkan evaluasi secara berkelanjutan

Manfaat dari disusunnya program dan rencana kerja penyuluhan

adalah sebagai berikut :




40

1) Menjamin adanya pertimbangan yang mantap tentang apa dan

mengapa hal itu harus dilakukan.

2) Adanya pernyataan tertulis (dokumen) yang dapat digunakan setiap

saat sebagai pedoman kerja bagi pelaksana penyuluhan, sehingga

dapat mencegah terjadinya salah pengertian, serta memberikan

pedoman bagi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi penyuluhan.

3) Memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap

adanya usul atau saran penyempurnaan.

4) Dengan adanya tujuan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur

untuk mengukur kemajuan, maka dapat dikaji seberapa jauh saran

penyempurnaan dapat diterima atau ditolak agar tujuan yang

diinginkan tetap dapat tercapai.

5) Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harus dicapai yang

perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi.

6) Memberikan jaminan kelangsungan pelaksanaan program meskipun

ada pergantian personalia.

7) Ikut sertanya petani dalam kegiatan perencanaan akan membantu

meningkatkan kepercayaan diri petani dan kepemimpinannya.

8) Ikut sertanya petani dalam kegiatan perencanaan penyuluhan

merupakan pengalaman yang bersifat pendidikan

9) Membantu mengembangkan kepemimpinan, yaitu dalam

menggerakkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.




41

10) Meningkatkan efisiensi pelaksanaan penyuluhan secara keseluruhan,

seperti sumber daya, waktu dan tenaga (Priyono, 2009).

Mardikanto (2009), menambahkan arti penting perencanaan

program penyuluhan adalah sebagai berikut :

1) Memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama

tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara

melaksanakannya

2) Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat

(umum). Diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian

(dibandingkan dengan pernyataan tidak tertulis) dan dapat dikaji ulang

(dievaluasi) setiap saat, sejak sebelum, selama dan sesudah program

tersebut dilaksanakan.

3) Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul/

saran penyempurnaan yang “baru”.

4) Dengan adanya pernyataan tertulis, dapat dikaji seberapa jauh usulan

revisi tersebut dapat diterima/ ditolak agar tujuan yang diinginkan tetap

dapat tercapai, baik dalam arti : jumlah, mutu dan waktu yang telah

ditetapkan

5) Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang

perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi.

6) Memberikan pengertian yang jelas terhadap pemilihan tentang :

a. Kepentingannya dari masalah-masalah insidental (yang dinilai

akan menuntut perlunya revisi program), dan




42

b. Pemantaban dari perubahan-perubahan sementara (jika memang

diperlukan revisi program

7) Mencegah kesalah-artian tentang tujuan akhir, dan mengembangkan

kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan

8) Memberikan kelangsungan dalam diri personel, selama proses

perubahan berlangsung. Artinya, setiap personel yang terlibat dalam

pelaksanaan dan evaluasi program selalu merasakan perlunya

kontinyuitas program sampai tercapainya tujuan yang diharapkan

9) Membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakan

semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumberdaya yang

tersedia dan dapat digunakan utuk tercapainya tujuan yang

dikehendaki.

10) Menghindarkan pemborosan sumberdaya (tenaga, biaya, waktu) dan

merangsang efisiensi pada umumnya

11) Menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat

dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat

Mekanisme penyusunan programa

Mekanisme penyusunan programa penyuluhan (Permentan, no. 25,

tahun 2009) merupakan sistem yang saling terkait dengan program dan

kegiatan yang lain oleh karena itu dalam pedoman penyusunan programa

pertanian dikatakan :

- Penyuluhan pertanian terintegrasi dengan sub sistem program

pembangunan pertanian. Dengan demikian proses penyusunan




43

programa penyuluhan dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan

proses perencanaan pembangunan pertanian.

- Programa penyuluhan pertanian disusun setiap tahun dan memuat

rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus

anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup

pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar

penyelenggaraan penyuluhan.

- Penyusunan programa penyuluhan dilakukan secara partisipatif untuk

mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan

pelaku usaha. Adapun jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan-

kegiatan penyuluhan yang tercantum pada programa penyuluhan di

pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa menjadi dasar

dalam penyusunan APBD dan APBN.

- Kelembagaan penyuluhan di masing-masing tingkatan memfasilitasi

proses penyusunan programa penyuluhan agar programa penyuluhan

nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan

dapat berlangsung seiring sejalan, serta materi kegiatan

penyuluhannya saling menunjang dan saling mendukung.




44

Gambar 3. Alur penyusunan programa penyuluhan dan keterpaduan

dengan program pembangunan pertanian Sumber : Pedoman Penyusunan Programa penyuluhan Pertanian (Permentan 25 tahun

2009)

Ada perbedaan alur penyusunan programa penyuluhan menurut

pedoman yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2011 dengan yang

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Untuk lebih jelasnya

mengenai hal ini, bisa dilihat pada Gambar 4.

Perbedaan yang ada yaitu dalam alur penyusunan programa dari

kementerian perikanan dan kelautan dari tingkat desa sampai tingkat

pusat tidak terputus pada tingkat kabupaten dan provinsi sedangkan

pedoman kementerian pertanian terputus. Tapi perbedaan tersebut bukan

hal yang prinsip karena dalam UU SP3K tahun 2006 hanya

mengamanatkan harus “sejalan”.




45

Gambar 4. Alur Penyusunan Programa Penyuluhan dan Keterpaduan dengan Program Pembangunan Perikanan dan kelautan

Langkah-langkah penyusunan programa penyuluhan

Program penyuluhan merupakan hasil dari berbagai langkah yang

harus dipahami dan dilaksanakan secara logis. Mardikanto (2009)

merumuskan langkah-langkah penyusunan programa penyuluhan

berdasarakan model-model yang ada adalah :

1) Pengumpulaan data keadaan

2) Analisis dan evaluasi fakta-fakta

3) Identifikasi masalah

4) Pemilihan masalah yang ingin dipecahkan

5) Perumusan tujuan-tujuan dan atau penerima manfaat




46

6) Perumusan alternatif pemecahan masalah

7) Penetapan cara mencapai tujuan (rencana kegiatan)

8) Pengesahan programa penyuluhan

9) Pelaksanaan kegiatan

10) Perumusan rencana evaluasi

11) Rekonsiderasi

Langkah-langkah penyusunan progama penyuluhan yang

ditetapkan dalam pedoman penyusunan programa penyuluhan dari

Kementerian Pertanian, Kehutanan serta Perikanan dan Kelautan tidak

jauh berbeda dan hampir sama dengan yang disampaikan oleh

Mardikanto (2009). Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini bisa dilihat pada

Tabel di bawah ini :

Tabel 3. Langkah penyusunan programa penyuluhan berdasarkan peraturan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan

No

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/ Permentan/OT. 140/ 5/2009

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesi Nomor : P. 41/Menhut-II/2010

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/ MEN/ 2011

1 Perumusan Keadaan Perumusan Keadaan Perumusan keadaan

2 Penetapan Tujuan Penetapan Tujuan Penetapan masalah;

3 Penetapan Masalah Penetapan Masalah Penetapan tujuan;

4 Penetapan Rencana Kegiatan

1. Rencana kegiatan penyuluhan

2.Rencana kegiatan untuk membantu mengikhtiarkan pelayanan dan pengaturan

Penetapan Rencana Kegiatan

1. Rencana kegiatan penyuluhan

2. Rencana kegiatan untuk membantu mengikhtiarkan pelayanan dan pengaturan

Penetapan cara mencapai tujuan;

5 Rencana Monitoring dan Evaluasi

Rencana Monitoring dan Evaluasi

Rencana monitoring dan evaluasi;

6 Revisi Programa Penyuluhan Revisi Programa Penyuluhan Revisi programa penyuluhan perikanan.




47

C. Kerangka Pemikiran

Rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar

petani di Magelang disebabkan banyak faktor seperti sempitnya lahan

yang dikuasai petani, lemahnya posisi tawar petani, tidak efisiennya dalam

pengelolaan usahatani, lemahnya daya saing komoditi pertanian,

lemahnya dalam akses modal dan rendahnya kapasitas SDM petani.

Pada sisi lain kelompok tani yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam

mengatasi persoalan-persoalan tersebut sampai saat ini menunjukan

perkembangan yang kurang berarti.

Melihat kompleksnya persoalan pada petani di Kabupaten

Magelang, memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah lembaga penyuluhan pertanian, peternakan,

perikanan dan kehutanan yaitu BPPKP (Badan Pelaksana Penyuluhan

dan Ketahanan Pangan). BPPKP merupakan lembaga pemerintah yang

memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan sektor pertanian

peternakan, perikana dan kehutanan dari aspek pengembangan SDM

petani dan kelembagaan petani.

UU SP3K nomor 16 tahun 2006, mengamanatkan tentang sistem

penyusunan programa penyuluhan yang sejalan dan terpadu pada semua

tingkan struktur pemerintahan yaitu tingkat desa, kecamatan, kabupaten,

provinsi dan pusat. Oleh karena itu dibentuk lembaga penyuluhan pada

semua tingkat sebagai salah satu upaya dalam rangka koordinasi terpadu

pelaksanaan penyuluhan di Indonesia.




48

Penyusunan program dari tingkat desa, pada dasarnya dilakukan

secara partisipatif dengan melibatkan partisipasi aktif dari pelaku utama

yaitu petani dan pelaku usaha serta didampingi oleh penyuluh pertanian

lapangan. Harapannya bisa diperoleh dokumen perencanaan penyuluhan

atau programa penyuluhan desa yang berbasiskan pada kondisi alam

daerah, potensi wilayah dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaku utama

(petani) dan pelaku usaha yang ada di desa tersebut. Dokumen programa

penyuluhan desa selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan programa

penyuluhan di tingkat kecamatan dan diharapkan pula menjadi dasar

dalam rencana pembangunan tingkat desa.

Pola yang hampir sama dilakukan dalam kegiatan penyusunan

programa penyuluhan tingkat kecamatan yang disusun oleh penyuluh

melibatkan juga perwakilan petani dari desa-desa yang berada di wilayah

kecamatan tersebut. Kegiatan-kegiatan penyuluhan yang tidak bisa

dilaksanakan pada tingkat desa, diusulkan untuk dilaksanakan di tingkat

kecamatan. Dokumen programa penyuluhan kecamatan menjadi dasar

dalam penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten. selain itu

dokumen programa penyuluhan tingkat kecamatan menjadi dasar usulan

kegiatan rencana pembangunan kecamatan.

Penyusunan programa penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten

selain harus mengacu pada kebijakan programa penyuluhan tingkat

provinsi sesuai dengan amant UU SP3K no. 16 Tahun 2006, juga

mengacu pada programa penyuluhan tingkat kecamatan. Dokumen




49

programa penyuluhan tingkat kabupaten akan menjadi bahan untuk

menyusun rencana kerja penyuluh ahli di tingkat kabupaten dan menjadi

salah satu dasar bagi lembaga penyuluhan tingkat kabupaten ini dalam

rencana pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu perlu dilihat

kaitan programa penyuluhan kabupaten dengan rencana kerja (Renja)

sektor pertanian, yaitu BPPKP, Dinas Pertanian Tanaman Pangan

perkebunan dan kehutanan dan Dinas peternakan Perikanan.

Programa penyuluhan yang disusun setiap tahun mulai dari tingkat

desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat diharapkan akan menjadi

suatu program yang terintegrasi dengan sistem perencanaan

pembangunan wilayah, dan rencana pembangunan sektor pertanian,

perikanan dan kelautan serta kehutanan.

Untuk menggali lebih jauh bagaimana mekanisme perencanaan

program penyuluhan pertanian ini berjalan maka perlu dilakukan kajian

mendalam mengenai alur perencanaan programa penyuluhan yang ada

pada berbagai tingkatan yaitu tingkat desa, kecamatan, kabupaten serta

keterkaitan dengan programa penyuluhan tingkat provinsi.

Programa penyuluhan yang telah disahkan pada masing-masing

tingkat wilayah, menjadi dasar bagi penyuluh untuk menyusun rencana

kegiatan penyuluh dalam satu tahun ke depan yang disebut Rencana

Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP). RKTP yang disusun oleh penyuluh

setiap bulannya dijabarkan menjadi rencana kerja harian penyuluh dan




50

untuk selanjutnya pelaksanaan tugas penyuluh secara teknis akan

dilakukan dengan berpedoman pada rencana kerja harian tersebut.

Hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan penyuluh dan

dibandingkan dengan rencana dan keadaan semula, selanjutnya mulai

kembali dengan keadaan yang baru. Evaluasi penilaian perubahan yang

terjadi pada perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dan

dengan mengukur perubahan tingkat produksi dan produktivitas petani,

tingkat adopsi teknologi dan perubahan dalam berusahatani. Hasil

evaluasi ini dan dengan melihat perkembangan yang ada di wilayah kerja

penyuluh merupakan dasar bagi penyusunan programa penyuluhan tahun

berikutnya.

Siklus yang berlangsung setiap tahun dalam sistem penyusunan

programa penyuluhan mulai tingkat desa sampai pusat yang terintegrasi

dengan sektor pembangunan wilayah, merupakan satu solusi untuk

mencapai tujuan akhir dari program penyuluhan yaitu peningkatan

produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan dukungan

peningkatan kesejateraan petani yang lebih baik.




51

KEADAAN SEMULA Data potensi, produktivitas dan

lingkungan usaha pertanian, perilaku/ tingkat kemampuan petani dan kebutuhan pelaku

utama dalam usahanya

Programa Penyuluhan

Desa

Programa Penyuluhan Kecamatan

Programa Penyuluhan Kabupaten

Programa Penyuluhan

Provinsi

Programa Penyuluhan

Nasional

KEADAAN BARU Data potensi,

produktivitas dan lingkungan usaha

pertanian, perilaku/ tingkat

kemampuan petani dan

kebutuhan pelaku utama dalam

usahanya

Penjabaran menjadi RKTP dan

rencana harian serta Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan di

lapangan

Oleh Petugas Penyuluh

EVALUASI Hasil yang diperoleh

dibandingkan dengan keadaan

semula

Gambar 5. Kerangka pikir penelitian

Fakt

or

Pend

ukun

g

Fakt

or

Peng

ham

bat




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan

menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. ciri dari

metode ini adalah mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau

deskriptif.

Dengan metode ini maka diharapkan bisa menggambarkan

fenomena dan situasi sosial yang ada dan terkait dengan programa

penyuluhan di Kabupaten Magelang. Bagaimana mekanisme penyusunan

programa penyuluhan yang saat ini berjalan, bagaimana peranan petani

dalam perencanaan programa penyuluhan di wilayah kerjanya, serta

peranan penyuluh pertanian lapangan dalam menjabarkan dokumen

program penyuluhan menjadi program kerja tahunannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Magelang dengan

lokus di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)




53

Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah, Balai Penyuluhan Pertanian dan

Kehutanan (BPPK) yang berlokasi di wilayah kecamatan yang dipilih

berdasarkan letak topografinya, yaitu :

1. Kecamatan Pakis yang terletak pada wliayah dataran tinggi

2. Kecamatan Tempuran pada wilayah dataran rendah

3. Kecamatan Secang yang merupaka wilayah perkotaan

Pemilihan ketiga lokasi kecamatan tersebut dianggap bisa mewakili

karakter keragaman topografi wilayah, keragaman komoditi pertanian

yang dihasilkan dan keragaman profil petani di kabupaten Magelang.

Dari masing-masing kecamatan dipilih beberapa penyuluh yang memiliki

desa binaan sebagai objek penelitian.

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer

dan data sekunder, baik kualitatif maupun kuantitatif. Supranto (2004)

menyatakan bahwa data kuantitatif merupakan data yang berbentuk

angka-angka,sehingga gejala-gejala dalam penelitian diukurnya dengan

menggunakan skala-skala dan dianalisis menggunakan metode statistik.

Data kuantitatif diperoleh dalam bentuk mentah dari kuesioner dan catatan

lapang (field note). Sedangkan data kualitatif merupakan data yang

disajikan bukan dalam bentuk angka, seperti jenis kelamin, agama,

status, pekerjaan dan sebagainya.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah :




54

1. Dokumen Perencanaan beserta kelengkapannya

Programa penyuluhan Provinsi Jawa Tengah 2011, 2012

Programa Penyuluhan Kabupaten Magelang 2010, 2011, 2012

Program penyuluhan Kecamatan Tempuran, Secang dan Pakis

2010, 2011, 2012

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) penyuluh lapangan

kecamatan Tempuran, Secang dan Pakis yang menjadi lokus

penelitian 2012

Dokumen rencana kegiatan harian penyuluh pertanian lapangan

kecamatan Tempuran, Secang dan Pakis tahun 2012

Rencana kerja SKPD BPPKP, Dinas Pertanian, Dinas peternakan

dan perikanan

2. Data statistik kabupaten Magelang (2010 -2012)

3. Hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini,

yaitu :

Pengurus kelompok tani, Pengurus KTNA kecamatan, pengurus

Gapoktan

Penyuluh pertanian di Kabupaten Magelang, Kecamatan Pakis,

Secang dan Tempuran

Ka sub. Bid progama penyuluhan, ka. Sie Perencanaan dan ka.

Sie keuangan BPPKP Kab. Magelang,

4. Hasil observasi lapangan, melihat langsung kondisi wilayah penelitian,

meliputi : kantor BPPK Kecamatan Tempuran, Pakis dan Secang,




55

sekretariat kelompok tani, kondisi pertanian serta infrastruktur yang

tersedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan

menggunakan teknik :

1. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu (Estenberg 2002 dalam Sugiyono,

2011). Teknik ini digunakan dengan berpedoman pada tujuan

penelitian dan pertanyaan pengarah untuk pengumpulan data primer.

Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci

dari institusi-institusi terkait (termasuk dari lembaga swadaya atau

lembaga advokasi bisnis lokal).

Agar kegiatan wawancara berjalan efektif dan efisien, maka

terlebih dahulu dilakukan dua pendekatan, yaitu menentukan

kriteria informan dan menyiapkan panduan. Menentukan kriteria

informan untuk wawancara mendalam dilakukan secara sengaja

kepada orang yang dipandang mewakili institusi atau

komunitasnya. Dalam penelitian ini maka wawancara akan dilakukan

pada penyuluh, pejabat pengambil kebijakan, koordinator penyuluh,

pengurus kelompok tani dan tokoh petani di desa dan kecamatan




56

2. Observasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan

cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Teknis

observasi akan dilakukan dengan cara melihat dan mengunjungi

wilayah kerja penyuluh yang menjadi informan penelitian. Observasi

biasanya dilakukan dengan mencatat atau menggambarkan hal-

hal yang terlihat, baik yang bersifat data-data, fasilitas, lingkungan

fisik, kelembagaan maupun sosial budaya masyarakat. Observasi

sangat penting untuk menghemat waktu dan untuk melakukan receck

atau stimuli pertanyaan kepada informan atau responde.

3. Studi dokumentasi, teknik ini digunakan dengan melakukan

pengkajian dan analisis pada dokumen-dokumen data sekunder,

dalam hal ini dokumen perencanaan (Program penyuluhan pertanian

tingkat desa sampai Provinsi), dokumen penjabaran program

penyuluhan (Rencana Kerja tahunan penyuluh, rencana harian).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun

orang lain (Sugiyono, 2011). Selanjutnya disajikan dalam bentuk susunan




57

pernyataan naratif yang merupakan penjelasan dari tujuan-tujuan

penelitian

Tujuan penelitian pertama dianalisis keterkaitan antara dokumen

program penyuluhan kecamatan dengan programa penyuluhan

Kabupaten Magelang dan keterkaitan dokumen programa kabupaten

dengan programa penyuluhan provinsi Jawa Tengah. Hubungan

keterkaitan difokuskan pada arah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam

kedua dokumen tersebut

Tujuan kedua dari penelitian ini dianalisis keterkaitan dokumen

programa penyuluhan kecamatan dengan Rencana Kerja Tahunan

Penyuluh (RKTP) dan RKTP dengan rencana harian. Analisis akan

difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai pada dokumen programa

penyuluhan dan dokumen RKTP serta penjabaran RKTP tersebut menjadi

rencana harian. Selanjutnya dilakukan tabulasi matriks dokumen-

perencanaan tersebut untuk setiap tahapannya.

Tujuan penelitian ketiga, dianalisis dengan mengamati kebijakan

sistem kerja dalam penyuluhan, fasilitas pendukung penyuluhan, kualitas

dan kuantitas penyuluh, faktor kebijakan pendukung dan penegakan

aturan, fasilitas pendukung, infrastruktur daerah serta anggaran.

F. Pengecekan Temuan/ Kesimpulan

Dalam penelitian kuantitatif suatu data dikatakan reliabel jika data

temuan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya sama. Sedangkan

dalam penelitian kualitatif hal ini tidak berlaku lagi. Semua data dari setiap




58

peneliti bisa dikatakan reliabel walaupun hasilnya berbeda-beda. Hal ini

disebabkan karena adanya perbedaan paradigma yang digunakan oleh

setiap peneliti. Dalam penelitian ini pengujian validitas dan reliabilitas

dilakukan dengan cara:

1) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan melakukan

pengamatan secara lebih cermat, teliti, dan berkesinambungan. Dengan

meningkatkan ketekunan peneliti bisa mengetahui data yang diperoleh

benar atau tidak.

2) Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan pengecekan data. Triangulasi

berkaitan dengan perpanjangan pengamatan, yang dilakukan untuk

melihat keajegan yang terjadi di lapangan. Karena pengamatan pada

hari tertentu bisa saja berbeda dengan pengamatan pada hari lain

sehingga diperlukan pengamatan berkali-kali ke obyek penelitian

tersebut.

3) Menggunakan bahan referensi

Dengan adanya referensi lain, maka dapat mendukung data yang

diperoleh di lapangan. Referensi bisa berasal dari buku atau internet.




59

G. Definisi Opersional

1. Penyuluh pertanian lapangan adalah petugas yang melakukan

kegiatan penyuluhan pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan

dan peternakan di tingkat kecamatan yang dikoordinasi oleh

koordinator penyuluh di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian dan

Kehutanan (BPPK) kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

Magelang

2. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama

serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,

teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

3. Programa Penyuluhan Desa adalah rencana tertulis kegiatan

penyuluhan di tingkat desa lingkup Kabupaten Magelang yang

disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman

sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

4. Programa penyuluhan Kecamatan adalah rencana tertulis kegiatan

penyuluhan di tingkat kecamatan lingkup Kabupaten Magelang yang

disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman

sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.




60

5. Programa penyuluhan Kabupaten adalah rencana tertulis kegiatan

penyuluhan di tingkat Kabupaten Magelang yang disusun secara

sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat

pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

6. Progarama penyuluhan Provinsi adalah rencana tertulis kegiatan

penyuluhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang disusun secara

sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat

pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

7. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) adalah jadwal kegiatan

yang disusun oleh penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di

tingkat kecamatan dengan berdasarkan programa penyuluhan

kecamatan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap

perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

8. Rencana harian penyuluh adalah agenda kegiatan penyuluh lapangan

yang disusun dan dilaksanakan setiap bulan oleh penyuluh lapangan.

9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta

keluarganya yang bertempat tinggal di desa dan menjadi anggota

kelompok tani yang dibina oleh penyuluh pertanian lapangan

Magelang, mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha

hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang

10. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah di wilayah Kabupaten Magelang yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,




61

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

11. Kelompok tani (POKTAN) adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun

yang ada di desa wilayah Kabupaten Magelang dan diakui sebagai

kelompok tani Kabupaten Magelang.

12. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), adalah lembaga yang ada di

desa dan mengkoordinasi kelompok tani-kelompok tani yang ada di

wilayah desa binaan penyuluh Kabupaten Magelang




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Magelang

1. Posisi Geografis dan Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah kabupaten di

provinsi Jawa tengah. Batas wilayah Kabupaten Magelang di sebelah

Timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Barat berbatasan

dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah Selatan berbatasan dengan

Provinsi D.I. Yogyakarta dan Purworejo, sebelah Utara berbatasan

dengan Kabupaten Temanggung dan Semarang, ditengah-tengah

terdapat Kota Magelang. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar.6

Gambar 6. Posisi wilayah Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa

Tengah




63

Kabupaten Magelang dengan luas wilayah 108.573 Ha atau 3,34%

dari luas Provinsi Jawa Tengah saat ini terbagi menjadi 21 kecamatan

atau 372 Desa/ kalurahan 2.697 dusun/ lingkungan, untuk jelasnya

mengenai letak wilayah masing-masing kecamatan bisa dilihat pada

Gambar 7. di bawah ini.

Gambar 7. Peta Wilayah Kabupaten Magelang dengan Pembagian 21

Kecamatan

Umumya wilayah kecamatan yang berada pada dataran sedang

dan tinggi memiliki luas wilayah lebih besar dari pada yang berada pada

wilayah dataran rendah. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa dataran




64

tinggi sebagian wilayahnya masih merupakan kawasan hutan yang tidak

dimiliki oleh kecamatan yang berada pada dataran rendah. Untuk

jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas wilayah, jumlah desa/ kelurahan per kecamata Pemkab. Magelang Tahun 2011

No Nama Kecamatan Jumlah Desa/

kelurahan

Jumlah Dusun/

lingkungan

Luas Wilayah (KM2)

1 Salaman 20 163 68,87 2 Borobudur 20 145 54,55 3 Ngluwar 8 68 22,44 4 Salam 12 89 31,63 5 Srumbung 17 144 53,18 6 Dukun 15 145 53,40 7 Muntilan 14 128 28,61 8 Mungkid 16 115 37,40 9 Sawangan 15 124 72,37

10 Candimulyo 19 125 46,95 11 Mertoyudan 13 130 45,35 12 Tempuran 15 104 49,04 13 Kajoran 29 140 83,41 14 Kaliangkrik 20 124 57,34 15 Bandongan 14 128 45,79 16 Windusari 20 138 61,65 17 Secang 20 125 47,34 18 Tegalrejo 21 129 35,89 19 Pakis 20 149 69,56 20 Grabag 28 181 77,16 21 Ngablak 16 93 43,80

JUMLAH 372 2697 1085,73

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2012

Pada Tabel 4, di atas terlihat bahwa kecamatan yang memiliki

wilayah paling luas adalah Kecamatan Kajoran sedangkan Grabag

meskipun tidak seluas Kajoran tapi memiliki jumlah desa terbanyak.




65

Wilayah kedua kecamatan sebagian besar berada pada dataran rendah

dan tinggi. Keadaan luas wilayah tersebut, di satu sisi merupakan

tantangan bagi upaya pemberdayaan masyarakat karena akan lebih sulit

dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas wilayah relatif lebih

sempit tapi di lain sisi wilayah luas menyimpan potensi besar dalam

pengembangan wilayahnya.

2. Karakteristik Lahan

a. Penggunaan lahan

Wilayah kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir mengalami

penyusutan luas lahan sawah dan lahan kering menjadi lahan bukan

pertanian. Kondisi ini bisa berpengaruh terhadap penurunan produksi

pertanian jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas lahan

pertanian yang ada. Mulai bergesernya ekonomi masyarakat Magelang

dari pertanian ke non pertanian dan pertumbuhan penduduk yang

membutuhkan lahan untuk perumahan bisa jadi merupakan penyebab

pengalihan fungsi lahan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini

bisa dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Perkembangan fungsi lahan Kabupaten Magelang

No. Jenis Lahan Luas Lahan (Hektar) rata-rata (%)

+/ - 2009 2010 2011

1 Lahan Sawah 37221 37220 37219 34,28 -2 2 Lahan Kering 42219 42218 42218 38,88 -1 3 Lahan bukan

pertanian 29133 29135 29136 26,83 3

Jumlah 108573 108573 108573 100 Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka (Data Terolah)




66

Penyusutan lahan sawah, merupakan penyusutan lahan yang

paling tinggi dalam 3 tahun terakhir. Setiap tahun satu hektar lahan sawah

berkurang dan beralih fungsi menjadi lahan kering dan non pertanian.

Mengingat hal ini akan berpengaruh pada ketahanan pangan nasional

maka perlu ada upaya untuk mencetak sawah baru dan mempertahankan

lahan sawah yang ada. Padi merupakan komoditas penting di kabupaten

Magelang mengingat selama ini produksi pertanian yang merupakan

penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Magelang didominasi oleh

produksi padi.

b. Tinggi Tempat

Kabupaten Magelang memiliki beberapa gunung yaitu gunung

Merapi (2.911 m dpl), Merbabu (3.199 m dpl), Sumbing (3.296 m dpl),

Telomoyo (1.894 m dpl) dan Andong (1.736 m dpl). Ketinggian wilayah

dari permukaan laut berkisar antara 154 m dpl – 3.296 m dpl dengan

penggolongan sbb:

Wilayah dengan Ketinggian 154 - 500 m dpl sebanyak 47%

Wilayah dengan Ketinggian 500 – 1000 m dpl sebanyak 35%

Wilayah dengan Ketinggian > 1000 m dpl sebanyak 18%

Sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dan sedang

yang meliputi 82% wilayah. Berdasarkan data ini maka kabupaten

Magelang sangat baik untuk pengembangan komoditas pertanian

tanaman dataran rendah dan sedang seperti padi sawah tapi masih




67

memungkinkan pula untuk pengembangan tanaman dataran tinggi seperti

sayuran .

c. Kemiringan Lahan

Berdasarkan kemiringan lahannya maka Kabupaten Magelang

terbagi menjadi 3 golongan, yaitu :

Daerah datar (kemiringan 0 – 15%) meliputi Kecamatan Mertoyudan,

Mungkid, Muntilan, Salam, Ngluwar dan Secang.

Daerah bergelombang – berbukit (kemiringan 16 – 40%) meliputi

Kecamatan Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun,

Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Grabag dan Bandongan

Daerah bergunung-gunung dengan lembah yang curam (kemiringan >

40%) meliputi Kecamatan Ngablak, Pakis, Windusari, Kaliangkrik dan

Kajoran

d. Tipe Tanah

Tipe tanah di Kabupaten Magelang sebagian besar latosol dan

regosol, sebagian lainnya: andosol, mediteran merah kuning dan aluvial.

Rata-rata mempunyai kedalaman efektif tanah yang cukup 30 – 90 cm,

dengan tektur tanah sebagian besar sedang dan lainnya bertektur halus

dan kasar.

e. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Magelang memiliki 2 daerah aliran sungai (DAS), yaitu

DAS Progo dan DAS Bogowonto, yang memungkinkan terjaminnya air




68

untuk pertanian. DAS Progo meliputi wilayah kecamatan Windusari,

Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid,

Candimulyo, Tegalrejo, Muntilan, Salam, dan Ngluwar. DAS Bogowonto

meliputi Kecamatan Kajoran dan Borobudur.

f. Iklim

Tipe iklim Kabupaten Magelang termasuk B1 (Oldeman) dengan

curah hujan rata – rata 2.186 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata- rata

103 hari. Kelembaban antara 85 – 95 dengan suhu antara 16 - 26 o C.

Dari kondisi sumber daya alam yang ada baik lahan maupun iklim,

menunjukan bahwa di Kabupaten Magelang cocok dibudidayakan semua

komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, ternak maupun ikan.

3. Potensi Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang yang ditandai

dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 5

tahun terakhir (Grafik 1.), menunjukan bahwa sektor pertanian masih

merupakan sektor yang menyumbang Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) yang paling tinggi disusul dengan sektor industri pengolahan dan

sektor restoran dan hotel serta sektor jasa-jasa. Perkembangan ketiga

sektor ini meskipun di awal tahun menunjukan suatu peningkatan tapi

pada tahun terakhir ketiga sektor ini menunukan suatu trend yang

cenderung menurun. Meskipun demikian lapangan usaha sektor usaha

pertanian masih mendominasi perolehan PDRB Kabupaten Magelang.




69

Sedangkan sektor usaha lainnya yaitu listrik, gas dan air minum,

pertambangan dan penggalian serta keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan merupakan sektor-sektor usaha yang berkontribusi kecil

dalam PDRB Kabupaten Magelang. Jadi sampai saat ini sektor-sektor ini

belum menjadi sektor utama dalam perekonomian kabupaten Magelang.

Grafik 1. PDRB Kabupaten Magelang menurut sektor lapangan usaha berdasarkan harga konstan (2007 – 2011)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magelang

Pada sektor pertanian, sub sektor yang paling menonjol selama 5

tahun terakhir adalah subsektor tanaman bahan makanan, dalam hal ini

produk dari padi dan palawija sebagai komoditi utama. Subsektor lainnya

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian

Pertambangan danPenggalian

IndustriPengolahan

Listrik, Gas dan AirMinum

Bangunan /Konstruksi

Perdagangan,Restoran dan Hotel

Pengangkutan danKomunikasi

Keuangan ,Persewaan danJasa Perusahaan




70

yang terdiri dari tanaman perkebunan rakyat, peternakan, kehutanan dan

perikanan belum begitu berkembang dengan baik sehingga tidak memiliki

kontribusi yang cukup berarti terhadap PDRB Kab. Magelang.

Pertumbuhan PDRB komoditi tanaman bahan makanan utama

sama halnya dengan perkembangan sektor lapangan usaha (Grafik 2.),

pada awal tahun menunjukan trend yang meningkat tapi pada tahun-tahun

terakhir menunjukan kecenderungan menurun. Sementara itu komoditi

lainnya menunjukan suatu perkembangan yang cenderung tetap.

Grafik 2. PDRB Kabupaten Magelang sektor pertanian berdasarkan harga konstan (2007-2011)

Sumber : Kabupaten Magelang dalam Angka 2012

Adanya trend demikian pada komoditi tanaman bahan makanan

selama 5 tahun tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat

produktivitas lahan pertanian tersebut yang cenderung tidak berubah.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 20092010

2011

Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Rakyat

Peternakan & Hasil - hasilnya Kehutanan

Perikanan




71

Teknologi produksi pertanian yang diterapkan petani belum mampu untuk

meningkatkan produksi di Kabupaten Magelang selama ini.

Teknologi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan produksi oleh

karena itu peranan penyuluhan untk memfasilitasi petani dalam adopsi

teknologi memegang peranan penting selain peningkatan infrastruktur

pertanian yang lebih baik sehingga bisa mengoptimalkan potensi alam

yang ada.

g. Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama

Produksi komoditas pertanian di Kabupaten Magelang didominasi

oleh tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu ubi jalar dan

kacang tanah. Untuk jenis komoditi lainnya produksinya masih kecil dan

terbatas pada beberapa wilayah kecamatan. Untuk jelasnya mengenai

produksi tanaman bahan makanan utama bisa dilihat pada Grafik 3.

Padi merupakan Komoditas utama untuk tanaman bahan makanan

utama di Kabupaten Magelang. Selama 5 tahun produksinya paling tinggi

dan jauh meninggalkan komoditi lainnya, bukan saja untuk tanaman

utama saja tapi untuk semua jenis komoditi pertanian (Grafik 3).

Perkembangannya selama 5 tahun (2007 – 2011) tidak menunjukan suatu

perkembangan produksi yang meningkat cenderung tetap bahkan pada

tahun terakhir ada kecenderungan produksinya menurun.




72

Grafik 3 . Perkembangan produksi tanaman bahan makanan utama Kab. Magelang (2007 – 2011)


Begitu pula halnya untuk komoditi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan

kacang tanah meskipun produksi nya masih rendah tapi tidak menunjukan

kenaikan yang berarti. Keterbatasan lahan produksi komoditas ini

merupakan penyebab utama rendahnya produksi. Berdasarkan data

statisitik Kabupaten Magelang, luas lahan sawah mengalami penyusutan

sebanyak 1 hektar setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir (Magelang

dalam Angka 2012). Pada sisi lain program peningkatan produksi melalui

intensifikasi produksi dan peningkatan adopsi teknologi budidaya

pertanian belum berhasil mengimbangi penyusutan produksi tersebut.

h. Komoditas Sayuran

Sayuran merupakan salah satu jenis tanaman yang masa

tanamnya relatif singkat, tidak lebih dari setahun bahkan ada yang bisa

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2007 2008 2009 2010 2011

PADI JAGUNG UBI KAYU UBI JALAR KACANG TANAH




73

dipanen selama sebulan. Komoditas tanaman ini biasanya dimanfaatkan

oleh keluarga petani di Kabupaten Magelang sebagai sarana untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik dikonsumsi sendiri ataupun

dijual untuk memenuhi pendapatan keluarga tani.

Grafik 4. Perkembangan produksi sayuran Kab. Magelang (2008 - 2011)


Sama halnya dengan tanaman bahan makanan utama, produksi

tanaman sayuran pun tidak menunjukan perkembangan yang berarti.

Kobis yang merupakan komoditi sayuran yang paling tinggi produksinya

selama 4 tahun terakhir menunjukan perkembangan produksi dengan

kecenderungan yang menurun. Begitu juga halnya dengan komoditas

sayuran lainnya seperti kentang, petsai/ sawi, tomat, terong dan lain-lain

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prod

uksi

(Kw

inta

l)

KENTANG

KOBIS

PETSAI/ SAWI

TOMAT

TERUNG

BUNCIS

WORTEL

KACANGPANJANGCABE MERAH

KETIMUN

BAWANG DAUN




74

perkembangnnya tidak jauh berbeda dengan kobis. Untuk lebih jelasnya

mengenai hal ini bisa kita lihat pada Grafik 4.

Perkembangan produk komoditi sayuran di Kabupaten Magelang

selain dipengaruhi oleh luas lahan produksi yang cenderung menurun,

juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas sayuran yang tidak

menunjukan peningkatan berarti. Sifat komoditi ini yang mudah rusak

mengakibatkan petani akan lebih hati-hati dalam menjaga tingkat produksi

sehingga tidak terjadi over suplay yang akan mengakibatkan jatuhnya

harga sayuran di pasar.

i. Komoditas buah-buahan

Buah-buhan merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten

Magelang. Salah satu yang menonjol dan terkenal sebagai buah khas

Magelang adalah buah salak. Produk buah salak dari Magelang telah

mampu untuk di ekspor salah satunya ke China, hanya saja akibat

terjadinya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 telah berakibat pada

rusaknya tanaman dan kebun salak petani sehingga ekspor buah ini untuk

sementara waktu terhenti. Pada saat ini setelah masa erupsi Gunung

Merapi terlewati secara berangsur-angsur perkebunan salak di wilayah

kecamatan Srumbung, Salama, Secang dan Dukun sudah mulai pulih dan

ekspor buah ini mulai dirintis kembali.

Pengaruh dari bencana erupsi Gunung Merapi cukup besar

pengaruhnya terhadap perkembangan produksi buah salak, bisa dilihat




75

pada Grafik 5. yang memperlihatkan adanya penurunan yang cukup tajam

mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2011. Meskipun sebelum tahun itu ada

kecenderungan penurunan produksi tapi tidak begitu drastis.

Selain buah salak, durian merupakan buah yang terkenal dari

daerah ini karena rasanya yang cukup lezat oleh karena itu banyak

digemari oleh Warga Magelang dan sekitarnya. Tingginya permintaan

buah ini, mengakibatkan harga pada tingkat konsumen cukup tinggi,

hanya sayangnya produksinya pada saat ini masih rendah. Hal ini

merupakan peluang yang cukup baik untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas buah durian.

Grafik 5. Perkembangan produksi buah-buahan Kab. Magelang (2007 -2011)


-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2007 2008 2009 2010 2011

PRO

DUKS

I (kW

T) DURIAN

JAMBU BIJI

PISANG

RAMBUTAN

PEPAYA

SALAK




76

Perkembangan komoditi buah durian selama 5 tahun terakhir (2007

– 2011) di Kabupaten Magelang seperti yang terlihat dalam Grafik 5.

umumnya menunjukan trend produksi yang terus menurun dari tahun ke

tahun. Hanya buah durian dan jambu biji yang cenderung tetap dengan

kenaikan yang tidak begitu signifikan, sedangkan untuk komoditi buah

lainnya yaitu salak, pepaya, rambutan dan pisang produksinya cenderung

terus menurun dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman

dan non pertanian lainnya bisa jadi merupakan penyebab utama

penurunan produksi ini.

j. Tanaman perkebunan

Tanaman perkebunan meskipun kontribusinya kecil dalam

peningkatan PDRB Kabupaten Magelang, tapi masih perlu

dipertimbangkan dalam pengembangannya, mengingat bahwa komoditi ini

cukup penting sebagai bahan baku industri di Jawa Tengah khususnya

industri gula. Tiga komoditi utama tanaman perkebunan yang

penyebarannya cukup luas di kabupaten Magelang adalah tebu, kelapa

dan tembakau.

Perkembangan produksi kelapa dan tebu cenderung menurun

selama 4 tahun terakhir (Grafik 6), bahkan pada tahun 2011 tingkat

penurunan produksinya paling tinggi dibandingkan dengan penurunan

tahun sebelumnya. Umur pohon kelapa yang semakin tua dan tanpa ada

peremajaan, penurunan jumlah pohon kelapa serta makin sempitnya




77

lahan perkebunan akibat alih fungsi lahan menjadi faktor utama dari

kondisi demikian. Rendahnya harga jual kelapa selama ini di tingkat petani

menjadikan kelapa merupakan komoditas yang diabaikan petani dalam

pemeliharaan dan pengembangannya.

Grafik 6. Perkembangan produksi tanaman perkebunan Kabupaten Magelang (2008 - 2011)


Perkebunan tebu yang ada di wilayah Kabupaten Magelang

terutama untuk memasok kebutuhan bahan baku industri gula yang ada di

Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Biasanya lahan yang digunakan untuk

membudidayakan tebu merupakan lahan milik petani yang disewa oleh

perusahaan gula tersebut. Oleh karena itu produksi dan luas tanamnya

akan disesuaikan dengan kebutuhan industri gula.

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

2008 2009 2010 2011

TEMBAKAU (Ton) KELAPA (x 1000 butir) TEBU (Ton)




78

k. Populasi Ternak

Ternak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petani di

Kabupaten Magelang. Umumnya petani di wilayah ini memelihara ternak

pula disamping usaha pokoknya sawah. Disamping ternak bisa

dimanfaatkan sebagai alat yang membantu dalam pengolahan sawah,

khususnya ternak besar seperti sapi dan kerbau. Ternak pun menjadi cara

petani untuk menabung dan memenuhi kebutuhan keuangan yang besar

seperti biaya sekolah atau pernikahan anaknya. Disamping itu dalam

usahataninya ternak petani menjadi sumber pengahasil bahan pupuk

organik. Perkembangan populasi berbagai jenis ternak utama di

Kabupaten Magelang bisa kita lihat pada Grafik 7.

Grafik 7. Perkembangan populasi ternak Kab. Magelang (2008 -2011)


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2008 2009 2010 2011

EKO

R

KELINCI

DOMBA

KAMBING

KUDA

KERBAU

SAPIPOTONG




79

Pada Grafik 7. populasi semua jenis ternak utama yang ada di

Kabupaten Magelang menunjukan kecenderungan terus naik meskipun

pada Tahun 2010 hampir semuanya ternak mengalami penurunan sedikit

akibat adanya bencana erupsi Gunung Merapi tapi setelah itu pulih secara

perlahan.

Lain halnya dengan sektor usaha pertanian yang sangat

dipengaruhi luas lahan dalam peningkatan produksinya, ternak relatif lebih

kecil ketergantungannya dengan luas lahan. Lahan dibutuhkan terutama

untuk kandang yang meskipun sempit tapi cukup untuk menampung

banyak ternak. Selain itu kebutuhan lahan bagi ternak adalah lahan

gembalaan yang biasanya lahan tidak produktif sebagai sumber hijauan

pakan ternak. Dengan kenyataan ini, maka penyusutan lahan pertanian

akibat alih fungsi ke non pertanian tidak begitu mempengaruhi

perkembangan populasi ternak.

l. Populasi Unggas

Kepemilikan unggas kecuali ayam ras di Kabupaten Magelang,

umumnya berjumlah kecil tapi dimiliki oleh banyak keluarga petani sebagai

usaha sampingan terkadang pemeliharaannya hanya untuk konsumsi

sendiri saja. Oleh karena itu budidaya unggas oleh petani umumnya tidak

dilakukan secara intensif. Pakan unggas biasanya hanya memanfaatkan

potensi yang ada di sekitar tempat tinggal. Wilayah persawahan menjadi

areal penggembalaan bagi itik petelur. Dedak yang merupakan hasil




80

sampingan dari produksi beras merupakan pakan utama bagi unggas

seperti ayam, itik dan angsa. Perkembangan populasi unggas utama di

Kabupaten Magelang bisa dilihat pada Grafik 8. di bawah ini.

Grafik 8. Perkembangan populasi unggas Kab. Magelang (2008 - 2011)


Ayam kampung merupakan unggas yang paling tinggi populasinya

mengingat bahwa ayam kampung bisa dipelihara hampir pada semua

kondisi lingkungan yang ada. lain halnya dengan itik yang

pemeliharaannya terbatas pada wilayah pedesaan yang memiliki

persawahan sebagai sumber pakan. Sedangkan angsa masih belum

begitu memasyarakat dalam pemeliharaanya sehingga pemeliharaanya

masih sangat terbatas di wilayah ini.

Pertumbuhan populasi unggas, kecuali ayam kampung umumnya

relatif tidak berubah. Pemeliharaan yang umumnya masih dilakukan

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2008 2009 2010 2011

Jum

lah

ungg

as (e

kor)

AYAMKAMPUNGITIK

ITIK MANILA

ANGSA




81

secara tradisional merupakan penyebab utama lambatnya pertumbuhan

populasi unggas ini. Untuk itu pengembangan dan adopsi teknologi dalam

budidaya itik perlu ditingkatkan. Padahal berdasarkan pengamatan,

permintaan pasar akan produk telur dan daging itik masih terbuka luas

yang ditunjukan dengan tingginya harga jual telur dan daging itik serta

angsa.

4. Sumberdaya Manusia

a. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus terakhir pada tahun 2010, penduduk di

Kabupaten Magelang 1.181.916 jiwa. Artinya selama 10 tahun ada

penambahan penduduk sejumlah 70.040 jiwa atau mengalami pertumbuhan

penduduk 0,62%. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 lebih rendah

dari pada hasi sensus pada tahun 2000 yang mencapai 0,91%. Dengan laju

pertumbuhan penduduk 0,62% kepadatan penduduk pun pada akhirnya

meningkat pula.

Tabel 6. Data perkembangan penduduk Kabupaten Magelang

DATA PENDUDUK 1980 1990 2000 2010 Jumlah penduduk 932.748 1.015.809 1.111.876 1.181.916 Laki-laki 458.676 504.353 557.185 593.949 perempuan 474.072 511.456 554.691 587.967 Laju Pertumbuhan 0,86 0,91 0,62 Kepadatan penduduk 861 936 1.024 1.089

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka 2012

Kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang berdasarkan Tabel 6

di atas mencapai 1.089 jiwa/ km² pada tahun 2010 lebih tinggi dari Tahun




82

2000 yang hanya mencapai 1.024 jiwa/km². Dengan angka kepadatan

penduduk demikian maka Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang

termasuk memiliki kepadatan penduduk tinggi lebih tinggi dari rata-rata

kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai

1.009,85 jiwa/ km².

b. Pekerjaan

Karakter wilayah Kabupaten Magelang yang bercorak pertanian

dan menjadi salah satu kabupaten penghasil padi di Provinsi Jawa

Tengah yang cukup besar, maka penduduknya pun mayoritas bekerja

pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil pendataan terakhir pada tahun

2011 bisa dilihat pada 9. Penduduk di Kabupaten Magelang yang bekerja

pada sektor pertanian mencapai 42% sedangkan sejumlah 58% terbagi ke

dalam Grafik 9. sektor lainnya di mana yang terbesar adalah perdagangan

dan hotel yang mencapai 20% yang disusul jasa-jasa dan industri.

Grafik 9. Jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2011


Pertanian 42%

Pertambangan dan penggalian

1%

Industri 12%

Listrik, Gas dan Air minum

0% Bangunan

6%

Perdagangan dan Hotel 20%

Angkutan dan Komunikasi

3%

Keuangan 1%

Jasa-jasa 14%

Lainnya 1%




83

Tingginya jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang bekerja

pada sektor pertanian membutuhkan perhatian besar bagi pemerintah

dalam peningkatan tingkat kesejahteraannya. Sektor penyuluhan

pertanian merupakan sektor yang strategis dalam mewujudkan hal

tersebut.

5. Profil Lembaga Penyuluhan Magelang

a. Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah

Lembaga penyuluhan di Kabupaten Magelang telah berdiri sejak

tahun 1997, dengan nama Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP)

yang disahkan dengan SK Bupati Nomor 188.4/148 Kep/05/1997. Tugas

pokok fungsinya pada saat itu adalah menangani penyuluhan pertanian

pada sektor tanaman pangan.

Pada Tahun 2002 BIPP keberadaanya diperkuat dan tugasnya

diperluas tidak hanya penyuluhan sektor pertanian tanaman pangan saja

tapi penyuluhan pada sektor lainnya yaitu kehutanan, perikanan dan

peternakan. Hal ini didasarkan pada Perda No. 3 Tahun 2002 dan

namanya berubah menjadi KIPPK (Kantor Informasi Penyuluhan pertanian

dan Kehutanan).

Pembaharuan SOT dilakukan untuk menyesuaikan dengan PP. 8

Tahun 2004, maka Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan

Perda No. 33 Tahun 2004 yang salah satunya menetapkan KIPPK




84

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan

Kabupaten Magelang.

KIPPK ini diperbaharui kembali dengan Peraturan Daerah Nomor

33 Tahun 2008 menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

pangan (BPPKP). Adanya perubahan nama dan kenaikan tingkat esselon

menjadi esselon II ini merupakan realisasi dari UU Sistem Penyuluhan

Pertanian dan Kehutanan (UUSP3K) tahun 2006.

BPPKP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh lembaga

penyuluhan di tingkat kecamatan yang disebut Balai Penyuluhan

Pertanian dan Kehutanan (BPPK). BPPK merupakan lembaga koordinasi

penyuluh lapangan tingkat kecamatan yang dipimpin oleh koordinator

penyuluh kecamatan.

Tugas pokok BPPKP Kabupaten Magelang menurut Peraturan

Daerah Nomor 33 Tahun 2008 adalah melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan. Sedangkan

Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) yang berkedudukan

di tingkat kecamatan melaksanakan tugas pokok BPPKP membantu

dalam pelayanan informasi, penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan

kehutanan di tingkat kecamatan, dengan melaksanakan tujuh fungsi yaitu:

1) Menyusun programa dan rencana kerja penyuluh pertanian dan

kehutanan.




85

2) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dan pasar.

3) Mengembangkan teknologi spesifik lokal melalui kajian-kajian dan

menjalin kemitraan dengan peneliti, penyuluh, petani dan LSM.

4) Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan belajar bagi petani,

5) Menumbuh-kembangkan kelembagaan petani,

6) Menyelenggarakan forum-forum pertemuan bagi petani, penyuluh dan

pelaku agribisnis lainnya.

7) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan di tingkat kecamatan.

b. Ketenagaan Penyuluhan

Pejabat struktural BPPKP sebanyak 14 orang, Jumlah pejabat

fungsional umum 27 orang, jumlah pejabat fungsional khusus (Penyuluh

PNS) sebanyak 139 orang dan jumlah Tenaga Harian Lepas Penyuluh

Bantu (THL-TBPP) sebanyak 167 orang.

Dalam rangka mengembangkan proses pembelajaran dari oleh dan

untuk petani, telah ditumbuhkan Unit Pengelola Pembelajaran Petani

(UPFMA) di 15 Kecamatan/BPPK (90 desa) pelaksana Program P3TIP.

Dalam UPFMA terdapat petani pemandu atau penyuluh swakarsa, yaitu

petani yang mempunyai keahlian bidang pertanian yang dibutuhkan oleh

masyarakat setempat. Jumlah petani pemandu di Kabupaten Magelang

sebanyak 476 orang, terdiri dari laki-laki 249 orang dan perempuan 47

orang, dan 180 orang petandu pada lokasi desa P3TIP.




86

c. Kelembagaan Petani

Salah satu komponen penting keberhasilan pembangunan

pertanian untuk mensejahterakan rakyat adalah lembaga petani yang

kuat. Dalam UU Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (UU SP3K)

nomo 16 tahun 2006, pasal 1 dijelaskan :

Kelembagaan petani, pekebun, peternak nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama. Berdasarkan pasal di atas idealnya penumbuhan lembaga petani

bersifat partisipatif dan bertujuan untuk kesejahteraan petani/ pelaku

utama. Di Kabupaten Magelang terdapat beberapa macam kelembagaan

petani, yaitu :

1) Kelompok tani baik berdasarkan hamparan maupun domisili

sebanyak 1.966 kelompok tersebar di 21 kecamatan, yang terdiri dari

kelas kelompok pemula sebanyak 1159, Lanjut 733, Madya 67 dan

Utama sebanyak 7 kelompok.

2) Gabungan Kelompok tani (Gapoktan). Jumlah gapoktan tumbuh

sebanyak 342 kelompok yang tersebar di 21 kecamatan / BPPK

3) Kelompok wanita tani baru tumbuh di 14 kecamatan sejumlah 76

kelompok wanita tani.

4) Kelompok pemuda tani baru terbentuk sebanyak 22 kelompok yang

tersebar di 9 kecamatan.




87

5) Kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) ada 135 kelompok

yang tersebar di 20 kecamatan bertugas mengatur penyaluran

pembagian air dari saluran irigasi pada lahan pertanian

6) Koperasi Kelompok Tani ada 35 kelompok yang tersebar pada 16

kecamatan.

7) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), ada di 21 kecamatan

yang terkoordinir dan tergabung dalam kepengurusan KTNA tk.

Kecamatan.

8) Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), ada di

11 tempat tersebar di 6 kecamatan, dengan berbagai macam jenis

usahatani, yaitu P4S anggrek, padi organik, ikan hias, bebek kalung,

ayam buras, salak nglumut, hortikultura, lebah madu, lobster

9) Asosiasi Petani tingkat Kabupaten yang dibentuk berdasarkan

kesamaan jenis komoditi ada sebanyak 39 asosiasi/ paguyuban,

yaitun: Asosiasi kelinci, ikan hias, salak nglumut, sapi, tanaman obat,

pembibitan tanaman, pestisida organik, padi organik, hortikultura dan

kambing.

10) Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK), merupakan kelompok usaha

bersama yang dibentuk oleh petani di tingkat desa dalam rangka

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil dan

keluarganya. Di Kab Magelang ada sebanyak 492 KPK.(hasil validasi

KPK)

11) Gabungan Kelompok Petani Kecil (Gabungan KPK) di tingkat

kecamatan sejumlah 36 kelompok.




88

12) Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) merupakan kelompok petani

yang berada di daerah yang masih memiliki hutan ada 222 kelompok

dan

13) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ada 46 kelompok.

14) Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebanyak 26

kelompok yang berlokasi di Kecamatan Mertoyudan, Salaman,

Secang, Dukun, Ngluwar, Grabag, Tegalrejo, Salam, Mungkid,

Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik.

B. Alur Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten Magelang dan Keterkaitannya dengan Programa penyuluhan Provinsi

Jateng

Penyusunan programa penyuluhan merupakan suatu sistem yang

terpadu dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten

kecamatan dan desa. Terpadu berarti bahwa programa penyuluhan yang

disusun harus memperhatikan program penyuluhan kecamatan,

kabupaten, provinsi, dan nasional dengan berdasar kebutuhan pelaku

utama dan pelaku usaha. Sedangkan terintegrasi berarti bahwa programa

penyuluhan harus saling menguatkan pada setiap tingkatannya serta

saling mendukung dengan program pembangunan lainnya. Hal itulah yang

diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian dan

kehutanan (UU SP3K) nomor 16 tahun 2006. Pasal 23 ayat 3:

Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.




89

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hal ini di Kabupaten

Magelang menunjukan bahwa sampai saat ini penyusunan programa

penyuluhan dimulai dari tingkat kecamatan yang diselengarakan oleh

semua penyuluh, yaitu penyuluh PNS dan penyuluh bantu. Biasanya

kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Oktober sampai Nopember

setiap tahunnya. Seperti halnya Tahun 2012 ini, penyusunan programa

Penyuluhan pada 21 kecamatan telah selesai di selenggarakan pada akhir

bulan Nopember dan selanjutnya pada Bulan Desember 2012

penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten. Untuk lebih

jelasnya mengenai hal ini alur penyusunan prograama penyuluhan di

Kabupaten Magelang bisa dilihat pada gambar skema dibawah ini.

Gambar 8. Alur penyusunan programa penyuluhan di Kabupaten Magelang dan keterkaitannya dengan programa Provinsi Jateng

PROGRAMAPENYULUHAN KECAMATAN (OKT- NOP)

Draft RKTP penyuluh Kecamatan

PROGRAMA PENYULUHAN PROV

PROGRAMA PENYULUHAN KABUPATEN (DESEMBER)

RENCANA PEMBANGUNAN DESA

RENCANA PEMBANGUNAN KECAMATAN

RENCANA PEMBANGUNAN PROPINSI

RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN

Forum/ pertemuan membahas masalah yang dihadapi oleh pelaku utama (produksi, harga jual, efisiensi produksi, hama dan penyakit,

modal) dan usulan kegiatan




90

Penyusunan programa penyuluhan di Kabupaten Magelang

dimulai dari tingkat desa berupa diadakan pertemuan penyuluh dengan

kelompok petani untuk membahas usulan rencana kegiatan pada tahun

berikutnya. Pembicaraan untuk membahas usulan kegiatan itu, pada

beberapa desa dilaksanakan pada acara yang khusus untuk membahas

itu tapi pada sebagian desa di Kabupen Magelang, pembicaraan tentang

rencana penyuluhan ikut dalam pertemuan rutin kelompok tani atau

gapoktan yang biasanya diadakan pada setiap 35 hari sekali.

Pada Gambar 8 tersebut kita lihat bahwa alur penyusunan

programa penyuluhan di Kabupaten Magelang yang seharusnya dimulai

dari programa penyuluhan desa terpaksa tidak bisa dilaksanakan.

Penggalian data dan informasi tentang usulan kegiatan penyuluhan pada

tahun mendatang diperoleh penyuluh memalui forum-forum petani yang

selama ini sudah berjalan secara rutin.

Pemerintah Kabupaten Magelang selama ini hanya

menganggarkan biaya penyusunan programa penyuluhan untuk tingkat

kecamatan dan kabupaten saja sedangkan untuk penyusunan programa

tingkat desa harapannya ada dukungan dari dana anggaran Alokasi Dana

Desa (ADD). Umumnya ADD selama ini hanya digunakan untuk

membiayai pembangunan infrastruktur desa. hal ini bisa dimengerti

mengingat minimnya infrastruktur yang ada di desa sedangkan anggaran

dari ADD yang tersedia untuk mendukung itu sangat terbatas. Oleh




91

karena itu untuk mengatasi hal itu, penyuluh lapangan pada masing-

masing wilayah binaan umumnya ikut dalam pertemuan-pertemuan yang

diadakan di desa. Dalam forum-forum pertemuan warga tersebut penyuluh

biasanya diberi kesempatan waktu untuk mengisi acara, maka

kesempatan itu akan dimanfaatkan untuk menggali data dan informasi

keadaan wilayah dan kebutuhan petani sebagai data awal dalam

merumuskan programa penyuluhan.

Hasil dari forum tersebut biasanya menjadi dasar petani dalam

mengusulkan kegiatan di forum yang membahas rencana pembangunan

desa (Musrenbangdes) dan digunakan penyuluh sebagai dasar dalam

menyusun draft Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dan

selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan

tingkat kecamatan.

Programa penyuluhan tingkat kecamatan yang telah disahkan

menjadi sumber data utama yang digunakan dalam forum yang

membahas programa penyuluhan tingkat kabupaten. Selain itu apabila

diperlukan dokumen programa penyuluhan kecamatan menjadi dasar bagi

usulan kegiatan yang membahas rencana pembangunan tingkat

kecamatan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Pada kenyataannya programa penyuluhan Kabupaten selain

mendasarkan kegiatannya pada programa penyuluhan kecamatan, juga

menyesuaikan dengan rencana pembangunan kabupaten yang tertuang




92

dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD terutama dari dinas/ instansi sektor

pertanian dalam hal ini BPPKP, Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan (Dispertanbunhut) dan Dinas Peternakan dan Perikanan

(Dispeterikan).

Penyusunan renja di BPPKP seperti halnya dengan instansi lain

yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang lebih banyak

mengacu pada hasil Musrenbang kabupaten sebagai dasar dalam

perencanaan program pembangunan. Disamping itu penentuan program

pembangunan akan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) BPPKP

Kab. Magelang.

Sulitnya programa penyuluhan kabupaten menjadi pedoman dalam

penyusunan renja, disebabkan karena waktu penyusunan renja yang

sudah dimulai pada bulan Oktober lebih dulu dari pada penetapan

programa penyuluhan kabupaten yang biasanya diselenggarakan pada

bulan Desember. Meskipun demikian semua usulan dalam renja rumpun

pertanian (Dispertanbunhut, BPPKP dan Dispeterikan) disinkronkan

terlebih dahulu dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri masing-

masing perwakilan SKPD dan dipimpin oleh BAPPEDA dan dengan

mengundang pula masyarakat tokoh petani seperti KTNA Kabupaten,

Asosiasi Petani dan lain lain. Harapannya dengan adanya forum ini maka

rencana program dan kegiatan pada sektor rumpun pertanian akan bisa

bersinergi. Oleh karena itu dalam penyusunan Programa penyuluhan




93

Kabupaten menyesuaikan dengan Renja BPPKP. Dengan demikian dalam

sistem perencana pembangunan di kabupaten Magelang, programa

penyuluhan akan menyesuaikan dengan sistem penganggaran yang ada.

Dalam alur penyusunan programa penyuluhan selama ini, dokumen

programa penyuluhan yang disusun mulai dari kecamatan sampai

kabupaten belum menjadi dasar dalam penyusunan programa penyuluhan

di tingkat provinsi. Hal ini bisa dilihat dari identifikasi dalam proses

penyusunan programa penyuluhan provinsi dengan tanpa melibatkan

unsur perwakilan lembaga penyuluhan kabupaten di dalamnya. Undangan

yang diterima lembaga penyuluhan kabupaten hanya sekedar sebagai

sosialisasi disahkannya programa penyuluhan provinsi, hal itu

diungkapkan oleh Bapak Soegito, kasub. Bid Programa Penyuluhan

BPPKP Kabupaten Magelang.

Berdasarkan pengamatan pada dokumen programa penyuluhan

provinsi selama 3 tahun, kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam

programa penyuluhan provinsi merupakan kegiatan yang mengacu pada

rencana kegiatan programa penyuluhan nasional. Oleh karena itu penulis

melihat bahwa penyusunan programa penyuluhan provinsi dan pusat

hanya mengacu pada program kementerian yang terkait dengan

penyuluhan yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan

kelautan dan Kementerian Kehutanan.




94

1. Penyusunan Programa Penyuluhan Desa

Programa desa merupakan basis dalam kegiatan penyuluhan yang

berbasiskan pada perencanaan partisipatif, tapi selama ini penyusunan

programa penyuluhan tingkat desa terkesan diabaikan. Pelatihan

Partisipatory Rural Apraisal (PRA) sebagai landasan penyusunan

programa hanya sebatas sampai pelatihan saja, tidak pernah dijadikan

rujukan utama dalam perencanaan pembangunan pertanian di desa.

Tutus Muryanto yang merupakan salah satu pengurus kelompok

tani Desa Ngadirojo Kecamatan Secang sekaligus juga sebagai ketua

P4S, pengurus LKM dan juga ketua Gapoktan mengatakan dalam

wawancara yang telah penulis lakukan pada Hari Kamis tanggal 18

Oktober 2112 :

“Programa belum ada di desa, belumnya karena tidak tahu dan yang memfasilitasi juga waktunya terbatas. Saya kira di kecamatan Secang belum mengadakan programa. Penyaluran aspirasi melalui kelompok masing-masing. Penggalian potensi belum terlaksana. Saya pernah mengikuti pelatihan PRA di Batumalang tapi belum pernah bisa mempraktekannya untuk menyusun itu”. Dari pernyataan Tutus Muryanto di atas, menjelaskan bahwa

selama ini di desa belum ada kegiatan penyusunan programa penyuluhan.

Hal ini karena kurangnya pemahaman petani di desa mengenai

pentingnya perencanaan dalam penyelenggaraan penyuluhan di desa.

Oleh karena itu penyaluran aspirasi petani biasanya disampaikan petani

pada pertemuan kelompok tani tanpa melalui penggalian potensi wilayah.




95

Beliau sendiri pernah mengikuti pelatihan PRA di Batu Malang Jawa

Timur, tapi selama ini belum pernah bisa mempraktekannya di desa.

Tutus Muryanto pun menjelaskan lebih jauh mengenai kondisi

program pembangunan pertanian yang ada di desa selama ini akibat tidak

adanya perencanaan dalam program pertanian yang dilakukan oleh petani

sendiri. Dan dampaknya dalam penyusunan programa penyuluhan di

tingkat kecamatan, dikatakan :

“Pertanian di desa berjalan tanpa adanya perencanaan program sehingga kita hanya menerima saja program yang diturunkan pemerintah. Jadi ketika penyusunan Programa di kecamatan tidak ada data yang bisa dibawa apalagi data hasil identifikasi wilayah”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa program pertanian yang

dilaksanakan di desa tidak berdasarkan aspirasi mereka sehingga hanya

menerima saja program tersebut. Oleh karena itu ketika diundang dalam

acara penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan, mereka tidak

memiliki data potensi wilayah.

Dengan demikian bisa dimengerti kenapa dalam acara lokakarya

penyusunan programa penyuluhan di tingkat kecamatan, peserta dari

unsur petani cenderung pasif dalam menerima paparan rencana kegiatan

penyuluhan. Petani yang diundang merupakan tokoh petani yang ada di

desa tapi pengetahuannya selama ini terbatas hanya pada wilayah yang

bisa mereka amati sehari-hari.




96

Selain Tutus Muryanto, beberapa petani di desa lainnya juga

mengatakan hal senada mengenai ini. Diantaranya Paryoto, yang

merupakan Ketua KTNA Desa Banyusidi Kecamatan Pakis, beliau

mengatakan dalam wawancara yang telah penulis lakukan pada Hari

Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 jam 13.00 :

“Di desa belum pernah ada kegiatan khusus penyusunan program penyuluhan, sehingga acaranya dimasukan dalam Musrenbang . Di musren desa diusulkan, di BPPK diusulkan. Dasar pengusulan, persoalan yang dihadapi petani”. Menurut Paryoto, karena tidak ada penyelenggaraan penyusunan

programa penyuluhan tingkat desa maka usulan mengenai program

pembangunan pertanian disalurkan oleh petani melalui kegiatan

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa. usulan

yang disampaikan umumnya adalah persoalan pertanian yang dihadapi

petani.

Beberapa petani lain yang penulis wawancarai berpendapat sama

mengenai hal ini, diantaranya Bapak Sopyan, ketua kelompok tani di

Dusun Ngabean, Desa Munengwarangan, Kecamatan Pakis dan Bapak

Umar, Ketua Kelompok Tani sekaligus Ketua Gapoktan yang tinggal di

Dusun Kintelan, Desa Kaponan Kecamatan Pakis. Keduanya pun

menyatakan bahwa belum pernah ada penyusunan programa penyuluhan

di desa dan kalau ada usulan kegiatan untuk penyuluhan disalurkan

melalui kegiatan musrenbang di desa dan penyusunan programa




97

penyuluhan kecamatan tapi biasanya untuk itu sudah didata oleh

penyuluh kecamatan.

Tidak adanya anggaran dalam penyusunan programa ini, diatasi

dengan memasukan usulan rencana kegiatan penyuluhan desa dan

pertanian dalam pertemuan rutin Gapoktan bagi desa yang sudah berjalan

pertemuannya atau pertemuan kelompok tani yang biasanya di tingkat

dusun bagi desa yang belum berjalan pertemuan gapoktan nya.

Selain petani, penyuluh kecamatan yang penulis temui memiliki

pendapat yang sama mengenai hal ini. Penyuluh yang berasal dari

kecamatan Secang, Pakis dan Tempuran pun berpendapat bahwa

penyusunan programa penyuluhan belum bisa dilaksanakan di desa.

Tidak adanya anggaran menjadikan alasan utama tidak terselenggaranya

kegiatan ini. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang

melalui BPPKP selama ini hanya mampu untuk memenuhi anggaran

penyelenggaraan penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten

dan kecamatan saja. Harapannya, untuk penyusunan programa

penyuluhan di tingkat desa bisa dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD)

yang merupakan anggaran untuk peningkatan SDM petani. Hanya saja

sampai saat ini pemahaman pemerintah dan masyarakat desa tentang

ADD adalah hanya digunakan untuk kegiatan fisik sarana dan prasarana

desa.




98

Dengan lemahnya penganggaran penyelenggaraan kegiatan ini

menjadikan usulan kegiatan dalam perencanaan pembangunan pertanian

pada umumnya dan kegiatan penyuluhan pada khususnya hanya

berdasarkan pengalaman sehari-hari petani yang jangkauannya sangat

terbatas hanya di sekitar lingkungannya saja dan hanya mengandalkan

dari ingatan. Begitu juga halnya dengan penyuluh lapangan tentunya ada

keterbatasan dalam jangkauan pengamatannya sehingga tidak bisa

mengetahui secara mendalam kondisi yang ada di desa binaannya.

Banyak metode perencanaan pembangunan desa yang

berbasiskan pada partisipasi masyarakat, salah satunya yang sering

digunakan adalah metode Partisipatory Rural Appraisal (PRA) yang

selama ini sudah banyak diberikan pada penyuluh maupun petani. Tapi

seperti yang dikatakan oleh Bapak Tutus Muryanto di atas, pelatihan PRA

selama ini belum bisa dipraktekan di desanya karena tidak adanya

dukungan dari pemerintah desa.

Pembiayaan kegiatan penyusunan programa penyuluhan terkait

erat dengan tahapan dan proses yang harus dilewati dalam kegiatan

tersebut. Menurut Bapak Ir. Tri Wardoyo, kooordinator penyuluh

Kabupaten Magelang, tahapan penyusunan programa penyuluhan tingkat

desa dengan menggunakan metode PRA adalah sebagai berikut :

1) Identifikasi data sekunder dan data primer melalui PRA/ RRA

2) Analisis data sekunder dan primer




99

3) Uji prioritas masalah

4) Menentukan impact point

5) Perumusan keadaan

6) Perumusan tujuan

7) Perumusan masalah

8) Sinkronisasi/ sintesa program-program yang terkait

9) Perumusan kegiatan

10) Penandatanganan programa penyuluhan desa oleh pelaku utama,

pelaku usaha dan penyuluh serta disetujui oleh kepala desa

Kesepuluh langkah di atas merupakan kegiatan dalam pertemuan

penyusunannya yang dilaksanakan selama 2 hari, sedangkan untuk

mendapatkan data tersebut dibutuhkan waktu sekitar 3 hari. Sehingga

waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan

programa penyuluhan tersebut adalah lima (5) hari.

Hal yang sama disampaikan pula oleh Bapak Sudjarwo,SP yang

merupakan salah satu penyuluh ahli di tingkat Kabupaten, menyatakan :

“Untuk penyusunan programa penyuluhan di tingkat desa, pertemuan dilaksanakan minimalnya sebanyak 2 kali. Dengan peserta masing-masing perwakilan kelompok tani sejumlah 16 orang ditambah dengan stake holder desa dan narasumber maka total keseluruhan adalah 25 orang. Indeks biaya untuk pertemuan tersebut 10.000,- sampai 15.000,- perorang/ perhari dan biaya ATK”.




100

Berdasarkan kedua informasi tersebut maka diperkirakan biaya

yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut :

1) Kegiatan lapangan

Meliputi kegiatan membuat peta desa dan pengamatan potensi

desa dilaksanakan dalam waktu 3 hari dengan peserta 20 orang :

Konsumsi makan siang dan snek : Rp.15.000,- x 20 orang x 3 hari : Rp.900.000,- Alat Tulis : Rp. 50.000,- JUMLAH : Rp.950.000,-

2) Kegiatan pertemuan

Kegiatan diskusi seluruh peserta dari data yang diperoleh di

lapangan (data primer) dengan data sekunder. Kegiatan

diperkirakan berlangsung sekitar 2 hari ditambah dengan

mengundang pihak terkait (Kepala desa dan tokoh masyarakat

desa) serta fasilitator sehingga jumlahnya menjadi 25 orang dengan

indeks biaya Rp.15.000,- perorang/ hari maka biaya yang

dibutuhkan untuk kegiatan tersebut adalah :

Rp.15.000,- x 25 orang x 2 hari : Rp. 750.000,- Alat tulis, laporan dan dokumentasi : Rp. 250.000,- JUMLAH : Rp.1.000.000,-

3) Biaya kegiatan lapangan + pertemuan : Rp.1.950.000,-




101

Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan programa

penyuluhan desa di Kabupaten Magelang ini adalah Rp. 1.950.000,- x 372

desa = Rp.725.400.000,-. Merupakan angka yang cukup besar mengingat

selama ini anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Magelang untuk

kegiatan penyusunan programa penyuluhan hanya sekitar

Rp.60.000.000,-an. Dengan mendorong keswadayaan petani dalam

pelaksanaan kegiatan ini, maka biaya untuk kegiatan lapangan bisa

ditanggung oleh petani sendiri atau pemerintah desa dan Pemkab

Magelang bisa mendukung anggaran untuk kegiatan pertemuannya.

Selain faktor anggaran, tidak terselengaranya kegiatan penyusunan

programa penyuluhan desa ini disebabkan karena rendahnya perhatian

pemerintahan desa dalam kegiatan penyuluhan. Penyuluhan hanya

dipandang sempit sebagai penerangan teknis budidaya pertanian.

Menurut Mardikanto (2009) selain alasan adopsi teknologi budidaya lebih

jauh penyuluhan akan meningkatkan posisi tawar petani dalam

pemasaran sehingga akan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu

bisa meningkatkan pula kemampuan manajemen petani dan kemandirian

petani sehingga bisa menjadi penggerak dalam pembangunan desa.

Lemahnya aspek penganggaran kegiatan di desa untuk

penyuluhan pertanian disebabkan pula lemahnya posisi lembaga petani di

dalam pemerintahan desa. Meskipun dalam kegiatan musrenbang tingkat

desa umumnya perwakilan petani sering dihadirkan, tapi usulan kegiatan




102

banyak didominasi dari kegiatan fisik infrastruktur, sedangkan kegiatan

yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat meskipun

dimasukan dalam usulan hasil musrenbang desa pada kenyataanya

anggaran yang diperoleh umumnya sangat kecil kalau dikatakan tidak

teranggarkan sama sekali.

Ada juga sebagian desa yang melibatkan pula tokoh masyarakat

dan aparat desa dalam pertemuan tersebut, untuk selanjutnya menjadi

dasar dalam penyusunan draft Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP).

Draft RKTP inilah yang selanjutnya dijadikan sumber data untuk

penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan dan apabila

disertakan dalam pertemuan musrenbang desa, maka biasanya data ini

pun menjadi bahan untuk diusulkan dalam forum Musrenbang Desa.

2. Penyusunan Programa Penyuluhan Kecamatan

Penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan merupakan

tahap berikutnya setelah dilaksanakan penyusunan programa penyuluhan

desa. Mengingat pada saat ini belum bisa terlaksananya penyusunan

programa penyuluhan desa maka pelaksanaan penyusunan programa

penyuluhan kecamatan dilaksanakan setelah terkumpulnya data primer

berupa data kondisi wilayah kerja penyuluh yang diperoleh di lapangan

berupa data kondisi wilayah seperti tingkat produksi dan produktivitas

usahatani, perkembangan pasar komoditi pertanian, data lembaga petani

dan masalah yang sedang dihadapi petani. Selain itu disiapkan pula data




103

sekunder yang mencakup data monografi wilayah kecamatan, data

rencana kerja dinas dan instansi yang terkait dengan penyuluhan, data

curah hujan dan lain-lain.

Evaluasi Programa Penyuluhan Tahun Berjalan

Evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan dan melekat (built

in) (Mardikanto, 2009) termasuk dalam proses lokakarya penyusunan

programa penyuluhan di BPPK Kecamatan Pakis. Sebelum acara

pemaparan rencana kegiatan programa penyuluhan tahun depan,

penyuluh mengevaluasi dari proses yaitu proses keberhasilan

pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Evaluasi memaparkan target

jumlah dan jenis kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun

berjalan dan persentase tingkat keberhasilan pelaksanaannya, lalu

ditawarkan pada seluruh peserta di forum tersebut, apakah kegiatan

tersebut akan dilanjutkan kembali pada tahun depan, dihentikan atau

kegiatan tersebut dialihkan ke lokasi lain.

Evaluasi yang dilaksanakan tidak mengkaji secara mendalam dari

sisi output, yaitu perubahan yang terjadi akibat kegiatan penyuluhan yang

dilaksanakan dengan membandingkan data keadaan wilayah, potensi dan

produktivitas usahatani, tingkat adopsi teknologi serta perubahan dalam

sikap, perilaku dan keterampilan pelaku utama. Selanjutnya data

perubahan ini menjadi data awal yang menjadi dasar dalam penyusunan




104

programa penyuluhan dan perubahannya pada saat ini. Dengan kata lain

seharusnya melakukan evaluasi yang berkelanjutan (Mardikanto, 2009)

Seperti halnya yang biasa berjalan pada tahun-tahun sebelumnya,

dalam pertemuan tersebut tidak dipersiapkan rencana monitoring dan

evaluasi serta indikator pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian

programa penyuluhan. Sehingga ketika penyusunan programa

penyuluhan tahun berikutnya dilaksanakan, penyuluh akan kesulitan

mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian target hasil


Selama ini petunjuk yang diperoleh penyuluh dalam penyusunan

programa penyuluh hanya sampai pada proses penyusunan rencana

kegiatan penyuluhan. Dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) programa

penyuluhan tidak ada petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana

monitoring dan evaluasi. Bagaimana penetapan indikator dan ukuran

keberhasilan programa penyuluhan, penyusunan instrumen monitoring

dan evaluasi dan penetapan jadual monitoring dan evaluasi. Oleh karena

itu penyuluh akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi tingkat

keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan karena minimnya data

mengenai hal itu.

Pemaparan Draft Programa Penyuluhan

Setelah proses evaluasi programa penyuluhan selesai maka

kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan draft programa penyuluhan untuk




105

tahun depan oleh penyuluh. Pemaparan draft programa biasanya

merupakan hasil analisis keadaan wilayah yang dijabarkan dalam tujuan

yang ingin dicapai dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan

tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan penyuluhan untuk

mengatasi masalah sehingga tujuan tercapai.

Porsi terbesar penganggaran dalam rencana kegiatan programa

penyuluhan biasanya bersumber dari swadaya petani dan penggunaan

Biaya Operasional Penyuluh (BOP). Sedangkan sumber dana lainnya dari

APBD atau APBN dalam bentuk rencana kegiatan sektor pertanian

digunakan sebagai data pendukung matriks programa penyuluhan

Berdasarkan pengamatan dalam proses tersebut, waktu yang

diberikan forum untuk berdiskusi dan tanya jawab yang dibuka setelah

penyampaian draft programa penyuluhan tidak bisa dimanfaatkan dengan

baik oleh peserta dari unsur petani (pelaku utama). Bahkan beberapa

pertanyaan dan komentar dari peserta petani ke luar dari konteks diskusi

materi pembahasan. Hal ini menunjukan ketidak-pahaman peserta pada

tujuan yang ingin dicapai dalam forum ini.

Salah satu pertanyaan dari peserta forum adalah pertanyaan teknis

mengenai cara penanggulangan penyakit akar gada pada tanaman kobis.

Forum pertemuan akhirnya mengarah pada forum pembahasan teknis

penanggulangan penyakit tersebut. Moderator terpengaruh pertanyaan

tersebut dan membawa forum diskusi pada teknik dan cara




106

penanggulangannya. Seharusnya penyuluh mengarahkan kembali

pertanyaan itu pada rencana penyuluhan untuk penanggulangan masalah

tersebut tidak membahas teknis mengatasi hama di forum tersebut.

Pertanyaan itu sebaiknya menjadi data pelengkap dalam penyusunan


Partisipasi Petani Dalam Penyusunan Programa Penyuluhan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan hal yang

sangat penting untuk menutupi segala kelemahan data yang dimiliki oleh

penyuluh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Dalal-Clayton dan Dent

(2001). Oleh karena itu dalam penyusunan programa peyuluhan sangat

penting adanya partisipasi aktif dari petani sebagai pelaku utama. Petani

merupakan pihak yang mengetahui secara lebih mendalam kondisi yang

ada di desanya.

Peserta forum pertemuan selain penyuluh, yaitu petugas dari

BPPKP, mantri tani yang merupakan wakil dari dinas pertanian dan

pengurus kelompok tani atau pengurus gapoktan. Petani biasanya hanya

menyetujui saja apa yang disarankan oleh penyuluh. Berdasarkan

pengamatan ketika mengikuti proses pelaksanaan Lokakarya Penyusunan

Programa Penyuluhan di BPPK Kec. Pakis, kehadiran petani dalam

pertemuan dinilai cukup baik dengan kehadiran hampir seluruh peserta

pertemuan yang bisa datang tepat pada waktunya. Hanya satu orang

peserta yang hadir terlambat. Sesuai dengan hasil penelitian dari




107

Herawaty (2005), yang mendapatkan hasil bahwa tingkat partisipasi

kontak tani dalam kehadiran penyusunan programa penyuluhan tinggi.

Sikap kritis petani dalam pertemuan tersebut kurang berkembang

baik. Mereka hanya mengikuti usulan dan pendapat penyuluh tersebut.

Hal ini bisa berarti tiga hal, tidak ada persoalan dengan pelaksanaan

programa penyuluhan tahun lalu, ada persoalan tapi tidak mau

menyampaikan persoalan yang terjadi dengan kinerja penyuluh atau tidak

mengetahui secara persis kegiatan tersebut karena selama ini tidak

pernah terlibat dalam kegiatan tersebut.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Slamet, M (1985) bahwa

tumbuhnya partisipasi ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok yaitu

kesempatan, kemauan dan kemampuan. Dengan diundangnya petani

dalam penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan menunjukan

sudah adanya unsur kesempatan yang diberikan. Kehadiran petani untuk

memenuhi undangan itu menunjukan adanya kemauan untuk

berpartisipasi sehingga kemungkinan besar disebabkan karena

kemampuan petani dalam menyampaikan aspirasinya karena berbagai

macam hambatan yang ada. sejalan dengan hasil penelitian dari Herawati

(2005) yang menemukan bahwa tingkat mengajukan saran dan

diterimanya saran dari petani kategori sedang. Hal ini karena petani

memiliki keterbatasan dalam mengemukakan pendapat. Berdasarkan




108

identifikasi dari Bass et.al (Hobley, 1996) partisipasi dalam penyusunan

programa penyuluhan menuju pada jenis tipologi partisipasi interaktif.

Dari hasil wawancara dengan tokoh petani di desa, peserta tidak

mengetahui secara keseluruhan persoalan dan keadaan yang ada di

desanya masing-masing. Meskipun yang diundang merupakan tokoh

petani yang ada di desa masing-masing tapi untuk mengetahui secara

pasti tentang kondisi yang ada dalam lingkup wilayah desanya

memerlukan identifikasi wilayah yang dilakukan secara sistematis.

Terbatasnya peserta dari luar penyuluh menjadi salah satu aspek

lain yang menyebabkan kurangnya masukan dari luar penyuluh. Dari 20

desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut, hanya diwakili oleh petani

dari 10 desa saja. Sehingga forum pertemuan penyusunan programa

penyuluhan banyak didominasi oleh penyuluh.

Data Keadaan wilayah dan Masalah

Semua data keadaan wilayah, potensi dan tingkat produktivitas

yang terkumpul dari masing-masing desa selanjutnya direkapitulasi dalam

tabel-tabel yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja pedoman

penyusunan programa penyuluhan. Hasilnya data tersebut selanjutnya

dipaparkan dalam acara lokakarya penyusunan programa penyuluhan

kecamatan. Dalam acara tersebut diundang tokoh-tokoh petani yang ada

di kecamatan, untuk ikut pula menyaksikan rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun berikutnya.




109

Menurut salah seorang narasumber penyuluh di Kecamatan Pakis,

penyusunan programa penyuluhan merupakan rekap dari draft RKTP

penyuluh. Oleh karena itu dalam menjabarkannya kembali menjadi RKTP

tidak sulit karena kecilnya perubahan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan

hasil analisis keterkaitan dokumen programa penyuluhan dengan RKTP

penyuluh yang menunjukan banyaknya tujuan yang ingin dicapai dalam

programa penyuluhan tidak dijabarkan dalam dokumen RKTP penyuluh

yang mencapai jumlah lebih dari 30%.

Dalam pertemuan tersebut masalah kurang digali secara mendalam

karena data masalah biasanya sudah diperoleh penyuluh di lapangan

sebelum pertemuan tersebut dimulai. Dalam pertemuan tersebut paparan

masalah dalam draft programa penyuluhan merupakan hasil rekapitulasi

dari masalah yang ada di lapangan. Selanjutnya diidentifikasi berapa desa

yang memiliki masalah yang sama. Makin banyak desa dengan masalah

yang sama maka prioritas menjadi bagian programa penyuluhan akan

makin tinggi. Karena masalah diangkat sudah ditentukan sebelumnya oleh

penyuluh maka keterlibatan petani dalam penyusunan masalah jadi

kurang berkembang. Forum lokakarya penyusunan programa penyuluhan

pada akhirnya merupakan sosialisasi rencana program penyuluhan.

Masalah yang diangkat selain merupakan masalah yang dihadapi

langsung oleh petani seperti rendahnya harga jual produk pertanian di

tingkat petani, serangan hama penyakit, lemah dalam permodalan dan




110

lain-lain juga masalah yang kaitannya dengan program pemerintah seperti

konservasi alam, peningkatan produksi pangan dan ternak dan lain-lain.

Sama halnya dengan hasil penelitian dari Marlina, A (2011) yang

melakukan penelitian di WKPP Namorih dan Bintang Meriah Kecamatan

Pancur Batu.

Identifikasi kegiatan yang terkait dengan penyuluhan sangat

terbatas karena tidak lengkapnya unsur yang hadir dalam pertemuan

tersebut. Pertemuan didominasi oleh penyuluh itu sendiri. Dengan sumber

data yang terbatas maka penggalian potensi wilayah, tingkat produktivitas

usahatani, perilaku/ tingkat kemampuan petani dan kebutuhan pelaku

utama dan pelaku usaha pun akan terbatas pula.

Rencana kegiatan sektor pertanian pada saat proses penyusunan

programa penyuluhan umumnya belum jelas sehingga tidak bisa dijadikan

referensi untuk menyusun rencana kegiatan penyuluhan. Dengan

demikian penyuluh hanya mendasarkan pada keadaan wilayah

penyuluhan saja. sedangkan informasi mengenai rencana program dan

kegiatan dari instansi pemerintah selama ini jarang dijadikan acuan

kegiatan. Termasuk kegiatan dari lembaga penyuluhan swasta.

Selama ini lembaga penyuluhan swasta seperti petugas dari

perusahaan pertanian tidak pernah diundang untuk hadir. Padahal dalam

UU SP3K tahun 2006, penyuluh swasta diakui keberadaanya dan

diharapkan bisa bersinergi dengan penyuluh pemerintah.




111

Tujuan Yang Ingin Dicapai Dalam Programa Penyuluhan

Penentuan tujuan yang ingin dicapai merupakan solusi dari

masalah yang ada, sehingga tujuan merupakan capaian atau target yang

ditetapkan yang mendasari kegiatan penyuluhan. Menurut Mardikanto

(2009) tujuan harus menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan

masyarakat penerima manfaat atau petani kalau tujuan tersebut tercapai.

Memahami keterkaitan dokumen programa penyuluhan dalam alur

penyusunannya bisa dilihat pada tujuan yang ingin dicapai dalam setiap

rencana kegiatan penyuluhan. Tujuan khusus merupakan target hasil

yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan programa

penyuluhan sedangkan tujuan umum merupakan target yang ingin dicapai

dari kegiatan penyuluhan dalam waktu lebih dari satu tahun.

Dalam analisis alur penyusunan dokumen programa penyuluhan

kecamatan, kabupaten dan keterkaitannya dengan programa penyuluhan

provinsi, penelitian diarahkan pada tujuan khusus penyuluhan yaitu target

yang ingin dicapai dalam rencana kegiatan penyuluhannya selama satu

tahun. Berdasarkan tujuan tersebut ada pola yang hampir sama substansi

yang ingin dicapai yang dapat diklasifikasikan dalam 12 jenis tujuan, yaitu:

(1) Agribisnis dan pasar

(2) Hama penyakit tanaman dan ternak

(3) Ketahanan Pangan

(4) Konservasi lahan dan hutan




112

(5) Modal usaha pertanian

(6) Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

(7) Pengembangan Pertanian Organik

(8) Penguatan Lembaga Petani

(9) Peningkatan kapasitas SDM petani

(10) Produksi dan produktivitas pertanian

(11) Irigasi dan Pengairan

(12) Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh

Penentuan tujuan tersebut sebaiknya diawali dengan kalimat

pernyataan mengenai tercapainya perubahan sikap, perilaku dan

keterampilan petani dalam mencapai hal tersebut. Sehingga tujuan yang

ingin dicapai merupakan pencapaian dari sisi kapasitas SDM petani.

Dengan demikian tujuan peningkatan kapasitas SDM petani seharusnya

merupakan inti yang akan dicapai dan menjiwai 11 tujuan lainnya.

pengertian tujuan peningkatan kapasitas SDM petani di sini merupakan

peningkatan kemampuan manajemen usahatani sehingga tidak termasuk

dalam peningkatan keterampilan dalam teknik budidaya.

Berdasarkan analisi dari rencana kegiatan untuk mencapai tujuan

tersebut ternyata semua tujuan berorientasi pada SDM petani. Artinya

arah yang ditetapkan sudah tepat hanya dalam statemen perlu lebih

disempurnakan sehingga tidak menimbulkan salah persepsi seolah-olah




113

programa penyuluhan sama orientasinya dengan dinas yang menangani

pertanian, perikanan peternakan dan kehutanan.

a. Programa Penyuluhan Kec. Pakis

Pakis adalah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah

dataran tinggi Kabupaten Magelang dengan ketinggian wilayah 841 m dari

permukaan laut. Produksi utamanya adalah sayuran dan tanaman

hortikultura. Sapi potong merupakan ternak utama yang dikembangkan

oleh banyak petani di kecamatan ini.

Hasil analisis dokumen programa penyuluhan Kecamatan Pakis

selama tiga tahun terakhir yaitu 2010, 2011 dan 2012 (Tabel.7), terdapat

10 jenis tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan. Tujuan dalam

peningkatan produksi dan produktivitas usahatani selalu menjadi tujuan

utama dan tertinggi dari kegiatan penyuluhannyayang mencapai 34,3%.

Tujuan berikutnya adalah penanggulangan hama dan penyakit sebanyak

14,3% sedangkan 8 tujuan lainnya tidak begitu dominan bahkan tujuan

untuk peningkatan kapasitas SDM petani yang berorientasi pada

peningkatan kemampuan dalam manajemen usahataninya proporsinya

hanya 1,4% sangat rendah.

Ada 2 tujuan yang tidak mendapatkan porsi dalam programa

penyuluhan di Pakis yaitu tujuan untuk penataan irigasi dan pengairan

serta peningkatan SDM penyuluh. Mengingat bahwa pertanian yang ada

di wilayah Kecamatan Pakis umumnya merupakan pertanian sayuran dan




114

hortikultura yang tidak membutuhkan terlalu banyak air tidak seperti

halnya dengan lahan basah seperti padi sawah maka keterbatasan air

tidak begitu bermasalah, meskipun bukan berarti tidak membutuhkan air.

Hasil observasi di lapangan terlihat bahwa petani menggunakan sumber

air dari pegunungan yang disalurkan melalui pipa PVC menuju areal

perkebunan ditampung dalam bak penampungan dan digunakan pada

saat musim kemarau.

Tabel 7. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan Kecamatan Pakis (2010-2012)

No Bidang Tujuan Programa

Penyuluhan Jml. Rata-rata %

2010 2011 2012

1 Agribisnis dan pasar 2 2 2 6 2,00 8,6

2 Hama penyakit tanaman dan ternak 5 3 2 10 3,33 14,3

3 Ketahanan pangan 0 0 2 2 0,67 2,9

4 Konservasi lahan dan hutan 1 1 1 3 1,00 4,3

5 Modal usaha pertanian 3 2 1 6 2,00 8,6

6 Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 1 2 2 5 1,67 7,1

7 Pengembangan pertanian organik 1 2 1 4 1,33 5,7

8 Penguatan lembaga petani 3 3 3 9 3,00 12,9

9 Peningkatan kapasitas SDM petani 1 0 0 1 0,33 1,4

10 Produksi dan produktivitas pertanian 8 9 7 24 8,00 34,3

11 Irigasi dan Pengairan 0 0 0 0 0 0

12 Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 25 24 21 70 23,33 100,0

Sumber : Programa penyuluhan BPPK Kec. Pakis (2010 – 2012)




115

Tidak ada tujuan untuk peningkatan SDM penyuluh dalam

programa penyuluhan Kecamatan Pakis karena menurut penyuluh bahwa

peningkatan SDM penyuluh itu seharusnya merupakan program dari

lembaga penyuluhan yang ada di atasnya yaitu kabupaten dan provinsi.

Programa penyuluhan kecamatan merupakan program kerja penyuluh

kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam

melayani petani sebagai pelaku utama.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta

penanggulangan hama penyakit yang ada baik tanaman maupun ternak

selalu menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam tiga tahun programa

penyuluhan. Cara pandang penyuluh dalam menyelesaikan persoalan

pertanian lebih dominan ke arah fisik produk atau komoditi pertanian yang

menyebabkan kedua tujuan tersebut lebih dominan dari tujuan lainnya.

Penguatan lembaga petani merupakan tujuan sasaran ketiga yang

akan dicapai. Selama tiga tahun terakhir tujuan pada penguatan lembaga

petani rata-rata 3 tujuan saja atau 12,9%. Hasil yang akan dicapai dalam

tujuan ini merupakan bagian penting dalam rangka meningkatkan posisi

tawar petani dalam transaksi perdagangan dan peningkatan pendapatan

petani. Penguatan lembaga petani juga merupakan bagian penting dalam

peningkatan kapasitas SDM petani.




116

b. Programa Penyuluhan Kecamatan Secang

Secang merupakan satu kecamatan di Kabupaten Magelang yang

letaknya berada pada lintasan jalan provinsi yang menghubungkan

Semarang dan Temanggung di Provinsi Jawa Tengah dan D.I.

Yogyakarta. Secang berada pada ketinggian 470 m dari permukaan laut,

merupakan wilayah yang mulai berkembang dari sektor pertanian ke non

pertanian. Meskipun demikian pertanian masih merupakan sektor penting

bagi sebagian warganya. Padi merupakan komoditi pertanian utama di

kecamatan ini. Sedangkan untuk peternakan pengembangan ternak

kambing sudah lama dilakukan oleh petani di wilayah ini.

Kajian terhadap dokumen programa penyuluhan Kecamatan

Secang selama tiga tahun terakhir yaitu 2010, 2011 dan 2012 (Tabel 8),

ada 9 jenis tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan penyuluh di

kecamatan ini. Tujuan dalam peningkatan produksi dan produktivitas

usahatani menjadi tujuan yang paling dominan dalam kegiatan

penyuluhan di kecamatan secang yang mencapai 65,7% sedangkan 8

tujuan lainnya nyaris tidak berkembang. Konservasi lahan dan hutan,

penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kapasitas SDM petani

merupakan tujuan berikutnya yang memiliki bobot tujuan yang sama tapi

tetap dalam jumlah yang kurang proporsional.




117

Tabel 8. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan Kecamatan Secang (2010-2012)

No Bidang Tujuan Programa

Penyuluhan Jml Rata-rata %

2010 2011 2012



3 Irigasi dan pengairan 1 2 1 4 1,3 6,0

4 Peningkatan kapasitas sdm penyuluh 0 0 1 1 0,3 1,5









JUMLAH 18,0 19,0 30,0 67,0 22,3 100,0

Sumber : Programa penyuluhan BPPK Kec. Secang (2010 – 2012)

Irigasi dan Pengairan merupakan tujuan kegiatan penyuluhan yang

selalu muncul setiap tahunnya. Mengingat bahwa pertanian utamanya

adalah sawah lahan basah yang memerlukan banyak air, sedangkan

infrastruktur irigasi yang ada kurang begitu memadai. Selain itu,

penguatan lembaga petani, peningkatan kapasitas SDM petani dan

konservasi lahan dan hutan merupakan tujuan lain yang setiap tahun

selalu menjadi tujuan ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhan.




118

Tujuan pada agribisnis dan pasar, hama penyakit dan ternak,

peningkatan kapasitas SDM penyuluh serta modal usaha petani

merupakan tujuan penyuluhan yang baru muncul pada programa

penyuluhan tahun 2012 sedangkan 2 tahun sebelumnya tujuan ini tidak

pernah ada. Pengembangan programa penyuluhan lebih luas pada tahun

2012 yang menjadikan adanya penambahan tujuan pada tahun 2012 ini.

Kurangnya partisipasi aktif dari pelaku usaha dalam memperluas lingkup

tujuan programa penyuluhan merupakan suatu persoalan lain.

Keterbatasan wawasan pengetahuan penyuluh tentang persoalan yang

ada di wilayah binaan penyuluhan seharusnya bisa dibantu dengan

informasi dari pelaku usaha dalam forum penyusunan programa

penyuluhan tersebut.

Ada 3 tujuan yang tidak mendapatkan porsi dalam programa

penyuluhan di Secang yaitu tujuan pasca panen dan pengolahan hasil,

pengembangan pertanian organik dan ketahanan pangan. Komoditas padi

yang merupakan komoditas utama di sini dan telah berjalan selama

puluhan tahun tentunya petani sendiri sudah terampil dalam menangani

pengelolaan pasca panennya sehingga tidak perlu lagi menjadi sasaran

penyuluhan. Teknologi budidaya dalam pengelolaan padi yang telah

diterapkan petani merupakan teknologi non organik. Agar tidak

mengganggu produksi maka pengembangan pertanian organik diabaikan.

c. Programa Penyuluhan Kecamatan Tempuran

Tempuran merupakan satu kecamatan di Kabupaten Magelang

yang letaknya berbatasan langsung dengan Kecamatan Borubudur.




119

Kecamatan ini terletak pada ketinggian 210 m dari permukaan laut, yang

termasuk dalam wilayah dataran rendah. Padi merupakan komoditi

pertanian utama di kecamatan ini selain produksi buah-buahan seperti

durian dan rambutan serta tanaman kapulogo. Sedangkan untuk

peternakan pengembangan ternak kambing dan domba sudah lama

dilakukan oleh petani di wilayah ini.

Kajian terhadap dokumen programa penyuluhan Kecamatan

Tempuran selama tiga tahun terakhir yaitu 2010, 2011 dan 2012,

programa penyuluhan di kecamatan ini dikonsentrasikan pada 6 jenis

tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluh di kecamatan ini

(Tabel.9). Tujuan dalam peningkatan produksi dan produktivitas usahatani

menjadi tujuan yang paling dominan dalam kegiatan penyuluhan di

Kecamatan Tempuran sedangkan 5 tujuan lainnya jumlahnya sangat

rendah dan nyaris tidak berkembang. Agribisnis dan pasar merupakan

tujuan berikutnya yang ditetapkan penyuluh.

Berbeda halnya dengan programa penyuluhan di Kecamatan

Secang dan Pakis, tujuan penyuluhan yang kaitannya dengan hama dan

penyakit ternak, pasca panen dan pengolahan hasil, dan irigasi serta

pengairan merupakan bagian dalam tujuan untuk peningkatan produksi

dan produktivitas pertanian. Tujuan tersebut merupakan masalah yang

dihadapi dalam pencapaian tujuan peningkatan produksi dan

produktivitas. Sedangkan programa penyuluhan tidak menjadikan




120

pengembangan pertanian organik, peningkatan kapasitas SDM penyuluh

dan peningkatan kapasitas SDM petani serta ketahanan pangan menjadi

tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan penyuluhannya.

Tabel 9. Tujuan-Tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan Kecamatan Tempuran (2010-2012)

No Bidang Tujuan PROGRAMA

PENYULUHAN Jml. Rata-rata %

2010 2011 2012



3 Irigasi dan Pengairan 0 0 0 0 0,00 0,0







10 Peningkatan kapasitas sdm penyuluh 0 0 0 0 0,00 0,0



JUMLAH 19 17 15 51 17,00 100

Sumber : Programa penyuluhan BPPK Kec. Tempuran (2010 – 2012)

Programa penyuluhan tingkat kecamatan merupakan landasan

utama penyuluh dalam wilayah kecamatan tersebut untuk menyusun

rencana kerja penyuluhan dan menjalankan tugasnya di lapangan.

Programa penyuluhan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana




121

Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP). Sehingga RKTP seharusnya disusun

lebih operasional dari pada programa penyuluhan kecamatan.

Programa penyuluhan selain sebagai landasan utama dalam

penyusunan RKTP penyuluh di Kabupaten Magelang, juga merupakan

landasan utama dalam penyusunan programa penyuluhan tingkat

kabupaten. Sehingga biasanya kegiatan penyusunan programa

penyuluhan tingkat kabupaten dilaksanakan setelah semua kegiatan

penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan selesai

dilaksanakan.

3. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten

Penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kabupaten di

Kabupaten Magelang biasanya dilaksanakan pada Bulan Nopember atau

Desember. Karena merupakan rangkaian kegiatan yang terpadu dengan

kegiatan yang sama pada tingkat kecamatan maka relisasinya akan

dilaksanakan setelah semua kecamatan selesai melaksanakan kegiatan

tersebut. Dokumen programa penyuluhan kecamatan merupakan

dokumen utama yang digunakan dalam menyusun dokumen programa

penyuluhan tingkat kabupaten.

Acara ini dilaksanakan selama dua hari, hari pertama setelah

pembukaan dan pengarahan oleh Kepala BPPKP maka dilanjutkan

dengan pembahasan draft programa penyuluhan dengan menggunakan

metode pembagian kelompok diskusi terbatas (Focus Group Discusion/




122

FGD) yang membahas programa penyuluhan berdasarkan pada 4

komoditas utama pertanian dan 1 kelembagaan. Adapun kelompok

tersebut adalah :

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura,

2. Perikanan

3. Peternakan Besar dan Kecil

4. Perkebunan dan Kehutanan

5. Kelembagaan Petani.

Data utama yang digunakan dalam FGD tersebut adalah data

rekapitulasi programa penyuluhan kecamatan yang sudah diklasifikasikan

berdasarkan komoditi pertanian dengan dilengkapi data penunjang lainnya

seperti rencana kegiatan dari dinas terkait. Masing-masing kelompok

diskusi tersebut dipimpin oleh penyuluh ahli di tingkat kabupaten kecuali

kelembagaan petani dipimpin oleh pejabat struktural yang membidangi

masalah kelembagaan dan SDM penyuluhan di BPPKP. Hal ini mengingat

tidak adanya penyuluh khusus yang ahli dalam kelembagaan petani.

Anggota tim pada masing-masing kelompok diskusi merupakan

peserta undangan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam

pertemuan ini biasanya diundang instansi terkait yang membidangi

pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan selain seluruh

koordinator penyuluh tingkat kecamatan dan perwakilan organisasi petani.




123

Terkadang juga diundang dari luar instansi sektor pertanian, seperti dari

dinas yang menangani koperasi, perdagangan dan perindustrian.

Rumusan yang dihasilkan dari pertemuan pada diskusi kelompok

tersebut, selanjutnya oleh perwakilan masing-masing kelompok

dipresentasikan di depan forum rapat untuk didiskusikan. Diskusi ini

merupakan sarana untuk memperbaiki dan lebih menyempurnakan

kembali rencana programa penyuluhan di tingkat kabupaten.

Semua kesimpulan hasil diskusi tersebut selanjutnya dirumuskan

kembali dan menjadi dasar penyusunan dokumen programa penyuluhan

tingkat Kabupaten Magelang. Selanjutnya sebelum penutupan oleh

Kepala BPPKP Kab. Magelang acara berikutnya adalah penandatanganan

oleh masing-masing pihak terkait dalam penyuluhan tersebut dan

pengesahan dokumen programa penyuluhan kabupaten oleh Kepala

BPPKP.

Mengamati dari proses yang telah dilaksanakan dalam penyusunan

programa penyuluhan tingkat kabupaten tersebut, tentunya hasil yang

diperoleh akan sejalan dengan programa penyuluhan tingkat kecamatan.

Hal ini karena selain dari peserta yang terlibat dalam penyusun programa

penyuluhan ini sebagian besar merupakan penyuluh tingkat kecamatan,

data yang digunakan sebagai dasar perumusan keadaan wilayah

sebagian besar bersumber pada data programa penyuluhan tingkat

kecamatan.




124

Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam programa

penyuluhan kabupaten menunjukan pola yang hampir sama dengan

programa penyuluhan kecamatan. Alur penyusunan programa penyuluhan

Kabupaten Magelang yang dilaksanakan setelah selesainya penyusunan

programa penyuluhan kecamatan dan data yang digunakan merupakan

data yang bersumber dari programa penyuluhan menjadi penyebab

sejalannya pola tujuan yang ingin dicapai dalam penyuluhan. Untuk lebih

jelasnya jelasnya mengenai hal ini, bisa kita lihat pada Grafik 10.

Orientasi utama pelaksanaan penyuluhan yang bertujuan pada

peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang mencapai lebih

dari 50% sedangkan tujuan lainnya tidak sampai 10%. Bahkan

peningkatan SDM penyuluh dan modal usaha pertanian paling kecil

persentasenya. Pola seperti ini hampir tidak berubah dalam programa

penyuluhan tahun 2010 dan 2011.

Tujuan-tujuan lain yang berorientasi agribisnis seperti tujuan pada :

agribisnis dan pasar, modal usaha pertanian, pasca panen dan

pengolahan hasil serta pengembangan pertanian organik sangat kecil

persentasenya. Padahal peningkatan pendapatan petani dengan

peningkatan produksi dan produktivitas usahataninya membutuhkan

adanya kestabilan harga jual petani yang selama ini sulit tercapai.




125

Grafik 10. Tujuan yang ingin dicapai dalam programa penyuluhan Kab.Magelang (2011 – 2012)

Selama ini pertanian merupakan komoditi yang fluktuasi harganya

paling tidak stabil ketika produksi meningkat akibat panen raya maka

harga produk tersebut akan jatuh sehingga petani tidak akan bisa

menikmati kenaikan produksinya akibat harga jatuh tersebut. Sedangkan

ketika harga komoditas pertaniannya tinggi, petani tidak memiliki komoditi

tersebut yang akhirnya tidak bisa menikmati tingginya.

Penguatan kelembagaan petani merupakan salah satu tujuan

dalam programa penyuluhan yang rendah proporsinya. Padahal

penguatan kelembagaan petani akan berdampak pada penguatan posisi

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2011

2012




126

tawar petani dalam pasar. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sesbany

(2007) :

“Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya”.

Menurut hasil penelitian dari Istiningsih (2008) dan sejalan dengan

pemikiran dari Burhanuddin (2006), sebaiknya penyuluh lebih

berkonsentrasi pada pembinaan untuk pengembangan agribisnis petani.

Dengan penguatan lembaga tani khsusunya yang menangani penjualan/

pasar maka akan memperkuat posisi tawar petani,

Orientasi utama pada peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) dari dinas yang membidangi sektor pertanian lainnya yaitu

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kehutanan Serta Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Meskipun kalau diamati

dari rencana kegiatannya arahnya pada perubahan dalam sikap, perilaku

dan keterampilan petani tapi sebaiknya arah tersebut diungkapkan dalam

pernyataan tujuan yang ingin dicapai sehingga tidak rancu dengan tupoksi

instansi lain.

Oleh karena itu penyuluhan sebaiknya lebih terkonsentrasi pada

mempermudah akses pasar, memperbaiki posisi tawar petani dan




127

memperkuat kapasitas produksi dengan demikian penyuluhan ditujukan

pada pembinaan untuk penguatan kelembagaan petani, pengembangan

agribisnis dan pasar. Selain itu perlu juga membantu petani dalam

peningkatan modal usaha pertanian, pengelolaan pasca panen dan

pengolahan hasil serta pengembangan pertanian organik. Dengan

penguatan lembaga tani khsusunya yang menangani penjualan/ pasar

maka akan memperkuat posisi tawar petani, hal itu menuntut pula adanya

pendamping profesional, yakni penyuluh yang memiliki kulifikasi SDM

agribisnis profesional (Istiningsih, 2008)

Proses penyusunan programa penyuluhan di Kabupaten Magelang

berjalan tanpa ada kehadiran dari perwakilan atau instansi provinsi yang

menangani penyuluhan yaitu sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan

(Setbakorluh) dan kalau tidak memungkinkan hadir dalam acara tersebut

maka hasil yang diperoleh dari kegiatan penyusunan programa

penyuluhan kabupaten di akses oleh Setbakorluh Provinsi Jawa Tengah.

Dengan kondisi seperti ini maka dimungkinkan bahwa dokumen programa

penyuluhan yang dihasilkan pun tidak bisa sejalan dan selaras dengan

kabupaten. Menurut Bapak Soegito, kasubbid. Programa Penyuluhan di

BPPKP Kab. Magelang mengenai hal ini beliau mengatakan :

“Saya tidak mengatakan bahwa selaras tapi diselaraskan, karena anggaran dari provinsi jadi kita hanya menyesuaikan saja dengan programa provinsi. Selama ini pun lokakarya penyusunan programa penyuluhan kabupaten tidak pernah melibatkan provinsi (Bakorluh) dalam kegiatannya karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan demikian” (wawancara 3 Nopember 2012).




128

Dari pernyataan itu menunjukan bahwa selama ini tidak ada

koordinasi yang baik dalam penyusunan programa penyuluhan di tingkat

kabupaten dan provinsi. Seolah-olah bahwa rangkaian penyusunan

programa penyuluhan dari tingkat desa berhenti sampai tingkat kabupaten

dan terputus dengan programa penyuluhan provinsi. Meskipun dalam UU

SP3K tidak pernah dinyatakan rangkaian penyusunan programa

penyuluhan bersifat bottom up atau top down tapi mengharuskan “sejalan”

dengan kebijakan dan programa penyuluhan di atasnya. Tapi dalam

penjabaran UU tersebut, pedoman penyusunan programa penyuluhan dari

Peraturan Menteri Kehutanan (Nomor:P.41/Menhut-II/ 2010) menghendaki

bahwa alur penyusunan programa penyuluhan saling terkait dan bersifat

bottom up mulai dari tingkat desa sampai pusat.

4. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan programa penyuluhan di Provinsi Jawa Tengah

difasilitasi oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi

Jawa Tengah. Dilakukan oleh para penyuluh di tingkat Provinsi Jawa

Tengah dengan melibatkan perwakilan dari kelembagaan pelaku utama

yaitu KTNA Provinisi Jawa Tengah yang mewakili pelaku utama sektor

pertanian tanaman pangan, HPHA yang mewakili pelaku utama sektor

kehutanan dan HNSI sebagi wakil dari kelompok pelaku utama sektor

perikanan.




129

Proses penyusunan programa penyuluhan provinsi dimulai dari

perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam

proses ini dengan memperhatikan pula fokus pembangunan di wilayah

Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu disertakan pula Rencana Strategis

Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada rencana program

pembangunan jangka menengah di wilayah Jawa Tengah, dengan

demikian diharapkan programa penyuluhan yang dihasilkan bisa berjalan

searah dengan program pembangunan di Jawa Tengah.

Draft programa penyuluhan Provinsi Jateng hasil pembicaran

antara penyuluh dengan berbagai pihak tersebut selanjutnya

dipresentasikan dalam pertemuan yang menghadirkan pejabat bidang

perencanaan lingkup sektor pertanian dan kehutanan Provinsi Jawa

Tengah yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultra, Dinas

Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Ketahanan

Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu

diundang pula perwakilan dari lembaga penyuluhan pemerintah tingkat

kabupaten sebagai sosialisasi.

Pelaksanaan pengesahan Programa penyuluhan provinsi Jawa

Tengah untuk Tahun 2012 disahkan pada Tanggal 31 Desember 2011

tahun berjalan tapi terkadang baru bisa disahkan pada Bulan Januari

tahun pelaksanaan. Dalam acara tersebut lembaga penyuluhan yang

diundang untuk mewakili Kabupaten Magelang adalah BPPKP (Badan




130

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan) dan kehadirannya seperti

biasa diwakili oleh Kasubbid programa penyuluhan yaitu Bapak Soegito.

Menurut Bapak Soegito :

“Acara tersebut biasanya hanya merupakan presentasi tentang rencana kegiatan penyuluhan dari tingkat provinsi Jawa Tengah. untuk tahun ini forum pertemuan diisi dengan sosialisasi peraturan menteri pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan tentang pedoman penyusunan programa penyuluhan dari ketiga kementerian tersebut. Dalam proses penyusunannya selama ini penyuluh dari kabupaten tidak pernah diundang dan dilibatkan” (Wawancara tanggal 3 Nopember 2012).

Programa penyuluhan tingkat Provinsi Jawa Tengah seharusnya

menjadi satu bagian dalam sistem perencanaan pembangunan di Provinsi

Jawa Tengah, tapi mengamati waktu pengesahannya pada akhir bulan

Desember maka akan sulit dokumen ini menjadi bahan masukan dalam

Musrenbang Provinsi Jawa Tengah karena jadwal musrenbang provinsi

sudah selesai. Yang paling memungkinkan adalah masuk dalam

musrenbang untuk pelaksanaan 2 tahun yang akan datang dan berarti

programa penyuluhan provinsi sudah selesai dilaksanakan. Apakah

datanya masih aktual selama 2 tahun berjalan tersebut kalau tidak maka

programa kegiatan tersebut menjadi tidak efektif menyelesaikan masalah.

Hasil kajian dokumen programa penyuluhan provinsi Jawa Tengah,

rencana kegiatan penyuluhan bersifat sangat umum berbeda dengan

programa penyuluhan kabupaten dan kecamatan yang fokus pada




131

komoditinya. Dalam penganggaran pun berbeda dengan programa

penyuluhan kabupaten dan kecamatan yang sebagian besar berbasiskan

pada kegiatan dengan anggaran swadaya masyarakat dan anggaran BOP

penyuluh, programa penyuluhan provinsi Jateng kegiatannya berbasiskan

pada anggaran APBD Provinsi Jateng dan APBN.

5. Keterkaitan Programa Penyuluhan Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2010

Keterkaitan progama penyuluhan didasarkan pada tujuan yang

ingin dicapai yang tercantum pada programa penyuluhan kecamatan dan

kabupaten. Pola hubungan keterkaitan programa penyuluhan terbagi pada

3 bagian, yaitu :

1) Tujuan programa penyuluhan kecamatan sejalan dengan programa

penyuluhan kabupaten, yaitu : jenis komoditi dan tujuan yang ingin

dicapainya sama

2) Tujuan programa penyuluhan kecamatan sejalan dengan kabupaten

tapi dengan perspektif yang berbeda, yaitu : jenis komoditi sama tapi

dengan tujuan yang ingin dicapai berbeda

3) Tujuan programa penyuluhan kecamatan tidak didukung dengan

programa penyuluhan kabupaten

Hasil analisis keterkaitan programa penyuluhan kecamatan dan

programa penyuluhan Kabupaten Magelang tahun 2010 bisa dilihat pada

Tabel 10, Tabel. 11 dan Tabel. 12 berikut ini.




132

Tabel 10. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2010

No Keadaan Wilayah Pakis

TUJUAN PROGRAMA PENYULUHAN KECAMATAN KABUPATEN

1 Dalam berusaha tani, petani masih sendiri-diri

Agar kelompok tani meningkatkan aktifitas/ rutinitas pertemuannya

Klas kelompok menjadi: 52,50 % pemula, 40,33 % lanjut, 6,74 % madya, 0,44 % Utama

2 Di setiap desa kelompok tani belum bergabung, kelompok berdiri sendiri-sendiri

Agar setiap desa terbentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan)

Agar semua desa se Kabupaten Magelang tumbuh gapoktan

3 Pada saat ini Produksi jagung masih rendah 4,2 ton/Ha.

Produksi jagung bisa lebih optimal dengan pasca panen dan penyakit dapat diatasi

Meningkatkan nilai tambah dari produk jagung

4 Pupuk sulit didapat kalau ada harganya mahal

Agar petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang murah (subsidi) dari pemerintah

Agar limbah kambing/ domba dapat menjadi pupuk yang bermutu dan biogas

5 Masih banyak petani yang belum bisa membuat pupuk organik, petaninya inginnya praktis/ instan

Agar petani mau berusaha tani dengan sistem organik

Agar limbah kambing/ domba dapat menjadi pupuk yang bermutu dan biogas

6 Petani masih banyak yang belum bisa mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman, ada penanganan kalau sudah terjangkit HP

Agar 70% petani mampu mengendalikan OPT secara terpadu

Agar penyuluh lapangan mampu memfasilitasi petani dalam penanganan pengendalian OPT pada tanaman hortikultura

7 Produksi kentang 14,5 ton/Ha. Belum menggunakan benih bersertifikat

Agar 50% petani kentang meningkatkan produksinya

Meningkatkan produktifitas kentang dari 147 Kw/Ha menjadi 200 Kw/Ha

8 Harga tembakau dipermainkan oleh pedagang, petani sering mengalami kerugian

Agar pendapatan petani tembakau lebih layak

Adanya kepastian harga tembakau bagi petani

9 Produksi cabai 5 ton/ ha karena serangan hama dan penyakit

Agar produksi cabai meningkat dari 4,5 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha.

Meningkatkan produktifitas cabe dari 50 kw/ha menjadi 70 kw/ha

10 Masih banyak peternak sapi potong, pemeliharaanya sistem gaduhan

Agar petani sapi mendapatkan modal untuk usaha tani ternak

Agar peternak sapi mendapatkan modal untuk berusaha ternaknya




133



11 Populasi tanaman cengkeh sedikit karena banyak yang dipotong/ belum ada peremajaan

Agar populasi tanaman cengkeh di lahan produktif lebih banyak/ peremajaan tanaman cengkeh

Meningkatkan produktivitas cengkeh

12 Kesuburan tanah semakin berkurang karena erosi, sumber air semakin kecil, penebangan HTR tidak ada peremajaan

Pencegahan erosi dan menjaga kesuburan tanah dengan penanaman tanaman keras dan terasering

Merehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik konservasi

13 Masih banyak petani yang membiarkan tanaman sengon terserang penyakit jedol/ virus, bakteri, kerap

Agar petani mampu mengatasi hama penyakit tanaman sengon

50 % tanaman sengon terserang penyakit dapat diatasi

14 Masih banyak petani spi potong yang dalam pemeliharaannya lebih dari satu tahun

Agar petani mampu meningkatkan bobot berat badan sapi lebih cepat

Agar petani mampu meningkatkan berat badan sapi lebih cepat

15 Masih banyak petani yang membiarkan ternak unggasnya sakit dan dipotong atau dijual

Agar masyarakat tani tahu dan mampu mengatasi penyakit nd dan flu burung

Pencegahan penanggulangan penyakit pada ayam buras

16 Masih banyak peternak kelinci yang membiarkan kelincinya mati karena kembung dan scabies

Agar petani terampil mengatasi penyakit kembung dan scabies pada ternak kelinci

Menekan angka mortalitas kelinci

17 Pada saat panen raya petani dalam menjual produksinya dipermainkan oleh pedagang

Agar pada waktu panen raya petani mendapatkan harga produksinya yang layak

Petani mampu melakukan pengelolaan pasca panen.

18 Lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga

Agar petani mau memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman obat-obatan, buah-buahan dan sayuran

Meningkatkan luas pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman atau perikanan

19 Pada saat ini kemampuan kelas kelompok tani masih banyak yang lanjut dan pemula

Agar kelas kelompok tani meningkat dari pemula ke lanjut, lanjut ke madya.

Klasa kelompok menjadi: 52,50 % pemula, 40,33 % lanjut, 6,74 % madya, 0,44 % utama

Lanjutan Tabel 10.




134



20 Masih banyak tanaman kobis yang produksinya rendah karena terserang penyakit akar gada

Agar petani kobis trampil dan mampu mengatasi penyakit akar gada pada tanaman kobis

Meningkatkan produktifitas kobis dari 200 Kw/Ha menjadi 250 Kw/Ha

21 Masih banyak petani leternak domba belum menguasai teknik budidaya ternak domba

Agar petani ternak domba meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya

Agar peternak domba meningkat pengetahuan dan ketrampilannya

22 Masih banyak petani dan kelompok tani yang belum mampu menggali potensi wilayah

Agar petani tahu dan mampu menggali potensi wilayah (pra)

Meningkatnya kemampuan teknis penyuluh tentang komoditas unggulan lokal

23 Masih banyak petani ternak yang belum mampu membuat konsentrat/ pengawetan HPT

Agar petani ternak mampu membuat konsentrat pakan ternak

Pemberian pakan tambahan baru untuk ternak kambing/ domba 40 %

24 Masih banyak petani jagung yang menjual jagungnya dengan sistem tebasan/ pipilan kering

Agar petani mampu mengolah hasil pertanian (emping jagung)


25 Belum ada pengurus gapoktan yang mampu mengelola keuangan dengan baik

Agar terbentuk lembaga keuangan mikro di desa pelaksana puap dengan mantap

Setiap desa pelaksana puap terbentuk lkm

Sumber : Programa Penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kab. Magelang 2010

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam kedua programa

penyuluhan tersebut menunjukan bahwa keduanya memiliki arah dan

tujuan yang sama. Semua tujuan dari programa penyuluhan kecamatan

Pakis sejumlah 25 tujuan tersebut didukung sepenuhnya dengan tujuan

programa penyuluhan Kabupaten Magelang.

Beberapa tujuan searah dengan perspektif yang berbeda misalnya

tujuan programa penyuluhan pakis adalah agar petani bisa mendapatkan

pupuk dengan harga yang murah (subsidi) dari pemerintah. Sedangkan di

Lanjutan Tabel. 10




135

tingkat kabupaten tujuannya adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia

dengan meningkatkan penggunaan pupuk organik yaitu memanfaatkan

limbah kambing/ domba menjadi pupuk yang bermutu baik.

Tabel 11. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2010

No Keadaan Wilayah Secang TUJUAN PROGRAMA PENYULUHAN KECAMATAN KABUPATEN

A SUMBER DAYA ALAM 1. Air untuk pertanian

semakin sulit terutama pada musim kemarau

Meningkatkan efisiensi penggunaan air

Meningkatkan debet air dimusim kemarau

2. Kesuburan lahan berkurang

Meningkatkan kesuburan lahan

Kesuburan lahan sawah meningkat

B SDM / SOSIAL 1. Kelompok tani atau

gapoktan belum berfungsi secara baik: kelas pemula (27), Lanjut (35), Madya (3), Utama (0)

Meningkatkan kemampuan & fungsi kelompok kelas pemula (27), lanjut (30), Madya (40), Utama (0)

Klasa kelompok menjadi: 52,50 % pemula, 40,33 % lanjut, 6,74 % madya, 0,44 % Utama

2 Generasi muda enggan terjun di bidang pertanian

Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk terjun dalam kegiatan pertanian

C TEKNIS 1 Tingkat Produktivitas baru

mencapai 61 kw / Ha/ GKP Meningkatkan produktivitas padi menjadi 65 Kw/ha/GKP

Produktivitas Padi meningkat menjadi 58,7 Kw/Ha

2 Produktivitas jagung baru 62 kw/Ha

Meningkatkan produktivitas jagung menjadi 65 kw/ha


3 Produktivitas cabai baru 60 kw/ Ha

Meningkatkan produktivitas cabe menjadi 62 kw/ha

Meningkatkan produktifitas cabe dari 50 Kw/Ha menjadi 70 Kw/Ha

4. Populasi dan produktivitas durian masih rendah. Populasinya 1350 batang

Meningkatkan populasi & produktivitas durian

Agar petani memahami cara perawatan tanaman durian yang intensif

5. Pertumbuhan tanaman sengon relative terlambat

Meningkatkan intensifikasi tanaman sengon melalui bibit unggul, pemeliharaan, pengendalian HP

50 % dari yang sebelumnya 70% tanaman sengon terserang karat puru, ulat kantong dan cendawan akar

6 Lahan bawah tegakan belum optimal

Meningkatkan pemanfaatan lahan bawah tegalan dengan tanaman produktif

Meningkatkan lahan bawah tegakan dengan tanaman produktif




136

No Keadaan Wilayah Secang TUJUAN PROGRAMA PENYULUHAN KECAMATAN KABUPATEN

7 Populasi dan produksi kelapa masih rendah. Populasi 2000 batang, Produktifitas

Meningkatkan produktivitas kelapa,populasi dan produktivitas

Agar tanaman kelapa var genjah entok menjadikan salah satu alternatif petani dalam meningkatkan pendapatannya

8 Populasi dan produksi ayam buras semakin menurun : kematian tinggi,Sistem reproduksi kurang populasi 57988 ekor

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya ayam buras sehingga populasi dan produktivitas meningkat

Meningkatkan PSK dalam penerapan teknologi budidaya ayam buras

9 Populasi dan produksi itik/ entok semakin menurun – system budidaya, Reproduksi/ penetasan (Pop 20458 ekor)

Meningkatkan populasi & produktifitas itik/entok menjadi 25.000 ekor

Peningktan ketrampilan penetasan itik/ entok 20 %

10 Populasi & poduksi domba/ kambing terbatas, system budidayanya, Reproduksi, pengendalian HP, populasi 6978 ekor

Meningkatkan populasi & produktifitas kambing menjadi 7000 ekor

Agar 25 % peternak melakukan melakukan perbaikan mutu genetik induk kambing

11 Populasi & produksi kelinci masih rendah 1438 ekor

Meningkatkan populasi & produktifitas kelinci menjadi 2000 ekor

Pengembangan populasi kelinci

12 Populasi & produksi daging sapi masih terbatas system budidayanya,populasi 673 ekor

Meningkatkan populasi & produktifitas sapi menjadi 850 ekor

Agar populasi sapi mencapai 45 % dari potensi yang ada

13 Populasi luas kolam untuk pemeliharaan ikan lele,mas,nila masih sangat kecil 6,8 ha

Meningkatkan populasi luas kolam menjadi 10 ha

Meningkatkan Frekwensi panen ikan 3 kali setahun

14 Petani belum mendapatkan informasi pertanian, teknologi & pemasaran secara maksimal

Meningkatkan akses petani terhadap informasi pertanian melalui media cetak

Sumber : Programa Penyuluhan Kecamatan Secang dan Kab. Magelang 2010 (Data terolah)

Sama halnya dengan programa penyuluhan Kecamatan Pakis,

programa penyuluhan Secang juga didukung dan sejalan dengan

programa penyuluhan kabupaten. Ada beberapa tujuan dari Programa

penyuluhan Kecamatan Secang yang tidak ada dukungannya dari

Lanjutan Tabel 11.




137

kabupaten karena tujuan tersebut sifatnya hanya lokal kecamatan tersebut

saja sehingga tidak perlu didukung dengan programa penyuluhan

kabupaten.

Satu contoh adalah tujuan meningkatkan akses petani terhadap

informasi pertanian melalui media cetak tidak ada dalam programa

penyuluhan kabupaten. Hal ini karena di tingkat kabupaten pelayanan

informasi pertanian dilaksanakan oleh satu sub bidang khusus yang

menangani masalah itu, yaitu sub bidang informasi tidak pada penyuluh

sehingga tidak masuk dalam programa penyuluhan kabupaten Magelang.

Programa penyuluhan kecamatan Tempuran (Tabel 12.)

seluruhnya didukung dengan programa penyuluhan kabupaten. Beberapa

tujuan dalam programa penyuluhan Kecamatan Tempuran sejalan dengan

Programa Kabupaten tapi dengan perspektif yang berbeda. Satu contoh

tujuan meningkatkan harga jual ketela pohon pada programa penyuluhan

Tempuran didukung dengan penanganan pasca panen ketela secara

benar pada programa penyuluhan kabupaten.

Tabel 12. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2010

No Keadaan Wilayah Tempuran


A TANAMAN PANGAN 1 Produktivitas padi

masih rendah (5,38 ton / Ha GKP)

Meningkatkan produktivitas padi dari 5,8 ton/Ha menjadi 5,9 ton/Ha


2 JAGUNG Produktivitas rendah (3,38 ton / Ha )

Meningkatkan produksi Jagung dari 3,38 ton/Ha menjadi 4 ton/Ha

Meningkatkan produksi Jagung menjadi 57,3 Kw/Ha




138



3 KETELA POHON Hasil ketela pohon rendah di waktu panen raya

Meningkatkan harga jual ketela pohon

Penanganan pasca panen ketela secara benar

4 CABE Harga cabe fliktuatif

Meningkatkan nilai jual yang optimal cabe


5 DURIAN Kualitas dan kuantitas buah durian rendah (baru 1,5 kw/pohon)

Meningkatkan produktivitas dan kualitas buah durian


B PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1 KAMBING Produksi

daging masih rendah Meningkatkan produksi daging kambing dari 12 kg menjadi 20 kg

Meningkatkan kualitas ternak kambing domba

2 SAPI Produksi daging sapi rendah

Meningkatkan produksi daging sapi

Meningkatkan tingkat produktivitas/litersize sapi menjadi 4 ekor/ tahun

3 Pertumbuhan sapi lambat

Mempercepat pertumbhan sapi


4 AYAM BURAS tingkat kematian ayam tinggi

Meningkatkan produksi daging ayam


5 ITIK Produksi telur itik rendah

Meningkatkan produksi telur itik

Agar 26 % peternak memelihara itik sesuai anjuran

6 KELINCI, tingkat kematian ternak kelinci tinggi

menekan angka kematian ternak kelinci


7 LELE, tingkat kematian lele tinggi

menekan angka kematian lele

Menurunkan/ menekan mortalitas benih /ikan dibawah 50 %

8 Optimalisasi pemanfaatan lahan berpengairan

meningkatkan pemanfaatan lahan berpengairan (INMINDI)

Meningkatkan produktivitas ikan pada budidaya Mina padi dari 150 kg/ha menjadi 250 kg/ha

C PERKEBUNAN 1 produksi cengkeh

rendah meningkatkan produksi cengkeh

meningkatkan produktivitas cengkeh

2 produksi kemukus rendah

meningkatkan produksi kemukus

Meningkatkan populasi dan produksi tan kemukus

3 Harga jual empon-empon rendah

Meningkatkan harga jual empon-empon dan kapulogo

Meningkatkan harga jual empon-empon

D KEHUTANAN 1 Belum dilaksanakan

konservasi lahan / hutan

Konservasi lahan / hutan Merehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik konservasi

Lanjutan Tabel 12.




139



E KELEMBAGAAN 1 Peran dan tugas

poktan/ Gapoktan, assosiasi belum optimal

gapoktan / poktan dinamis Agar semua desa se Kabupaten Magelang tumbuh gapoktan

F EKONOMI 1 Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) di tiap desa belum semua terbentuk

Menurunkan tunggakan LKM

Setiap desa pelaksana PUAP terbentuk LKM

Sumber : Programa Penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kab. Magelang 2010

Untuk melihat kriteria keterkaitan programa penyuluhan kecamatan

dengan programa penyuluhan secara kumulatih untuk tahun 2010 bisa

kita lihat pada Tabel 13. Pada Tabel13. menunjukan bahwa hanya 3,23%

tujuan yang ada dalam programa penyuluhan kecamatan yang tidak

didukung dengan programa penyuluhan Kabupaten Magelang. Dengan

demikian 96,77% tujuan dalam programa penyuluhan kecamatan sejalan

dengan programa penyuluhan Kabupaten Magelang yang sebagian besar

yaitu 69,35% dalam perspektif yang sama. Dengan demikian pada Tahun

2010 cukup kuat keterkaitan programa penyuluhan Kabupaten Magelang

dengan programa penyuluhan kecamatan.

Lanjutan Tabel 12.




140

Tabel 13. Kriteria keterkaitan programa penyuluhan Kab. Magelang dan Programa penyuluhan Kec. Pakis, Secang dan Tempuran Tahun 2010

NO KRITERIA KETERKAITAN

PROGRAMA PENYULUHAN KECAMATAN JML RE

RATA % A* B* C*

1 Tujuan programa penyuluhan kecamatan yang sejalan dengan kabupaten

13 14 16 43 14,33 69,35

2

Tujuan programa penyuluhan kecamatan sejalan dengan kabupaten tapi dengan perspektif yang berbeda

12 2 3 17 5,67 27,42

3

Tujuan programa penyuluhan kecamatan tidak didukung dengan programa penyuluhan kabupaten

0 2 0 2 0,67 3,23

JUMLAH 25 18 19 62 20,67 100,00

* Keterangan : A : Programa Penyuluhan Kec. Pakis

B : Programa Penyuluhan Kec. Secang

C : Programa Penyuluhan Kec. Tempuran


Pola hubungan antara programa penyuluhan Kabupaten Magelang

dan kecamatan pada Tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan Tahun 2010.

Keterkaitan tujuan programa penyuluhan kecamatan dengan Kabupaten

Magelang sebagian besar sejalan dan searah, ada beberapa tujuan yang

sejalan tapi dengan perspektif yang berbeda tapi ada pula tujuan

programa penyuluhan kecamatan yang tidak didukung dengan tujuan




141

programa penyuluhan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini

bisa dilihat pada Tabel14., Tabel 15. dan Tabel16. di bawah ini.

Tabel 14. Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2011



1 Produksi padi baru mencapai 4,7 ton/Ha.

Agar produksi padi meningkat dari 4,7 ton/Ha menjadi 4,9 ton/Ha


2 Produksi jagung baru 4,7 ton/Ha.

Agar produksi jagung meningkat menjadi 4,7 ton/Ha


3 Dalam pemeliharaan sapi potong petani masih menbutuhkan waktu yang cukup lama (>1,5 tahun) karena modal terbatas.

Mempercepat pemeliharaan sapi potong dan permodalan bagi peternak terpenuhi

Meningkatkan penguasaan modal petani

4 Lahan pekarangan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan.


5 Produk yang dihasilkan masih banyak mengandung residu kimia.

Agar diperoleh produk organik dan lingkungan lestari.

petani memahami dan terampil membuat Pupuk dan pestisida organik

6 Petani belum terampil membuat pestisida organik / alami.

Agar petani terampil dalam membuat pestisida alami

petani memahami dan terampil membuat Pupuk dan pestisida organik

7 Petani belum terampil dalam pasca panen sayuran.

Agar petani terampil dalam pasca panen sayuran.

8 Produksi cabai baru mencapai 6,7 ton/Ha.

Agar produksi cabai meningkat dari 6,7 ton/Ha menjadi 7 ton/Ha.


9 25% petani kobis sudah dapat mengatasi akar gada tanaman kobis.

Agar 35% petani mampu mengatasi penyakit akar gada pada tanaman kobis.

Meningkatkan produktifitas kobis dari 200 Kw/Ha menjadi 250 Kw/Ha

10 Petani dalam menanam kentang masih menggunakan benih turunan.

Agar patani terampil dalam membuat benih kentang.

Penggunaan benih kentang bermutu/ unggul




142



11 Petani dalam budidaya ternak domba masih dengan sisitem tradisional.

Agar peternak domba terampil dalam berbudidaya

Agar peternak domba meningkat pengetahuan dan ketrampilannya

12 Petani dalam memenuhi pakan ternak masih seadanya.

Agar petani ternak mampu membuat kosentrat untuk pakan ternak.

peternak kambing domba memberikan pakan tambahan dan kandangan yang sesuai anjuran

13 Peternak ayam arab masih sedikit.

Pengembangan ternak unggas (ayam arab).

Menekan kematian ayam buras menjadi kurang dari 50 %

14 Mortalitas ternak unggas masih tinggi akibat virus.

Agar petani mampu mengatasi / menanggulangi penyakit ND, AI dan gumboro.


15 Petani belum memperhitungakan nilai tambah dalam usahatani.

Agar petani mampu mengolah hasil pertanian (difersivikasi pangan).

peningkatan nilai tambah produksi pertanian

16 Kondisi tanah semakin kurus, sumber mata air kurang dan banyak terjadi erosi / longsor.

Agar petani mampu mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah dengan penanaman tanaman keras dan terasering.

Pencegahan erosi dan menjaga kesuburan tanah dengan teknik konservasi

17 Produksi ketela pohon 23,1 ton/Ha.

Agar petani mampu meningkatkan produksi ketela pohon dari 23,1 ton/Ha mnenjadi 24 ton/Ha.


18 Dalam budidaya tembakau petani masih menerapkan sistem tumpangsari dan penjualannya tergantung pada tengkulak.

Agar petani tembakau mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas serta berorientrasi pasar.

Meningkatkan peran dan fungsi asosiasi petani tembako (APTI)

19 Petani belum semuanya membuat RDKK.

Agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga layak sesuai HET.

Penyusunan RDKK Pupuk

20 Masih banyak tanaman yang terserang HPT karena HPT sudah resisten.

Agar petani mampu mengendalikan hama penyakit secara terpadu

Pengendalian OPT Tikus secara Kelompok dan berkesinambungan

Lanjutan Tabel. 14




143



21 Masih terjadi over produksi dan juga defisit produksi sehingga terjadi fluktuasi harga.

Agar produksi pertanian tidak mengalami fluktuasi harga.

pelatihan pengolahan hasil pertanian

22 Kelas kelompok tani pemula 38, lanjut 60, madya 2.

Agar kelas kelompok tani meningkat dari pemula ke lanjut, lanjut ke madya.

Kelas kelompok menjadi: 52,50 % pemula, 40,33 % lanjut, 6,74 % madya, 0,44 % Utama

23 Gapoktan dan LKM belum terampil dalam pembukuan administrasi keuangan.

Agar kemampuan kapasitas gapoktan meningkat.

peningkatan kemampuan pengurus gapoktan mengelola LKM baik konvensional maupun syariah

24 Belum semua kelompok bergabung dalam APTI.

Agar kemampuan kapasitas APTI meningkat

Meningkatkan peran dan fungsi asosiasi petani tembako (APTI)


Pada Tahun 2011, seperti halnya dengan tahun lalu keterkaitan

dan kesamaan tujuan programa penyuluhan Kecamatan Pakis sebagian

besar sesuai dengan tujuan programa penyuluhan Kabupaten Magelang.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai tapi berbeda perspektifnya, salah

satunya tujuan dalam programa penyuluhan Pakis yaitu agar petani

mampu mengolah hasil pertanian (diversifikasi pangan) tapi dalam

programa penyuluhan Kabupaten Magelang tujuannya lebih umum yaitu

peningkatan nilai tambah produksi pertanian.

Tujuan lain dalam programa penyuluhan kecamatan bersifat lebih

umum. Salah satunya adalah agar kemampuan gapoktan meningkat

didukung dengan tujuan yang lebih spesifik dalam programa penyuluhan

Kabupaten Magelang yaitu peningkatan kemampuan pengurus gapoktan

Lanjutan Tabel. 14




144

mengelola LKM baik konvensional maupun syariah. Pola hubungan yang

tidak teratur, dimana sebagian besar hubungan keduanya setara, tapi ada

bagian lain yang pola hubungan programa penyuluhan Kabupaten

Magelang dan programa penyuluhan kec. Pakis dari khusus ke umum dan

dari umum ke khusus.

Tabel 15. Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2011

No Keadaan Wilayah Secang


A SUMBER DAYA ALAM 1. Air untuk pertanian



Meningkatkan debet air dimusim kemarau

2. Kesuburan lahan berkurang


Meningkatkan kesuburan lahan melalui penggunaan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pupuk kimia

B SDM/ SOSIAL 1 Kelompok tani atau

gapoktan belum berfungsi secara baikKelas pemula (31) Lanjut (44) Madya (21) Utama (0)

Meningkatkan kemampuan & fungsi kelompok kelas pemula (25) lanjut (32) Madya (49) Utama (1)

Kelas kelompok menjadi: 52,50 % pemula, 40,33 % lanjut, 6,74 % madya, 0,44 % Utama

2 Generasi muda enggan terjun di bidang pertanian

Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk terjun dalam kegiatan pertanian

C TEKNIS

1 Tingkat Produktivitas baru mencapai 62,5 kw / Ha/ GKP

Meningkatkan produktivitas padi menjadi 65 Kw/ha/GKP


2 Produktivitas jagung baru 66 kw/Ha

Meningkatkan produktivitas jagung menjadi 70 kw/ha


3 Produktivitas cabai baru 60 kw/ Ha






145



4. Populasi dan produktivitas durian masih rendah. Populasinya 1350 batang

Meningkatkan populasi & produktivitas durian


5. Pertumbuhan tanaman sengon relative terlambat

Meningkatkan intensifikasi tanaman sengon melalui bibit unggul,pemeliharaan,pengendalian HP

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan budidaya Sengon kurang

6 Lahan bawah tgkakan belum optimal

Meningkatkan pemanfaatan bawah tegakan dg tanaman produktif


7 Populasi dan produksi kelapa masih rendah. Populasi 2000 batang, Produktifitas

Meningkatkan produktivitas kelapa, populasi dan produktivitas

Agar tanaman kelapa var genjah entok menjadikan salah satu alternatif petani dalam meningkatkan pendapatannya


Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya ayam buras


9 Populasi dan produksi itik/ entok semakin menurun – system budidaya, Reproduksi/ penetasan (Pop 20458 ekor)

Meningkatkan populasi & produktifitas itik/ entok menjadi 25.000 ekor


10 Populasi & poduksi domba/ kambing terbatas, system budidayanya, Reproduksi, pengendalian Peny populasi 4.912 ekor

Meningkatkan populasi & produktifitas kambing menjadi 5.403 ekor

Petani dapat memproduksi bibit kambing/ domba bermutu secara mandiri

11 Populasi produksi daging sapi terbatas budidayanya,populasi 673 ekor

Meningkatkan populasi & produktifitas sapi menjadi 850 Ekor

Meningkatkan tingkat produktivitas/ litersize sapi menjadi 4 ekor/tahun

12 Populasi luas kolam untuk pemeliharaan ikan lele,mas,nila masih sangat kecil 6,8 ha

Meningkatkan populasi luas kolam menjadi 10 ha

30 % petani melakukan pemeliharaan ikan secara intensif

13 Petani belum mendapatkan informasi pertanian, teknologi & pemasaran secara maksimal


Sumber : Programa Penyuluhan Kecamatan Secang dan Kab. Magelang 2011

Lanjutan Tabel. 15




146

Programa penyuluhan Kecamatan Secang pada Tahun 2011

memiliki 18 tujuan yang ingin dicapai. Sebagian besar tujuan tersebut

sejalan dan memiliki perspektif yang sama dengan programa penyuluhan

Kabupaten Magelang. Ada beberapa tujuan yang memiliki perspektif yang

berbeda meskipun objeknya sama, diantaranya tujuan dalam programa

penyuluhan Kecamatan Secang untuk meningkatkan efisiensi

penggunaan air yang mengarah pada pola tanam padi dan penggunaan

air yang optimal, sedangkan pada programa penyuluhan Kabupaten

Magelang adalah meningkatkan debet air di musim kemarau yang

mengarah pada pemeliharaan cadangan air untuk keperluan pertanian

melalui konservasi alam.

Tujuan lain dari programa penyuluhan Kecamatan Secang yang

bersifat lebih luas/umum tapi pada programa Kabupaten Magelang lebih

spesifik. Contohnya adalah tujuan meningkatkan kesuburan lahan dalam

programa penyuluhan Kecamatan Secang sedangkan dalam tujuan

programa penyuluhan Kabupaten Magelang meningkatkan kesuburan

lahan melalui penggunaan pupuk organik dan mengurangi penggunaan

pupuk kimia.

Seperti halnya dengan tahun 2010, BPPK kec. Secang

mencanangkan satu tujuan programanya adalah meningkatkan kesadaran

generasi muda untuk terjun dalam kegiatan pertanian. Dianggap suatu hal

yang penting mengingat pertanian sudah makin banyak ditinggalkan oleh




147

generasi muda. Mereka lebih suka bekerja di luar sektor itu meskipun

sekedar menjadi buruh. Posisi wilayah Kecamatan Secang yang dekat

dengan perkotaan menjadikan banyak pilihan pekerjaan yang ditawarkan

selain pertanian. Hal ini juga akibat dari makin kecilnya kontribusi sektor

pertanian bagi pendapatan keluarga. Hanya saja tujuan ini tidak didukung

oleh tujuan yang sama pada programa penyuluhan Kabupaten Magelang.

Tabel 16. Keterkaitan Dokumen Programa Penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2011


Tujuan Programa Penyuluhan Kecamatan Kabupaten

I PERTANIAN A PADI

Produktifitas padi rendah (5,8 Ton/Ha GKP)

Meningkatkan produktifitas padi dari 5,8 mjd 6,2 ton/ha


B JAGUNG Produktifitas jagung

masih rendah (4,3 ton/ha)

Meningkatkan produksi jagung dari 4,3 mjd 4,7 ton/ha

Meningkatkan produksi Jagung menjadi 57,3 kw/ha

C KETELA POHON

Teknologi pengolahan hasil ketela pohon belum dikuasai

Meningkatkan harga jual ketela pohon


D CABE Harga cabe tidak stabil

dan terkena hama penyakit kuning (virus)

Meningkatkan nilai jual yang optimal


E PEPAYA Produktifitas buah

pepaya masih rendah Meningkatkan produksi buah pepaya dari 6 ton/ ha menjadi 8 ton/ha

F DURIAN

Produktifitas dan kualitas durian masih rendah (1,4 Kwt/pohon)

Meningkatkan produktifitas dari 1,4 kwt/pohon menjadi 1,6 kwt/pohon dan kualitas durian


G BIOFARMAKA Nilai jual biofarmaka

masih rendah Meningkatkan nilai jual biofarmaka (empon2, kemukus, cengkeh,kunci)

Meningkatkan harga jual empon-empon, kemukus dll




148


Tujuan Programa Penyuluhan Kecamatan Kabupaten

II PETERNAKAN PERIKANAN A SAPI

Produksi daging masih rendah (75kg daging/ekor)

Meningkatkan produksi daging menjadi 80 kg daging/ekor

Meningkatkan pertambahan berat badan harian sapi menjadi 0,8 kg s.d 1 kg

B KAMBING / DOMBA

Produktifitas daging masih rendah (15 kg daging/ekor)

Meningkatkan produktivitas daging kambing menjadi 20 kg daging/ ekor

Meningkatkan kualitas ternak kambing domba

C KELINCI Produktifitas kelinci

masih rendah (1,5 kg daging/ekor) dan terjadi kematian

Meningkatkan produktifitas daging kelinci dari 1,5 menjadi 2,5 kg daging/ekor dan menekan angka kematian


D AYAM BURAS Produktifitas daging

ayam masih rendah (0,8 kg/ekor)

Meningkatkan produksi daging dari 0,8 menjadi 1,5 kg/ekor


E ITIK Produksi telur itik masih

rendah (50%) Meningkatkan produksi telur menjadi 80 %

Pengembangan pembibitan itik

F LELE/ IKAN AIR TAWAR Produktifitas masih

rendah (200 kg/m2) Meningkatkan produktivitas menjadi 250 kg/m2

Meningkatkan produktivitas ikan pada budidaya Mina padi dari 150 kg/ha menjadi 250 kg/ha

III KEHUTANAN Belum dilaksanakan

konservasi lahan/ hutan Konservasi lahan (Hutan) Merehabilitasi hutan dan

lahan dengan teknik konservasi

IV KELEMBAGAAN Peran dan tugas poktan/

gapoktan belum optimal Gapoktan / Poktan Dinamis

Agar semua desa se Kabupaten Magelang tumbuh gapoktan

V EKONOMI LKM (Lembaga

Keuangan Mikro) di tiap desa belum semuanya terbentuk

Menumbuhkan kelembagaan ekonomi

Setiap desa pelaksana PUAP terbentuk LKM


Lanjutan Tabel. 16




149

Programa penyuluhan Kecamatan Tempuran pada Tahun 2011

memiliki 16 poin tujuan yang ingin dicapai, sebagian besar tujuan tersebut

sejalan dengan tujuan programa penyuluhan tingkat kabupaten. Ada

target pencapaian dalam tujuan programa penyuluhan kecamatan

Tempuran yang lebih lebih tinggi dari pada Kabupaten Magelang, yaitu

tujuan meningkatkan produktivitas padi dari 5,8 ton/ ha menjadi 6,2 ton/ha

pada programa penyuluhan Kecamatan Tempuran padahal dalam

programa penyuluhan Kabupaten Magelang saja mencanangkan kenaikan

produktivitas hanya 5,87 ton/ha. Hal ini karena produktivitas padi di

Tempuran telah melampaui target Kabupaten Magelang maka dengan

potensi yang ada masih dimungkinkan adanya kenaikan sedangkan

Kabupaten Magelang mendasarkan kenaikan berdasarkan rata-rata

kapasitas seluruh kecamatan yang ada.

Meningkatkan harga jual ketela pohon di Tempuran didukung

dengan programa penyuluhan Kabupaten Magelang penanganan pasca

panen ketela secara benar. Dengan demikian tujuan untuk meningkatkan

harga jual ketela pohon diarahkan dengan melakukan penanganan pasca

panen ketela.

Tujuan programa penyuluhan Kecamatan Tempuran yang tidak

didukung dengan programa penyuluhan kabupaten Magelang yaitu

meningkatkan produksi buah pepaya dari 6 ton/ ha menjadi 8 ton/ ha.

Tidak adanya dukungan programa penyuluhan kabupaten karena




150

penyebaran budidaya pepaya terbatas hanya pada beberapa kecamatan

saja termasuk Kecamatan Tempuran sehingga cukup hanya sampai

tingkat kecamatan.

Tabel 17. Kriteria keterkaitan programa penyuluhan kab. Magelang dan programa penyuluhan kec. Pakis, secang dan tempuran tahun 2011


PROGRAMA PENYULUHAN KECAMATAN JML Re

rata % A* B* C*

1 Tujuan programa penyuluhan kecamatan sejalan dengan kabupaten

15 12 12 39 13,00 68,42

2 Tujuan programa penyuluhan kecamatan sejalan dengan kabupaten tapi dengan perspektif yang berbeda

8 3 3 14 4,67 24,56

3 Tujuan programa penyuluhan kecamatan tidak didukung dengan programa penyuluhan kabupaten

1 2 1 4 1,33 7,02

JUMLAH 24 17 16 57 19,00 100,00

* Keterangan : A : Programa Penyuluhan Kec. Pakis B : Programa Penyuluhan Kec. Secang C : Programa Penyuluhan Kec. Tempuran

Berdasarkan Tabel 17. pada Tahun 2011 ada 7,02 % tujuan yang

ada dalam programa penyuluhan kecamatan tidak didukung dengan

programa penyuluhan Kabupaten Magelang, lebih tinggi dari pada Tahun

2010 yang hanya mencapai 3,23% (Tabel 13.). Dengan demikian

programa penyuluhan kecamatan yang terkait dengan programa

penyuluhan Kabupaten Magelang mencapai 92,98 % dan masih tetap




151

didominasi oleh tujuan progrma penyuluhan kecamatan yang sejalan

dengan programa penyuluhan kabupaten.


Hubungan yang erat antara programa penyuluhan kecamatan dan

programa penyuluhan Kabupaten Magelang pada tahun 2012 terlihat dari

kesamaan arah tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan penyuluhan,

meskipun dengan pernyataan yang sedikit berbeda. Untuk lebih jelasnya

mengenai hal ini bisa kita lihat pada Tabel.18, Tabel.19 dan Tabel.20

Tabel 18. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Pakis dan Kabupaten Magelang Tahun 2012



1 Pengurus Gapoktan belum terampil mengelola keuangan.

Agar 85% Gapoktan mampu mengelola keuangan PUAP dan pengadministrasian nya

Meningkatkan kemampuan pengurus gapoktan dalam administrasi keuangan

2 Minimnya aktivitas kegiatan pada kelompok.

Agar 80% kelompoktani punya aktivitas kegiatan

Meningkatkan aktifitas kelembagaan petani ditingkat desa dari 60 % menjadi 80%,

3 Rendahnya animo untuk berkelompok

Agar 40% petani mau berkelompok

Meningkatkan jumlah anggota poktan dari 1.488 menjadi 1.671 orang ( 27 – 30 % ) dapat aktif pertemuan rutin,

4 Sebagian Gapoktan belum mendapatkan kucuran dana PUAP

Agar 100% permodalan Gapoktan lebih kuat

Agar petani dapat mengakses modal dari luar.

5 Produksi padi baru mencapai 4,7 ton/Ha.

Agar 70% petani padi mampu meningkatkan produksi padi.

Meningkatkan produktivitas padi di kabupaten Magelang menjadi 6,16 ton/ ha

6 Produksi jagung baru 4,7 ton/Ha.

Agar 75% petani mampu meningkatkan produksi jagung.

Meningkatkan Poduktivitas jagung di kabupaten magelang menjadi 5,6 ton/ Ha




152



7 Produksi sayuran masih rendah termasuk kualiitas produksinya

Agar 60% petani mampu meningkatkan produksi sayuran (cabe , kobis, tomat) dengan mengurangi porsi pestisida kimia.

meningkatkan kemapuan Petani dapat mengendalikan hama penyakit sayuran secara efisien dan efektif dengan pestisida organik

8 Petani kurang terampil dalam penanganan OPT

Agar 55% petani dengan cepat mengatasi gangguan OPT

Pengendalian hama dan penyakit menjadi intensif menggunakan prinsip PHT dan dilaksanakan secara berkelompok dan aman dari OPT

9 Petani belum memahami pentingnya agensi hayati dalam usaha tani.

Agar 30% petani sayuran memanfaatkan agensi hayati untuk menunjang kegiatan usaha tani

Agar diperoleh produk organik dan lingkungan lestari dan ramah lingkungan

10 Petani belum memahami pentingnya pasca panen

Agar 80% petani sayuran melaksanakan pasca panen dan packing bagi produk hasil panen.

Agar petani terampil dalam pasca panen sayuran

11 Petani belum punya mitra untuk pemasaran hasil

Agar 40% petani dalam UT nya mempunyai pasangan kerja bidang pemasaran.

Agar ada kemitraan kelembagaan tani di tingkat desa karena 70 % belum ada kemitraan dengan pihak lain

12 Petani belum memahami produk tembakau ynag diharapkan oleh pabrikan.

Agar 75% petani tembakau mampu meningkatkan produksi dengan budidaya yang baik dan benar sesuai harapan pabrikan

Meningkatkan kwalitas tembakau dengan pengolahan lahan yang maksimal

13 Petani sering mengalami kesulitan dalam pemasaran.

Agar 60% petani tembakau menjalin kemitraan dalam hal pemasaran

Meningkatkan peran dan fungsi asosiasi petani tembakau (APTI) dalam kemitraan

14 Keengganan petani untuk menanam kayu-kayuan di lahan kurang produktif.

Agar 70% petani mampu memelihara kelestarian tanah dan air

Merehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik konservasi

15 Harga bibit yang cukup mahal dan tidak tersedia pada saat dibutuhkan.

Agar 60% KK tani mau menanam tanaman kayu-kayuan

Peningkatan kemampuan petani dalam pengembangan bibit/ stek kayu-kayuan

16 Pertumbuhan bobot ternak ruminansia tidak sesuai harapan.

Agar 60% peternak ruminansia mampu meningkatkan bobot ternaknya secara cepat.


Lanjutan Tabel.18




153



17 Stok pakan pada musim kemarau kurang.

Agar 55% peternak ruminansia mampu menyediakan pakan bermutu sepanjang tahun

Agar petani ternak mampu membuat konsentrat untuk pakan ternak

18 Kesehatan ternak unggas pada saat pancaroba sangat rentan terhadap penyakit.

Agar 50% peternak ayam buras mampu mengatasi penyakit ND

Menekan kematian ayam buras dengan mengendalikan penyakit ND, flu burung dan Gumboro,

19 Keengganan untuk mengkonsumsi bahan pangan lokal.

Agar 25% KK tani mau mengonsumsi nasi jagung

Agar masyarakat mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan Aman

20 Rendahnya sentuhan teknologi pengolahan hasil terhadap hasil pertanian.

Agar 40% petani melakukan pengolahan hasil pada produk pertanian

Peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan hasil pertanian

21 Pekarangan belum dimanfaatkan dan belum tertata

Agar 75% masyarakat tani mau memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga.

Meningkatkan luas pemanfaatan lahan pekarangan, intensifikasi pembudidaya ikan kolam di pekarangan


Programa penyuluhan Kecamatan Pakis pada Tahun 2012 selaras

dan sejalan dengan programa penyuluhan Kabupaten Magelang. Pada

Tabel 12 di atas kita bisa melihat bahwa ada 21 poin tujuan yang ingin

dicapai dalam programa penyuluhan Kecamatan Pakis didukung

sepenuhnya dengan programa penyuluhan tingkat kabupaten.

Seperti halnya dengan kondisi keterkaitan Programa penyuluhan

Kecamatan Pakis Tahun 2010 dan 2011, pada tahun 2012 ada beberapa

tujuan dalam programa penyuluhan Kecamatan Pakis yang didukung

dengan Programa Penyuluhan Kkabupaten Magelang dengan perspektif

yang berbeda. Satu contoh tujuan dalam programa penyuluhan

Lanjutan Tabel.18




154

kecamatan Pakis adalah Agar 60% petani tembakau menjalin kemitraan

dalam hal pemasaran sedangkan dalam programa penyuluhan Kabupaten

Magelang lebih spesifik dengan memperkuat lembaga petani yaitu

Meningkatkan peran dan fungsi asosiasi petani tembakau (APTI) dalam

kemitraan.

Contoh lain yang bisa kita lihat di sini mengenai tujuan dengan

perspektif yang berbeda adalah tujuan programa penyuluhan Kecamatan

Pakis yaitu : agar 100% permodalan Gapoktan lebih kuat, sedangkan

dalam programa penyuluhan kabupaten upaya agar petani dapat

mengakses modal dari luar. Dengan demikian maka lembaga modal

petani kuat dan sekaligus petani bisa mengakses modal dari luar.

Hubungan keterkaitan programa penyuluhan Kecamatan Secang

dengan programa penyuluhan Kabupaten Magelang berdasarkan pada

tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2012 bisa kita lihat pada Tabel 19.

Seperti halnya dengan tahun 2010 dan 2011, pada tahun 2012 pola

keterkaitannya hampir sama yaitu sejalan dengan perspektif yang sama,

sejalan dengan perspektif yang berbeda dan tujuan programa penyuluhan

kecamatan yang tidak didukung dengan programa penyuluhan kabupaten.




155

Tabel.19. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Secang dan Kabupaten Magelang Tahun 2012



A. SUMBER DAYA ALAM 1 Air untuk pertanian



Meningkatkan peran dan fungsi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

2 Kesuburan lahan berkurang


Mengembalikan kesuburan tanah dengan meningkatkan penggunaan pupuk organik dan mengurangi pupuk kimia

B SDM / SOSIAL Kelompok tani atau

gapoktan belum berfungsi secara baik, kelas kelompok tani : Pemula : 31 kel. Lanjut : 44 Kel. Madya : 21 Kel Utama : 0

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelompok tani kelas pemula (25) lanjut (32) , Madya (49), Utama ( 1 )

Peningkatan Kelas kelompok menjadi: 52,50 % pemula, 40,33 % lanjut, 6,74 % madya, 0,44 % Utama

2 Kelompok Usaha bersama (KUB) baru terbentuk 7 dan belum berjalan dengan baik

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelompok usaha bersama (KUB) ada 20 KUB

Tumbuhnya KUB dari 20 % menjadi 30 %

3 Petani belum mendapatkan informasi pertanian, teknologi & pemasaran secara maksimal baru 40%

Meningkatkan akses petani terhadap Informasi pertanian melalui media cetak


C TEKNIS 1 60% petani belum

menerapkan sistim PTT padi sesuai anjuran, terutama penggunaan Benih unggul, pemupukan berimbang dan pasca panen, sehingga produksinya baru 60 kw/ha

Agar 45% petani mampu dan mau menerapkan sistim PTT yang benar sehingga produksi padi akan mencapai 6,3 kw/ha

Peningkatan penerapan Konsep SL – PTT Padi

2 Meningkatkan produktivitas jagung menjadi 61 kw/ha. Penggunaan mutu benih unggul dan pemupukan berimbang menjadi 70%

Meningkatkan Poduktivitas jagung di kabupaten magelang menjadi 5,6 ton/ Ha




156



3 60 % petani belum menerapkan teknologi budidaya cabe secara baik sehinggaProduktivitas cabai baru 50 kw/ Ha . Hama penyakit, pemupukan berimbang belum dilaksanakan


Meningkatkan produktivitas cabe di Magelang menjadi rata-rata 7,65 ton /ha

4 Penggunaan benih yang bermutu masih kurang terutama untuk tanaman pangan baru 65%

Pengembangan benih Hortikulturan dan tanaman pangan

Meningkatkan jumlah petani dari 152 menjadi 258 melakukan kerjasama penangkaran dengan pihak ketiga, meningkatkan mutu benih sebagai cadangan kebutuhan benih

5 60 % petani belum memahami cara pengaturan air pada lahan secara hemat air

Konservasi lahan dan air/ WISM

Menyelamatkan dan melestarikan sumber mata air yang ada

6 Produksi tanaman kapulogo masih rendah ( 2,5 ton /Ha/Th ) baru 10% petani yang menerapkan pemupukan

Budidaya kapulogo secara intensif dan secara Agribisnis. Agar 15% petani menerapkan pemupukan

Meningkatkan produksi Kapulogo dari 6 ton menjadi 6,5 ton/thn/ha DI Grabag

7 80% tanaman cengkeh sudah di bongkar krn sudah tidak produktif

Pengembangan tanaman cengkeh

Mengurangi tingkat kematian tanaman cengkeh dengan melaksanakan peremajaan karena 70 % yang telah ada terserang penyakit BPKC

8 60 % petani tembakau belum melaksanakan secara intensif

Peningkatan kemampuan petani tembakau

Meningkatkan peran dan fungsi asosiasi petani tembakau (APTI)

9 Penebangan kelapa tidak diikuti dengan penanaman kembali, masi 40% pola petani memilih bibit asal dapat,baru 5% petani yang mau menerapkan pemupukan

60% peremajaan tanaman dan diikuti dengan penanamn kembali , agar 505 petani mennam bibit unggul, 10% diusahakan menerapkan pemupukan 2x/tahun

Meningkatkan produktifitas Kelapa dan populasi serta agar petani mau memelihara tanaman kelapa sesuai anjuran serta memberi pupuk menjadi 15 % di Salaman

10 Baru 20% petani mau menerapkan pemupukan jahe

Agar 30% petani mau menerapkan pemupukan jahe

Meningkatkan produksi jahe dari 17,5 ton/ha menjadi 20 ton/ha di kec. Kajoran, di Sawangan dari 8 ton/ha menjadi 15 ton/ha

Lanjutan Tabel 19.




157



11 Baru 50% petani mau mengendalikan hama ulat pada tanam Albasia, Petani belum mengetahui cara pengendalian penyakit puru

Agar 75% petani mau menerapkan pengendalian hama ulat pada tanaman albasia, Agar 50% petani mengetahui cara pengendalian penyakit puru

Agar petani mampu dan mau mengatasi hama penyakit pada tanaman sengon

12 Lahan bawah tegakakan belum dimanfaatkan secara optimal

Meningkatkan pemanfaatan bawah tegalan dg tanaman produktif

Meningkatkan pemanfaatan lahan bawah tegakan dengan tanaman produktif

13 Populasi & poduksi domba/kambing terbatas,system budidayanya, Reproduksi, pengendalian HP, populasi 6978 ekor

Meningkatkan populasi & produktifitas kambing menjadi 8000 ekor

Meningkatkan jumlah pemilik ternak kambing, dengan pemeliharaan intensif dan pemanfaatan limbahnya


Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya ayam buras sehingga populasi dan produktivitas meningkat menjadi 60.500 ekor

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya ayam buras karena populasi semakin menurun

15 Populasi dan produksi itik semakin menurun – (Pop 20458 ekor), pakan tambahan belum optimal, seleksi bibit terbatas, penetasan secara alami, pemeliharaan tergantung musim.

Meningkatkan populasi & produktifitas itik/ entok menjadi 25.000 ekor

Agar peternak mau dan mampu untuk meningkatkan populasi dan produktivitas itik/ entok

16 Populasi produksi daging sapi terbatas budidayanya,populasi 73 ekor, kenaikan BB 0,6 kg/ekor/hari, pakan tambahan belum optimal, pengendalian penyakit terbatas

Meningkatkan populasi & produktifitas sapi menjadi 150 ekor , dengan kenaikan BB 0,8 kg/ekor/hari,

Meningkatkan pemahaman peternak sapi akan pentingnya pemeliharaan Sapi secara intensif untuk meningkatkan populasi dan produkltivitas

17 Produksi dan produktivitas ( lele, nila emas) masih rendah, padat penebaran baru mencapai 75 ekor/m²

Meningkatkan produksi dan produktivitas (lele, nila, emas), padat penebaran menjadi 100-150 ekor/ m²

Meningkatkan keterampilan petani dalam pemeliharaan ikan secara intensif

Lanjutan Tabel 19.




158



18 60% petani belum mampu melaksanakan penggemukan secara agribisnis

Pengembangan ternak kambing/ Domba

Agar peternak memelihara Domba dari sistem tradisional menjadi terampil sesuai teknis budidaya anjuran

19 55% peternak itik belum melaksanakan penangkaran itik

Pengembangan itik kalung dapat berjalan dengan baik dengan mutu yang baik


20 65% kolam pekarangan belum dimanfaatkan secara baik

Pengembangan kolam pekarangan

Meningkatkan luas intensifikasi pembudidaya ikan kolam di pekarangan serta merehabilitasi sarana dan prasarana perikanan yang rusak

21 65% petani ikan belum melaksanakan pemeliharaan secara intensif

Intensifikasi budidaya perikanan

Meningkatkan luas intensifikasi pembudidaya ikan kolam di pekarangan serta merehabilitasi sarana dan prasarana perikanan yang rusak

D SOSIAL EKONOMI

1 Keuntungan dan hasil dari usaha pertanian dan peternakan belum bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan rutin bulanan keluarga

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan menejemen usaha tani terpadu, pendidikan menejemen keuangan keluarga tani,

2 Belum adanya lembaga keuangan mikro (LKM) yang dikelola oleh dan untuk masyarakat tani untuk mendukung usaha pertaniannya

Adanya lembaga keuangan mikro yang bisa mendukung dalam meningkatkan usaha petani dengan mudah dan jasa yang rendah

Meningkatkan peranan LKM dalam mendukung kebutuhan modal usahatani di desa

3 Belum adanya lembaga Pemasaran / Mitra yang mendukung usaha pertanian

Adanya lembaga Pemasaran / Mitra yang mau berpihak pada petani dan mau membeli dengan dasar saling menguntungkan

Mendukung agar ada kemitraan kelembagaan tani di tingkat desa karena 70 % belum ada kemitraan dengan pihak lain

4 Pengurus Gapoktan belum aktif dalam melaksanakan pembelian dan penjualan padi/ beras

Penguatan LDPM (Lembaga distribusi pangan Masyarakat)

Sumber : Programa Penyuluhan Kecamatan Secang dan Kab. Magelang 2012

Lanjutan Tabel 19.




159

Ada 30 tujuan dalam programa penyuluhan Kecamatan Secang

pada tahun 2012 yang ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhan sebagian

besar selaras dan sejalan dengan programa penyuluhan tingkat

kabupaten. Sedangkan pada Tabel 13 di atas, kita lihat ada 2 tujuan

programa penyuluhan kecamatan yang tidak didukung dengan tujuan

programa penyuluhan kabupaten. Tujuan tersebut adalah :

1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan menejemen usaha tani

terpadu, pendidikan menejemen keuangan keluarga tani,

2) Penguatan LDPM (Lembaga distribusi pangan Masyarakat)

Tidak adanya tujuan dalam programa penyuluhan kabupaten yang

menyangkut kedua hal di atas mengingat bahwa hal ini merupakan tujuan

spesifik dan hanya ada di Kecamatan Secang saja sehingga keduanya

cukup dilaksanakan oleh penyuluh di tingkat BPPK Kecamatan Secang.

Tujuan dalam programa penyuluhan kecamatan Secang yang

didukung dengan programa penyuluhan kabupaten Magelang dengan

perspektif yang berbeda. Satu contoh tujuan dalam programa penyuluhan

kecamatan Secang adalah Peningkatan kemampuan petani tembakau

sedangkan dalam programa penyuluhan kabupaten hal ini didukung

dengan meningkatkan peran dan fungsi Asosiasi Petani Tembakau

Indonesia (APTI) dalam kemitraan. Keduanya mempunyai orientasi

kegiatan yang berbeda tapi bisa saling mendukung.




160

Tabel 20. Keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kecamatan Tempuran dan Kabupaten Magelang Tahun 2012



A TANAMAN PANGAN 1 PADI

Produksi padi belum optimal (6,1 ton/Ha GKP)

Meningkatkan produktivitas padi dari 6,1 ton/Ha menjadi 6,5 ton / Ha

Meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Magelang menjadi 6,16 ton/ ha

2 JAGUNG Produksi rendah (4,5 ton / Ha )

Meningkatkan produksi Jagung dari 4,5 ton / Ha menjadi 5,5 ton / Ha

Meningkatkan Poduktivitas jagung di Kabupaten Magelang menjadi 5,6 ton/ Ha

3 KETELA POHON Hasil ketela pohon rendah di waktu panen raya

Meningkatkan harga jual ketela pohon Penanganan pasca panen

ketela secara benar

4 CABE Harga cabe fliktuatif

Meningkatkan produksi cabe

Petani mampu menekan dan mengedalikan hama penyakit tanaman cabe secara efektif

5 PEPAYA Produktifitas belum optimal (baru 9-10 Ton/Ha)

Meningkatkan produksi pepaya menjadi 10-12 Ton/Ha

Meningkatkan produksi buah pepaya dari 6 ton/ha menjadi 8 ton/ ha di Tempuran

6 DURIAN Kualitas dan kuantitas buah durian rendah (baru 1,5 kw/pohon)

Meningkatkan produktivitas dan kualitas buah durian (1,5-3 Kw/phn)


7 TAN. OBAT, empon-empon, kemukus Nilai jual rendah

Meningkatkan nilai jual empon-empon, kemukus (13 kel)

Meningkatkan nilai jual biofarmaka (empon-empon, kemukus, cengkeh, kunci)

B PETERIKAN 1 KAMBING

Produksi daging masih rendah (15 kg/ekor)

Meningkatkan produksi daging kambing dari 12 kg menjadi 20 kg

Dari 15 % peternak kambing domba yang melaksanakan budidaya secara intensif meningkat menjadi 20 %

2 SAPI Produksi daging sapi rendah (75 kg/ ekor)

Meningkatkan produksi daging sapi (75-90 kg/ekor)

Agar petani mau dan mampu Meningkatkan berat badan Sapi dengan pemeliharaan intensif

3 AYAM BURAS Produksi daging rendah 0,8 kg/ekor)

Meningkatkan produksi (1-1,5 kg/ekor), Mengurangi mortalitas

Meningkatkan pengetahuan sikap dan kemampuan (PSK) pelaku usaha dalam penerapan teknologi budidaya ayam buras




161



4 ITIK Produksi telur itik rendah (50%) 90 butir/tahun

Meningkatkan produksi telur itik (140 butir/ tahun) Agar peternak Itik dapat

memelihara sesuai anjuran dari 20 % menjadi 25 %

5 LELE Produktifitas rendah (200kg/m2)

Meningkatkan produksi menjadi 250 kg/m2

Menurunkan mortalitas kematian budidaya ikan lele dari > 60 % menjadi 30 %

C KEHUTANAN 1 Belum dilaksanakan

konservasi lahan / hutan

Konservasi lahan / hutan Merehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik konservasi

D KELEMBAGAAN

1 Peran dan tugas

poktan/ Gapoktan, assosiasi belum optimal

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Meningkatkan aktifitas kelembagaan petani ditingkat desa sehingga poktan lebih dinamis

E EKONOMI 1 Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) di tiap desa belum aktif

Menumbuhkan kelembagaan ekonomi Setiap desa pelaksana

PUAP terbentuk LKM


Programa penyuluhan Kecamatan Tempuran pada tahun 2012

memiliki 15 tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhannya

dalam yang terbagi dalam 4 sektor yaitu tanaman pangan, peternakan dan

perikanan, kehutanan, kelembagaan dan ekonomi. Umumnya selaras

dengan programa penyuluhan tingkat kabupaten dengan perspektif yang

sama. Namun demikian ada beberapa tujuan yang berbeda dalam

perspektifnya. Misalnya tujuan untuk meningkatkan produksi cabe dalam

programa penyuluhan kecamatan Tempuran sedangkan dalam programa

penyuluhan kabupaten lebih spesifik diarahkan pada pengendalian hama

Lanjutan Tabel.20




162

penyakit cabe yang efektif. Karena persoalan utama yang selalu ditemui

petani cabe di Kabupaten Magelang adalah serangan hama penyakit.

Tujuan lainnya yang berbeda perspektif adalah dalam

meningkatkan produksi ikan lele menjadi 250 kg/ m2 dalam programa

penyuluhan Kecamatan Tempuran, sedangkan dalam programa

penyuluhan Kabupaten Magelang tujuannya adalah menurunkan

mortalitas kematian budidaya ikan lele dari > 60% menjadi 30%. Tujuan

yang lebih spesifik dalam peningkatan produksi lele hanya pada

penanganan tingkat mortalitasnya saja.

Tabel. 21. Kriteria keterkaitan programa penyuluhan Kab. Magelang dan programa penyuluhan Kec. Pakis, Secang dan Tempuran Tahun 2012


Programa Penyuluhan Kecamatan JML RE

RATA % A* B* C*

1 Tujuan programa penyuluhan kecamatan sejalan dengan kabupaten

16 24 12 52 17,33 77,61

2 Tujuan programa penyuluhan kecamatan sejalan dengan kabupaten tapi dengan perspektif yang berbeda

5 4 3 12 4,00 17,91

3 Tujuan programa penyuluhan kecamatan tidak didukung dengan programa penyuluhan kabupaten

1 2 0 3 1,00 4,48

JUMLAH 22 30 15 67 22,33 100,00

* Keterangan : A : Programa Penyuluhan Kec. Pakis

B : Programa Penyuluhan Kec. Secang

C : Programa Penyuluhan Kec. Tempuran




163

Pada Tabel 21. menunjukan bahwa tidak jauh berbeda dengan 2

tahun sebelumnya yaitu Tahun 2010 dan 2011, keterkaitan programa

penyuluhan kecamatan cukup kuat dengan programa penyuluhan

Kabupaten Magelang. Hanya 4,48% programa penyuluhan kecamatan

yang tidak didukung dengan programa penyuluhan Kabupaten Magelang.

Sedangkan sebagian besar yaitu 95,52% progama penyuluhan

kecamatan keterkaitannya kuat dengan programa penyuluhan Kabupaten

Magelang.

Hasil studi keterkaitan dokumen programa penyuluhan pada

kecamatan Pakis, Tempuran dan Secang dan kita bandingkan dengan

dokumen programa penyuluhan Kabupaten Magelang selama 3 tahun

berturut-turut yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012 menunjukan bahwa

keterkaitan antara dokumen tersebut sangat kuat, hampir semua tujuan

yang ingin dicapai dalam penyuluhan di tingkat kecamatan sejalan dengan

tujuan pada programa penyuluhan di tingkat Kabupaten Magelang.

Kuatnya keterkaitan dokumen programa kecamatan dengan

Kabupaten Magelang karena mekanisme penyusunan programa

penyuluhan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Magelang,

dimulai dari tingkat kecamatan dan setelah selesai pada tingkat

kecamatan selanjutnya data tersebut digunakan pula sebagai dasar dalam

penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten




164

8. Keterkaitan Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012

Alur proses penyusunan programa penyuluhan di tingkat

Kabupaten dan provinsi Jawa Tengah (Gambar 8.) menunjukan tidak ada

hubungan yang pasti antara keduanya dalam hal penyusunan programa

penyuluhan keduanya tidak saling terkait secara langsung. Untuk melihat

keterkaitan dokumen programa penyuluhan Kabupaten Magelang dengan

provinsi Jawa Tengah maka dibuat matriks keterkaitan tujuan pada

programa masing-masing. Hasil kajian kedua dokumen tersebut bisa diliha

pada Grafik 11.

Grafik 11. Keterkaitan programa penyuluhan Kab. Magelang dengan programa penyuluhan Prov. Jateng Tahun 2011 dan 2012

Sumber : Dokumen programa penyuluhan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang 2011 dan 2012

Hasil analisis keterkaitan programa penyuluhan Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Magelang menunjukan lemahnya keterkaitan

28%

72%

ProgramaKabupatenterkaitDenganProvinsiJateng

ProgramaKabupatenTidak TerkaitDenganProvinsiJateng

30%

70%

ProgramaKabupatenTerkaitDenganProvinsiJateng

ProgramaKabupatenTidak TerkaitDenganProvinsiJateng

2012 2011




165

antara keduanya karena hanya 28% dari programa penyuluhan kabupaten

Magelang yang terkait dan selaras dengan tujuan yang ada dalam

programa penyuluhan Provinsi Jateng pada tahun 2011. Hal ini tidak jauh

berbeda dengan tahun 2012, hanya mencapai 30% keterkaitan dokumen

programa penyuluhan Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten

Magelang. Sehingga rata-rata 29% programa penyuluhan Provinsi Jawa

Tengah yang terkait dengan programa penyuluhan Kabupaten Magelang.

Proses yang ada selama ini penyusunan programa penyuluhan

Provinsi Jawa Tengah pelaksanaannya tidak berdasarkan pada programa

penyuluhan tingkat kabupaten mengakibatkan lemahnya keterkaitan

antara keduanya. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan jadwal

penyusunan programa penyuluhan yang berurutan dan saling terkait. Jika

penyusunan programa penyuluhan desa belum bisa dijalankan maka

mulai tingkat kecamatan jadwal penyusunan programa penyuluhan bisa

ditetapkan dan diatur dan selanjutnya dilaksanakan secara konsisten.

Dilanjutkan dengan penyusunan programa tingkat kabupaten yang

dilaksanakan secara serentak pada seluruh kabupaten dilanjutkan dengan

penyusunan programa penyuluhan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional dengan demikian sumber data yang digunakan selalu bersumber

dari tingkat di bawahnya.




166

C. Penjabaran Programa Penyuluhan Oleh Penyuluh Lapangan di Kabupaten Magelang

Programa penyuluhan kecamatan yang telah disahkan merupakan

pedoman utama bagi penyuluh dalam melaksanakan tugasnya di

lapangan. Sesuai dengan UU SP3K (pasal 23) yaitu untuk memberikan

arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan

penyuluhan. Dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan,

maka penyuluh harus berpedoman pada programa penyuluhan tersebut

(pasal 26/ UU SP3K no.16/2006) yang dilaksanakan secara partisipatif

menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang

penyuluh kecamatan yang menjadi narasumber penelitian, maka bisa

digambarkan tahapan yang dilakukan penyuluh selama ini. Untuk lebih

jelasnya mengenai proses penjabaran penyuluh, bisa dilihat pada

Gambar9.

Gambar 9. Alur proses penjabaran programa penyuluhan oleh

penyuluh lapangan di Kabupaten Magelang

PROGRAMA PENYULUHAN

• Pedoman Kegiatan Penyuluhan selama satu tahun

Rencana Kerja Thn Penyuluh

• Jadwal kegiatan penyuluhan yang disusun berdasarkan programa penyuluhan

RENCANA HARIAN

• Agenda kegiatan penyuluhan dalam satu bulan yang berpedoman pada RKTP

PELAKSANAAN

• Realisasi dari rencana harian penyuluh

LAPORAN PELAKSANAAN

• laporan kegiatan bulanan

• bukti kunjungan kelompok

• bukti anjangsana




167

Pada Gambar 9. di atas menunjukan tahapan proses perencanaan

programa penyuluhan di tingkat kecamatan. Setelah programa

penyuluhan disahkan maka langkah berikutnya adalah menyusun

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP). Berbeda dengan programa

penyuluhan yang disusun dalam suatu tim/ kelompok, penyusunan RKTP

merupakan kewajiban masing-masing individu penyuluh dalam menyusun

rencana kerja dan kegiatan selama satu tahun di wilayah binaannya.

Selanjutnya untuk mempermudah dalam implementasi dan realisasi

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh di lapangan maka setiap penyuluh

menyusun rencana kerja harian. Rencana harian ini merupakan agenda

kegiatan penyuluh dalam satu bulan yang disusun tiap akhir bulan untuk

dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Dalam penyusunan rencana harian, selain penyuluh harus

berpedoman pada target-target yang harus dicapai seperti yang tertuang

dalam dokumen RKTP, penyuluh pun harus menyesuaikan agenda

kegiatannya dengan kondisi dan perkembangan yang ada di wilayah

kerjanya. Dibutuhkan kepekaan penyuluh untuk bisa cepat merespon

tuntutan dan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pihak

yang dilayani. Meskipun demikian idealnya hal tersebut tanpa harus

meninggalkan target dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang tertuang

dalam programa penyuluhan untuk wilayah kerjanya.




168

Pelaksanaan dari rencana kerja harian tersebut merupakan bagian

terpenting dari proses perencanaan penyuluhan. Keberhasilan

pelaksanaan kegiatan akan sangat menentukan dalam pencapaian target

programa penyuluhan. Oleh karena itu setelah kegiatan dilaksanakan

penyuluh maka penyuluh akan diminta laporan pelaksanaan kegiatannya.

Ada tiga laporan yang wajib penyuluh sampaikan pada BPPKP, yaitu

laporan bulanan yang merupakan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan

dari rencana kegiatan dalam satu bulan, bukti kunjungan kelompok yang

merupakan bukti telah melaksanakan pembinaan kelompok tani di wilayah

kerja penyuluh dan bukti kunjungan anjangsana yang merupakan bukti

telah melaksanakan kunjungan ke petani.

1. Penjabaran Programa Penyuluhan Menjadi RKTP

Penjabaran programa penyuluhan menjadi Rencana Kerja Tahunan

Penyuluh (RKTP), penyuluh mengaku tidak mengalami kendala yang

berarti. Menurut mereka programa penyuluhan tidak begitu banyak

berbeda dengan draft RKTP yang telah mereka usulkan dan menjadi data

utama untuk penyusunan programa penyuluhan.

Selain programa penyuluhan yang diminta arsipnya untuk

diserahkan ke BPPKP, RKTP merupakan dokumen berikutnya yang juga

menjadi kewajiban penyuluh di kecamatan untuk dilaporkan ke BPPKP

kab. Magelang. Dari hasil pengamatan penulis terhadap pengumpulan

laporan ini, tidak ada satu pun penyuluh yang tidak mentaati untuk




169

menyusun RKTP dan laporan-laporan lainnya dan selanjutnya

menyerahkan arsipnya di BPPKP Kab. Magelang.

Tercapainya pengumpulan RKTP dan laporan lainnya dari seluruh

penyuluh yang ada di Kabupaten Magelang tidak terlepas dari dampak

kebijakan pengelola dana operasional penyuluh yang merupakan instruksi

dari Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan berupa penghentian pemberian Biaya Operasional Penyuluh

(BOP) bila penyuluh tidak menyerahkan laporan-laporan yang menjadi

kewajiban penyuluh dalam menjalankan tugasnya.

Hasil kajian yang dilakukan peneliti dari dokumen programa

penyuluhan dan dengan melihat hubungannya dengan dokumen RKTP

yang merupakan dokumen penjabaran perencanaan penyuluhan untuk

masing-masing wilayah binaannya diperoleh hasil seperti yang tertuang

pada Tabel.22.

Tabel.22. Keterkaitan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dengan programa penyuluhan Kecamatan Secang Tahun 2012

URAIAN PETUGAS PENYULUH LAPANGAN Jml Re rata %

A B C D E F G H RKTP didasarkan Pada Programa penyuluhan 10 9 6 3 7 7 8 4 54 6,75 57, 45

RKTP Didasarkan Pada Programa Penyuluhan tapi dengan lokasi Yang Tidak Sesuai

2 2 1 1 1 4 2 3 16 2 17, 02

RKTP Tidak Didasarkan Pada Programa Penyuluhan

6 5 2 3 2 0 1 5 24 3 25,53

Jumlah Tujuan Penyuluhan yang ingin

dicapai dalam RKTP 18 16 9 7 10 11 11 12 94 11,75 100,00

Sumber : Dokumen programa penyuluhan Kec. Secang dan RKTP Tahun 2012




170

Pada Tabel.22 menunjukan bahwa tidak semua rencana kegiatan

dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) di Kecamatan Secang

didasarkan pada programa penyuluhan. Hanya sekitar 57,45% Rencana

Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) yang didasarkan pada programa

penyuluhan. Sedangkan ada sekitar 25,53% tujuan yang ingin dicapai

dalam penyuluhan yang tercantum dalam RKTP tidak didasarkan pada

programa penyuluhan. Sedangkan 17,02% tujuan dalam RKTP sesuai

dengan tujuan pada programa penyuluhan tapi lokasinya tidak sesuai. Hal

ini dimungkinkan tidak cermatnya dalam proses penyusunan programa

penyuluhan.

RKTP yang disusun penyuluh tidak berdasarkan pada programa

penyuluhan. Hal ini bisa disebabkan ada hal-hal yang khusus pada desa

wilayah binaan penyuluh yang merupakan potensi penting untuk

dikembangkan sehingga perlu ditangani dengan baik tapi hal tersebut

tidak menjadi agenda dalam programa penyuluhan kecamatan sehingga

penyuluh tetap mencantumkannya dalam RKTP. Atau hal ini bisa

disebabkan pula karena penyuluh tidak mendasarkan pada programa

penyuluhan dalam menyusun RKTP tersebut.

Tabel 23. merupakan hasil identifikasi hubungan antara programa

Penyuluhan dan penjabarannya oleh penyuluh-penyuluh di BPPK

Kecamatan Pakis pada Tahun 2012. Hampir sama dengan penyuluh di

Kecamatan Secang, 25,58% RKTP yang disusun penyuluh tidak




171

berdasarkan pada programa penyuluhan. Sedangkan RKTP yang

didasarkan pada programa penyuluhan mencapai 66,28% lebih tinggi dari

pada yang terjadi di BPPK Kecamatan Secang yang hanya mencapai

57,45%.

Tabel 23. Keterkaitan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dengan programa penyuluhan Kec. Pakis Thun 2012

URAIAN PETUGAS PENYULUH LAPANGAN JML RE RATA %

A B C D E F G H RKTP didasarkan Pada Programa penyuluhan 7 6 6 4 10 4 10 10 57 7,13 66,28

RKTP Didasarkan Pada Programa Penyuluhan tapi dengan lokasi Yang Tidak Sesuai

0 0 1 1 1 2 0 2 7 0,88 8,14

RKTP Tidak Didasarkan Pada Programa Penyuluhan

2 1 0 9 3 1 0 6 22 2,75 25,58

Jumlah Tujuan Penyuluhan yang ingin

dicapai dalam RKTP 9 7 7 14 14 7 10 18 86 10,75 100,00

Sumber : Dokumen programa penyuluhan Kec. Pakis dan RKTP Tahun 2012

Hasil perhitungan mengenai hubungan antara dokumen programa

penyuluhan tahun 2012 yang dijabarkan dalam RKTP dan yang tidak

dijabarkan bisa kita lihat pada Tabel 24. untuk Kecamatan Secang dan

Tabel 25. untuk Kecamatan Pakis.

Tabel 24. Penjabaran Dokumen Programa Penyuluhan Kec. Secang dalam RKTP Tahun 2012

URAIAN PETUGAS PENYULUH LAPANGAN

JML RE RATA %

A B C D E F G H Programa Penyuluhan Yang

Dijabarkan Dalam RKTP Penyuluh

12 11 7 4 8 11 10 7 70 8,75 50,72

Programa Penyuluhan Yang Tidak Dijabarkan Dalam RKTP

Penyuluh 9 10 8 17 4 4 6 10 68 8,50 49,28




172

Pada Tabel 24. menunjukan ada sekitar 49,28% tujuan yang ingin

dicapai melalui programa penyuluhan BPPK Kec Secang tidak dijabarkan

penyuluh dalam rencana kerjanya. Sedangkan pada Tabel 25.

menunjukan bahwa 53,62% tujuan dalam programa penyuluhan di

Kecamatan Pakis yang tidak dijabarkan dalam RKTP. Tingginya programa

penyuluhan yang tidak dijabarkan oleh penyuluh merupakan satu indikasi

adanya pengabaian dokumen programa penyuluhan menjadi pedoman

penyuluh dalam penyusunan RKTP.

Programa penyuluhan yang bersumber pada draft RKTP penyuluh

merupakan salah satu penyebab penyuluh dalam menyusun RKTP tidak

melihat kembali programa penyuluhan yang sudah ditetapkan. Hal ini

dikarenakan mereka beranggapan bahwa perubahan dalam draft RKTP

tidak begitu berpengaruh dalam perubahan programa penyuluhan

sehingga draft RKTP langsung dirubah menjadi RKTP.

Dari hasil wawancara dengan beberapa penyuluh mengenai

mekanisme penyusunan programa penyuluhan dan kaitannya dengan

RKTP penyuluh. Umumnya mereka sudah memahami bahwa penyusunan

RKTP harus berdasarkan pada programa penyuluhan yang sudah

ditetapkan. Hanya dalam implementasinya karena tidak ada pengawasan

dan pembinaan mengenai hal ini maka akhirnya mereka terbiasa

menyusun RKTP tidak mengacu pada Programa Penyuluhan. Pelaporan




173

dokumen tersebut ke tingkat kabupaten hanya sekedar untuk memenuhi

kewajiban adminsitrasi. Dokumen tersebut tidak dijadikan sarana dalam

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyuluh di lapangan.

Tidak berjalannya fungsi monev dalam sistem penyelenggaraan

penyuluhan menjadikan sistem tersebut tidak berjalan dengan baik.

Tabel 25. Penjabaran dokumen programa penyuluhan Kec. Pakis dalam RKTP Tahun 2012

URAIAN PETUGAS PENYULUH LAPANGAN JML RE RATA %

A B C D E F G H Programa Penyuluhan Yang

Dijabarkan Dalam RKTP Penyuluh

7 6 7 5 11 6 10 12 64 8,00 46,38

Programa Penyuluhan Yang Tidak Dijabarkan Dalam RKTP

Penyuluh 12 13 8 11 7 11 7 5 74 9,25 53,62

Perubahan dan dinamika yang terjadi dalam forum pertemuan

penyusunan programa penyuluhan tersebut akan membawa dampak dan

berpengaruh pula terhadap rencana kegiatan penyuluhan yang ada di

wilayah kerjanya. Dampak dari tidak seriusnya dalam mengikuti itu

sehingga hal itu tidak begitu diperhatikan. Seperti yang disampaikan oleh

penyuluh bahwa pada prakteknya RKTP hanya dibuat berdasarkan draft

RKTP mereka sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan.

2. Penjabaran RKTP menjadi Rencana Harian Penyuluh

Setelah RKTP disusun dan menjadi pedoman opersional penyuluh

di lapangan, untuk memudahkan tugas itu maka penyuluh akan

menjabarkan kembali dalam rencana kegiatan yang lebih rinci yaitu




174

rencana kerja harian atau biasa mereka singkat menjadi rencana harian.

Rencana harian disusun penyuluh tiap akhir bulan untuk bisa

dilaksanakan pada bulan yang akan berjalan.

Untuk melihat sampai sejauh mana RKTP tersebut menjadi

landasan penyuluh dalam menjalankan tugas fungsinya di lapangan maka

peneliti melakukan kajian hubungan antara kedua dokumen tersebut.

Hasil yang diperoleh dari dokumen beberapa penyuluh yang berkaitan

dengan hal ini bisa kita lihat pada Tabel 26. untuk kajian di BPPK Kec.

Secang dan Tabel 27. untuk hal yang sama di BPPK Kec. Pakis.

Tabel 26. Penjabaran RKTP penyuluh dalam rencana kegiatan harian penyuluh lapangan BPPK Kec. Secang Tahun 2012

RKTP RENCANA HARIAN

PENYULUH

JML RERATA %

Sum

arti

TIKA

Diah

Siti S

a'dah

Mundaryanto

Asti

RKTP ada

rencana harian ada 4 6 4 6 2 3 25 4,17 35,7

RKTP ada

rencana harian tidak ada

1 2 4 3 5 9 24 4,00 34,3

RKTP tidak ada


JUMLAH 70 11,67 100

Pada Tabel 26. menunjukan bahwa penyuluh lapangan BPPK Kec.

Secang hanya menjabarkan 35,7% dokumen RKTP yang mereka susun

dalam rencana kerja harian. Sedangkan 34,3% dari dokumen RKTP tidak




175

pernah mereka jabarkan dalam rencana harian. Bahkan rencana kegiatan

bulanan yang mereka susun banyak yang tidak berdasarkan RKTP yaitu

sekitar 30%. Hal ini sebagai satu indikasi bahwa dokumen RKTP tidak

dijadikan acuan penyuluh dalam menyusun rencana kerja hariannya. Ada

satu orang penyuluh yang menyusun rencana kegiatan hariannya

berdasarkan pada RKTP meskipun demikian masih ada tujuan yang ingin

dicapai dalam RKTP yang tidak dijabarkan. Bahkan ada penyuluh yang

sebagian besar rencana kerja hariannya tidak berdasarkan RKTP yang

dia buat sendiri sehingga bekerja tanpa ada target dan perencanaan yang

baik.

Tabel 27. Penjabaran RKTP penyuluh dalam rencana kegiatan harian penyuluh lapangan BPPK Kec. Pakis Tahun 2012

RKTP RENCANA HARIAN

PA

RJO

TRI W

NA

WIR

MA

RS

UD

I

SU

PR

AP

TI

UM

I KH

JML RERATA %

RKTP ada


RKTP ada

rencana harian

tidak ada 0 1 0 3 4 2 10 1,7 9,9

RKTP tidak ada


JUMLAH 101 100,0

Kondisi yang hampir sama terjadi juga di BPPK Kec. Pakis (Tabel

27.). Tahun 2012 rencana kegiatan harian yang biasa mereka susun

sebulan sekali sebagian besar yaitu 47,5% disusun tanpa mendasarkan

pada data RKTP. Hal ini bisa terjadi karena dinamika masyarakat petani




176

binaan dari penyuluh tersebut berubah begitu cepat sehingga apa yang

sudah direncanakan dalam RKTP penyuluh banyak yang tidak sesuai

dalam implementasi menjadi rencana kegiatan penyuluh. Meskipun

demikian tidak lebih dari 10% RKTP yang tidak dijabarkan dalam rencana

harian lebih rendah dari pada yang terjadi di Kecamatan Secang yang

mencapai 30%.

Selain akibat dari dinamika petani dan lingkungannya pada saat

penyusunan RKTP berbeda dengan kondisi yang ada ketika

implementasinya, perubahan lokasi kegiatan sektor pertanian dari instansi

lain yang terkait dengan penyuluhan berpengaruh pula terhadap

perubahan agenda kegiatan penyuluh di lapangan. Penyuluh juga

mengeluhkan ketika ada tugas lain yang mendadak dan harus segera

dilaksanakan sehingga merubah agenda kegiatan yang sudah disusun.

Untuk melihat secara utuh penjabaran programa penyuluhan yang

merupakan panduan dasar penyuluh dalam pelaksanaan tugasnya di

lapangan, maka perlu diamati alur yang ada dimulai dari programa

penyuluhan dan dilanjutkan dengan penjabaran penyuluh dalam RKTP

setelah itu penjabaran setiap bulannya dalam rencana kerja penyuluh.

Hasilnya bisa kita lihat pada Tabel 28. untuk alur penjabaran programa

penyuluhan BPPK Kecamatan Secang sedangkan pada Tabel 29.

Merupakan hasil analisis dokumen perencanaan programa penyuluhan di

BPPK Kecamatan Pakis.




177

Tabel 28. Programa Penyuluhan, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dan rencana harian penyuluh BPPK Kec. Secang Tahun 2012

JENIS DOKUMEN PERENCANAAN PENYULUHAN PENYULUH

JML RE RATA % PROG

RAMA RKTP RENCANA HARIAN

Sumarti

TIKA

Diah

Siti Sa'dah

Yanto

Asti

ada ada ada 4 4 4 4 2 3 21 3,50 24,4

ada ada tidak ada 1 2 4 3 5 9 24 4,00 27,9

ada tidak ada ada 0 2 1 1 0 1 5 0,83 5,8

ada tidak ada tidak ada 10 6 3 4 5 8 36 6,00 41,9

JUMLAH 86 14,33 100,0

Pada Tabel 28. diketahui bahwa pada Tahun 2012 penjabaran

programa penyuluhan di BPPK Kecamatan Secang yang dilaksanakan

oleh penyuluh mulai dari programa penyuluhan, RKTP dan rencana harian

hanya 24,4%. Sedangkan ada pula tujuan programa penyuluhan yang

tidak dijabarkan penyuluh dalam RKTP tapi langsung diimplementasikan

dalam rencana harian sebesar 5,8%. Sedangkan yang paling besar yaitu

41,9% adalah programa penyuluhan yang sudah disusun dan ditetapkan

sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan tidak

pernah dijabarkan menjadi bagian dari rencana harian penyuluh dalam

bertugas di lapangan. Seolah-olah tujuan tersebut dilupakan oleh

penyuluh. Sehingga berdasrkan analisis dari alur penjabaran programa




178

penyuluhan yang demikian sangat sulit bisa katakan bahwa pencapaian

target dalam programa penyuluhan bisa tercapai dengan baik.

Tabel 29. Programa Penyuluhan, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) dan rencana harian penyuluh BPPK Kec. Pakis Tahun 2012

DOKUMEN PERENCANAAN PENYULUHAN PENYULUH LAPANGAN

JML RERATA % PROGRAMA

PENYULUHAN

RKTP Rncana Harian PA

RJO

TRI W

NAW

IR

MAR

SUD

I

SUPR

APT

I

UM

I KH

ada ada ada 7 4 6 3 9 5 34 5,67 31,8

ada ada tidak ada 0 1 0 1 1 1 4 0,67 3,7

ada tidak ada ada 2 11 7 7 3 6 36 6,00 33,6

ada tidak ada

tidak ada 8 3 6 5 5 6 33 5,50 30,8

JUMLAH 17 19 19 16 18 18 107 100,0

Tabel 29. merupakan hasil analisis dokumen perencanaan

penyuluhan di BPPK Kecamatan Pakis. Dokumen penyuluhan dari 6

orang penyuluh lapangan di Kecamatan Pakis menunjukan hasil programa

penyuluhan yang dijabarkan menjadi RKTP dan rencana harian penyuluh

mencapai 31,8% lebih tinggi dari yang ada di BPPK Kecamatan Secang

yang hanya mencapai 24,4%. Sedangkan programa penyuluhan yang

tidak dijabarkan dalam RKTP tapi langsung dijabarkan dalam rencana

harian bahkan paling tinggi yaitu 33,6%. Dari analisis dokumen tersebut

masih ada programa penyuluhan yang tidak dijabarkan oleh penyuluh baik

dalam RKTP maupun dalam rencana harian mencapai nialai 30,8%.




179

Dengan demikian seperti halnya dengan BPPK kecamatan Secang,

pencapaian tujuan programa penyuluhan di Kecamatan Pakis

kemungkinan besar tidak bisa mencapai maksimal.

Beberapa tujuan dalam programa penyuluhan yang tidak

dijabarkan oleh hampir semua penyuluh dalam rencana hariannya adalah:

a) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelompok tani

b) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan menejemen usaha tani

terpadu, pendidikan menejemen keuangan keluarga tani,

c) Adanya lembaga Pemasaran / Mitra yang mau berpihak pada petani

dan mau membeli dengan dasar saling menguntungkan

d) Meningkatkan akses petani terhadap Informasi pertanian melalui

media cetak

Keempat tujuan di atas yang merupakan satu cara dalam

pemberdayaan petani, pada kenyataanya tidak pernah dijabarkan

penyuluh dalam kegiatan penyuluhan. Persoalan petani dalam posisi

tawar dalam transaksi perdagangan merupakan dampak dari lemahnya

organisasi petani, lemahnya jaringan pemasaran dan lemahnya akses

informasi. Ketiga unsur tersebut perlu ditopang oleh kemampuan

manajemen petani, maka disitulah posisi strategis penyuluh untuk

menyelesaikan persoalan tersebut.

Mengamati dari alur penjabaran programa penyuluhan BPPK

Kecamatan Secang dan Pakis pada Tahun 2012, dengan nilai




180

penyimpangan programa penyuluhan lebih dari 30% bahkan di

Kecamatan Secang yang tidak dijabarkan dalam rencana harian mencapai

lebih dari 60%. Hal ini merupakan satu indikasi programa penyuluhan

tidak menjadia acuan utama penyuluh dalam menjalankan tugasnya di

lapangan dengan demikian tingkat keberhasilan pencapain target

penyuluhan sesuai dengan yang diinginkan dalam programa penyuluhan

akan rendah.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Programa Penyuluhan

Realisasi programa penyuluhan merupakan bagian penting dalam

sistem penyelenggaraan penyuluhan. Suatu perencanaan yang baik akan

menjadi suatu hal yang sia-sia jika perencanaan tersebut tidak bisa

direalisasikan. Begitu pula, suatu tujuan yang ingin dicapai dengan suatu

kegiatan tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya sistem

perencanaan yang baik.

Dengan adanya sistem perencanaan dalam penyelenggaraan

penyuluhan maka hasil yang dicapai dalam setiap kegiatan penyuluhan

bisa diukur dan dievaluasi tingkat pencapaian keberhasilannya, evaluasi

juga bisa dilakukan dalam penentuan masalah dan rencana kegiatan serta

proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi peneliti dengan

beberapa sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh beberapa poin




181

yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terealisasinya programa

penyuluhan. Faktor pendukung merupakan segala aspek yang

menjadikan terealisasinya pelaksanaan kegiatan dalam programa

penyuluhan untuk mencapai tujuan sedangkan faktor penghambat adalah

segala aspek yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan sehingga

tidak tercapainya tujuan dalam programa penyuluhan.

1. Faktor Pendukung

a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Penyuluhan

Programa penyuluhan yang merupakan bagian dalam

penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Magelang didukung dengan

ditetapkannya Peraturan Bupati no. 36 tahun 2011 tentang pedoman

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam

peraturan bupati ini diatur mengenai pedoman teknis penyelnggaraan

penyuluhan termasuk diantaranya penyusunan programa penyuluhan,

metode penyuluhan dan sistem penganggarannya.

Dengan adanya Peraturan Bupati Magelang ini maka maka

pelaksanaan penyuluhan menjadi semakin mantap. Penyuluhan

merupakan bagian penting dalam program kerja pemerintah kabupaten




182

Magelang seperti halnya dengan program kerja pada sektor pertanian dan

peternakan perikanan.

b. Lembaga Penyuluhan Pemerintah

Lembaga penyuluhan berpengaruh terhadap dukungan kinerja

penyuluh, penyuluh yang dikoordinasikan dalam satu lembaga mandiri

yang tidak terkotak-kotak cenderung lebih baik kinerjanya bila

dibandingkan dengan penyuluh yang berada dibawah dinas teknis bidang

pertanian seperti di bawah dinas pertanian dan dinas perikanan

(Istiningsih, 2008). Hasil penelitian dari Jamil, M.H (2012) memperlihatkan

bahwa ada pengaruh nyata dari pengembangan BPP terhadap program

aksi BPP (Programa Penyuluhan, RDK dan RDKK). BPP dengan rencana

strategi yang baik akan makin baik pula pelayanannya pada petani.

Kabupaten Magelang telah memiliki lembaga penyuluhan mandiri

tingkat kabupaten yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan (BPPKP). BPPKP merupakan lembaga penyuluhan pemerintah

daerah kabupaten yang mengkoordinasikan seluruh penyuluh di wilayah

ini baik yang bertugas pada sektor pertanian tanaman pangan dan

hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Pada tingkat kecamatan dukungan penyuluhan melalu lembaga

Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) sejumlah 21 unit.




183

Lembaga ini ditempatkan dan bertugas pada wilayah kecamatan masing-

masing yang ada di Kabupaten Magelang. Dengan demikian Kabupaten

sudah memiliki institusi lembaga penyuluhan mandiri yang lengkap pada

tingkat Kabupaten dan kecamatan. Lembaga penyuluhan ini juga

seluruhnya sudah dilengkapi dengan keberadaan gedung kantor yang

luasnya cukup untuk koordinasi dan pertemuan tingkat kecamatan serta

dilengkapi fasilitas pendukung kantor lainnya seperti meubeler dan alat

pengolah data.

Koordinasi penyuluh dalam satu lembaga penyuluhan akan

memudahkan dalam penyusunan program kerja atau programa

penyuluhan dibandingkan bila penyuluh berada pada lembaga yang

berbeda. Sehingga semua sektor dalam penyuluhan akan bersinergi

dengan baik dalam rencana kerja penyuluhannya. Programa penyuluhan

yang dihasilkan akan berorientasi pada pengembangan wilayah baik di

desa atau pun kecamatan dan tidak berdasarkan sektor-sektor.

Pelayanan pada petani menjadi lebih efisien karena hanya satu

lembaga yang melayani kebutuhan penyuluhan dengan demikian seorang

petugas penyuluhan di wilayah binaannya bisa membawa program dari

pertanian, kehutanan ataupun perikanan dan kelautan. Orientasi

penyuluhan adalah pelayanan terhadap kebutuhan petani (bottom up)

bukan sebagai pelaksana programa penyuluhan dinas pertanian (Top

down)




184

c. Jumlah Petugas Penyuluhan

Sampai saat ini petugas penyuluhan yang ada dan dikoordinasikan

dalam lembaga penyuluhan BPPKP sejumlah 306 orang penyuluh

pemerintah yang terdiri dari 139 penyuluh PNS dan 167 orang Tenaga

Harian Lepas Penyuluh Bantu (THL-PB). Petugas penyuluhan tersebut

ditempatkan di tingkat kabupaten sejumlah 8 orang dan sebagian besar

sejumlah 306 orang penyuluh berada di tingkat kecamatan. Dengan

jumlah desa/ kelurahan sebanyak 372 desa, maka, 1 orang penyuluh rata-

rata harus membina 1,2 desa. Idealnya menurut kementerian pertanian

adalah satu desa didampingi oleh satu penyuluh. Dengan mangacu pada

standar itu maka Magelang merupakan kabupaten yang telah mencukupi

kebutuhan jumlah penyuluhnya. Hal ini didukung dari hasil penelitian

Jamil, M.H (2012) yang menemukan bahwa SDM berpengaruh nyata pada

program aksi BPP. Program aksi tersebut salah satunya adalah programa

penyuluhan.

Selain penyuluh pemerintah di Kabupaten Magelang terdapat

penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang

berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan

kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Jadi

merupakan penyuluh yang direkrut dari tokoh petani di desa

bersangkutan. Sampai saat ini ada sejumlah 656 orang penyuluh swadaya




185

yang tersebar di desa-desa Kabupaten Magelang. Penyuluh swadaya

merupakan komponen utama dalam penyusunan programa penyuluhan

desa.

d. Fasilitas Pendukung Penyuluh

Untuk mendukung operasional di lapangan seluruh penyuluh PNS

sudah difasilitasi dengan kendaraan operasional roda dua (motor).

Kendaraan ini sebagian merupakan pengadaan daerah. Selain itu ada

juga beberapa kendaraan yang merupakan hibah dari pemerintah pusat

melalui Kementerian Pertanian dan Kehutanan. Seluruh kendaraan yang

ada sampai saat ini sejumlah 153 unit sepeda motor yang sebagian besar

digunakan oleh penyuluh dan beberapa unit digunakan oleh pejabat

struktural di lingkungan BPPKP. Adanya kendaraan operasional ini

merupakan dukungan bagi kelancaran tugas penyuluh dalam

melaksanakan program kerjanya di lapangan.

e. Jumlah Kelompok Tani

Sampai saat ini jumlah kelompok tani yang terdata di BPPKP

adalah sejumlah 1.966 kelompok yang tersebar dalam 372 desa/

kelurahan di Kabupaten Magelang, dengan demikian rata-rata 1 desa

memiliki 5,3 kelompok tani. Kelompok tani yang ada tersebut

dikoordinasikan dalam lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).




186

Jumlah Gapoktan yang ada di Kabupaten Magelang 342 kelompok

tersebar pada 21 kecamatan. Dengan jumlah desa di Kabupaten

Magelang sebanyak 372 desa, maka artinya 91,9% desa di Kabupaten

Magelang sudah memiliki Gapoktan. Jika jumlah kelompok tani yang ada

dibagi secara merata kepada seluruh penyuluh (PNS dan THL) maka satu

orang penyuluh rata-rata membina 6,3 kelompok. Jangkauan pembinaan

ini akan lebih mudah dengan keberadaan Gapoktan yang sudah berjalan

pertemuan rutinnya, sehingga penyuluh bisa memanfaatkan pertemuan ini

untuk lebih mempercepat penyampaian informasi.

Dengan demikian seandainya penyuluh membina 6 kelompok tani

dan 1 Gapoktan sedangkan selama ini rata-rata pertemuan kelompok tani

di kabupaten Magelang berlangsung sekali dalam jangka waktu 35 hari

(selapanan). Maka penyuluh bisa mengikuti pertemuan kelompok 7 kali

dalam 1 bulan dan dengan waktu lapangan dalam 1 minggu sebanyak 4

kali dan dalam 1 bulan tersebut ada 4 minggu maka hanya 16 hari

lapangan dan pertemuan kelompok 7 hari maka masih ada 9 hari kosong

pertemuan lapangan yang bisa digunakan untuk anjangsana ke keluarga

tani, atau kegiatan lainnya sesuai dengan programa penyuluhan dan

RKTP yang ada. Dengan demikian maka jumlah lembaga tani binaan

penyuluh yang ada masih cukup proporsional dengan jumlah petugas

penyuluhan di Kabupaten Magelang.




187

Keberadaan dua lembaga tani utama yang ada di kabupaten

Magelang tersebut akan sangat membantu tugas pembinaan penyuluh

kepada petani. Lembaga tani yang berjalan dan tumbuh karena kesadaran

dan aspirasi masyarakat akan memberikan banyak manfaat bagi

anggotanya. Ketiadaan kelompok tani dalam wilayah binaan penyuluh

akan membuat tugas penyuluhan menjadi jauh lebih sulit karena

pembinaan penyuluhan harus dilakukan orang perorang sehingga

jangakauan penyuluh akan makin sempit. Dengan adanya kelompok,

Penyuluh bisa menggunakan pertemuan kelompok sebagai sarana dalam

pembinaan dan penyampaian informasi. Penyuluh bisa menggunakan

jaringan koordinasi Gapoktan dan kelompok tani yang ada di bawahnya

sebagai sarana dalam penyebaran informasi penyuluhan.

f. Dukungan Anggaran

Dukungan pemerintah dalam penyuluhan salah satunya adalah

menyediakan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- untuk penyusunan

programa penyuluhan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Meskipun hal

ini masih dirasakan kurang cukup karena belum mampu untuk membiayai

penyusunan programa penyuluhan tingkat desa tapi setidaknya perhatian

pemerintah daerah dari sisi dukungan anggaran kegiatan sudah terbukti

dan diwujudkan dengan itu.




188

Selain itu untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan di

lapangan oleh penyuluh maka pemerintah pusat melalui kementerian

Pertanian, Kementerian Kehutanan serta Kemeterian Kelautan dan

Perikanan telah memberikan fasilitasi biaya operasional penyuluh (BOP)

di lapangan yang besarnya beragam. Besaranya anggaran yang diterima

oleh penyuluh tidak sama tergantung dari sumbernya dan kulifikasinya.

Lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 30 .

Tabel 30. Anggaran untuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kabupaten Magelang

No Status Penyuluh Anggaran/ bulan Sumber

1 Penyuluh Pertanian peternakan dan Perikanan

Rp. 320.000,- APBN/ Kementerian Pertanian

2 Penyuluh Kehutanan Rp. 250.000,- APBN/ Kementerian Kehutanan

3 Tenaga Harian Lepas- Penyuluh Bantu (THL-PB) APBN/ Kementerian Pertanian SLTA Rp. 100.000,-

Diploma 3 Rp. 200.000,- Sarjana (S1/ D4) Rp. 600.000,-

Sumber : Bagian Keuangan BPPKP Kab. Magelang

Biaya operasional penyuluh merupakan sarana penyuluh untuk

bisa menjalankan programa penyuluhan. Oleh karena itu BOP ini

merupakan hal penting bagi penyuluh dan menjadi pendukung bisa

terealisasinya pelaksanaan programa penyuluhan di wilayah binaan

penyuluh. Sebagaimana hasil penelitian dari Jamil, M.H (2012) bahwa

biaya berpengaruh nyata dalam meskipun tidak langsung dalam

perubahan perilaku petani.




189

g. Infrastruktur Jalan Penghubung

Jalan merupakan infrastruktur yang penting dalam mendukung

mobilisasi penyuluh. Sebagai petugas lapangan, jalan penghubung antara

kantor dan wilayah binaannya merupakan sarana penting bagi petugas

penyuluhan. Makin baik jalan yang bisa dilewati maka akan makin cepat

dan mudah pula penyuluh menuju wilayah kerjanya sehingga pelaksanaan

tugas akan makin mudah dan waktu yang digunakan akan makin efisien.

Jangkauan penyuluh akan makin luas pula.

Tabel 31. Panjang jalan menurut keadaannya di Kabupaten Magelang Tahun 2011

No Jenis Permukaan Panjang Jalan (Km) Km %

1 Jalan beraspal 638,11 99,53 2 Jalan kerikil 1,5 0,23 3 Jalan tanah 1,5 0,23 JUMLAH 641,11 100 Kondisi Jalan Km % 1 Baik 435,29 67,90 2 Sedang 142,94 22,30 3 Rusak 41,18 6,42 4 rusak berat 21,7 3,38 JUMLAH 641,11 100,00


Berdasarkan data yang ada seperti yang kita bisa lihat pada Tabel

31. kondisi jalan di wilayah Kabupaten Magelang sampai saat ini termasuk

cukup baik, dimana hampir keseluruhan (99,53%) jalan wilayah ini sudah




190

diaspal. Sedangkan kondisi jalan yang ada, jalan yang kondisinya rusak

dan rusak berat hanya 9,8% atau 62,88 km saja. Dengan demikian jalan

yang kondisinya masih “baik“ dan “sedang” cukup banyak yaitu lebih dari

90%. Dalam hal ini kondisi jalan yang baik dan sedang merupakan kondisi

jalan yang masih bisa dilewati oleh kendaraan roda dua dengan baik dan

tanpa hambatan. Oleh karena itu faktor jalan merupakan faktor yang

mendukung kelancaran tugas penyuluh di lapangan.

2. Fakor penghambat

Faktor-faktor yang merupakan hambatan dalam penyelenggaraan

kegiatan penyuluhan oleh penyuluh lapangan adalah sebagai berikut :

d. Perubahan Keadaan dan Kondisi Lingkungan

Proses penyusunan programa penyuluhan yang dimulai pada bulan

Oktober tahun berjalan dan dilaksanakan pada tahun depan, merupakan

suatu perjalanan yang cukup panjang. Kegiatan yang dimulai dengan

penggalian keadaan seperti potensi wilayah dan tingkat produktivitas dari

usahatani serta kendala-kendala yang ada dan dihadapi oleh petani pada

saat itu, bisa jadi berubah dalam masa pelaksanaannya. Akibat dari hal ini

adalah perencanaan yang sudah dirancang tidak akan efektif dalam

pelaksanaannya.

Revisi dokumen programa penyuluhan merupakan satu solusi

untuk tetap menjaga agar programa penyuluhan bisa menyesuaikan

dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, baik perubahan




191

kondisi lingkungan, kebijakan pembangunan atau perkembangan

teknologi dan pasar.

Selama ini tidak pernah ada revisi programa penyuluhan di

Kabupaten Magelang meskipun hal itu sudah diatur dalam pedoman

penyusunan programa penyuluhan dari ketiga kementerian, yaitu

kementerian pertanian, Kehutanan serta kelautan dan perikanan. Dalam

pedoman penyusunan programa penyuluhan (Permentan no. 25 tahun

2009) Revisi programa penyuluhan dilakukan karena adanya perubahan-

perubahan keadaan yang mengakibatkan berubahnya tujuan, masalah

dan rencana kegiatan, yang disebabkan antara lain:

- kesalahan analisa data dan informasi yang digali melalui PRA;

- kesalahan dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluhan yang

telah disusun oleh pelaku utama dan pelaku usaha di setiap tingkatan

dan kelompok;

- kesalahan dalam perumusan keadaan;

- kesalahan dalam penetapan tujuan;

- kesalahan dalam penetapan masalah;

- kesalahan dalam penetapan kegiatan; dan

- perubahan dalam dukungan pembiayaan.

Kecil sekali kemungkinannya bahwa keadaan yang mendasari

programa penyuluhan tidak berubah ketika masa pelaksanaan kegiatan

sehingga revisi merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan.




192

Perubahan kebijakan dalam program sektor pertanian sangat mungkin

terjadi mengingat data yang digunakan dalam identifikasi kegiatan sektor

pertanian masih menggunakan data draft yang belum ditetapkan menjadi

kebijakan mutlak.

Tidak dilakukannya revisi programa penyuluhan sama artinya

dengan menggagalkan pencapaian target-target penyuluhan sebelum

bisa dilaksanakan. Dengan melihat hasil analisis penjabaran programa

penyuluhan menjadi RKTP dan Rencana harian yang hasilnya banyak

terjadi penyimpangan dalam penjabaran programa penyuluhan. Kalau hal

ini terjadi sebagai respon atas perubahan keadaan yang terjadi maka

sudah selayaknya perubahan dimulai mulai dari dokumen programa

penyuluhannya.

e. Kapasitas Petugas Penyuluhan

Perubahan jaman yang begitu cepat dan makin terbukanya

informasi serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya

menyebabkan makin kritisnya masyarakat terhadap kwalitas pelayanan

masyarakat, termasuk kualitas pelayanan penyuluhan. Hal ini seharusnya

bisa menjadi pendorong bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan

penyuluh. Jamil, M.H. (2012) memperlihatkan dari hasil penelitiannya

bahwa SDM (penyuluh) berpengaruh nyata pada program aksi BPP

(Programa penyuluhan, RDK dan RDKK). Semakin meningkatnya




193

kemampuan SDM maka makin meningkat pula kemampuan dalam

merumuskan dan mengimplementasikan program aksi tersebut.

Menurut Fatah, L (2007) setelah penyuluh berada dalam

wewenang daerah (desentralisasi) permasalahan yang ditemukan adalah

rendahnya tingkat profesionalisme penyuluh pertanian, lemahnya

administrasi penyuluh dan kurangnya kemampuan manajerial penyuluh.

Akibatnya rendahnya tingkat penyelenggaraan penyuluhan kepada petani

sehingga tingkat produktivitas usahatani dan pendapatan petani tidak

berkembang.

Penyuluh yang baik dan diterima dalam masyarakat di wilayah

binaannya akan bisa menggerakan partisipasi petani untuk bersama-sama

melaksanakan dan mensukseskan setiap programa penyuluhan. Penyuluh

harus bisa memberikan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya

setiap program penyuluhan yang dibawanya bagi mereka.

Lemahnya tingkat partisipasi petani dalam mendukung setiap

program penyuluhan yang dibawa oleh penyuluh bisa jadi karena tingkat

kesadaran petani yang rendah akan manfaat program tersebut bagi

mereka. Oleh karena itu diperlukan pendekatan secara terus menerus

kepada masyarkat terutama tokoh masyarakat setempat untuk diberikan

kesadaran tentang pentingnya program penyuluhan yang mereka bawa.

Pendekatan bisa dilakukan secara personal atau komunal disesuaikan

dengan tingkat efektifitas pencapaian sasaran.




194

Hal ini memerlukan keterampilan dan pengalaman penyuluh di

lapangan. Makin seringnya penyuluh berinteraksi dengan masyarakat,

maka akan makin terampil dalam melaksanakan tugasnya itu. Selain itu

pelatihan-pelatihan formal bagi penyuluh yang bisa meningkatkan

kemampuan dan keahliannya dalam penggunaan teknologi pertanian

mutakhir mutlak diperlukan. Penyuluh yang rendah kapasitasnya dalam

penguasaan teknologi pertanian bisa kehilangan kepercayaan dari petani

binaannya.

f. Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang Terkait Dengan Penyelengaraan Penyuluhan

Seperti telah diuraikan di atas bahwa dalam penyusunan programa

penyuluhan penggunaan sumber data untuk identifikasi kegiatan

mengenai kebijakan pembangunan dan program kerja pemerintah yang

berkaitan dengan penyuluhan merupakan data yang masih dalam bentuk

draft, sehingga sering terjadi adanya perubahan. Biasanya perubahan

yang terjadi berupa perubahan lokasi kegiatan bahkan penghapusan

kegiatan tersebut. Padahal kebijakan dan program tersebut sudah menjadi

data dasar dalam merencanakan kegiatan penyuluhannya. Dengan

demikian jika kebijakan dan programnya berubah maka dukungan

kegiatan penyuluhannya pun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Oleh

karena itu maka revisi terhadap dokumen programa penyuluhan penting

untuk dilakukan.




195

g. Konsistensi petani dengan rencana kegiatan penyuluhan yang sudah disepakati

Seringkali dalam pelaksanaan pembinaan petani, dalam

perjalanannya terkadang muncul keinginan-keinginan petani untuk

mencoba hal-hal baru seperti komoditi tanaman yang pada saat itu

harganya tinggi. Akibat dari hal ini maka agenda kegiatan penyuluh pun

akan berubah mengikuti apa yang diinginkan oleh petani. Perubahan

agenda kegiatan yang keluar dari alur programa penyuluhan yang sudah

ditetapkan akan berdampak pada kegagalan pencapaian target output.

Perlu pengkajian mendalam terhadap komoditi baru tersebut,

apakah pengembangannya akan menguntungkan atau merugikan.

Pengkajian terhadap aspek potensi wilayah, ekonomis penting untuk

dilakukan. Tanpa melihat berbagai aspek dalam pengembangan komoditi

pertanian tersebut, pengembangan komoditas baru tersebut pada

akhirnya bisa merugikan petani jika tidak sesuai dengan potensi

wilayahnya. Atau bisa terjadi harga jualnya menjadi turun akibat produksi

yang dihasilkan tidak seimbang dengan kemampuan pasar menyerap

produksi tersebut.

h. Monitoring, Evaluasi Programa Penyuluhan dan Pembinaan Penyuluh Lapangan

Monitoring realisasi programa penyuluhan selama ini kurang

mendapat perhatian yang serius dalam sistem pengawasan dan

pembinaan penyuluh lapangan yang selama ini ada. kalaupun ada




196

petugas yang melakukan supervisi ke lapangan pertanyaan mengenai

realisasi programa penyuluhan hanya sekedar laporan tanpa ada tindak

lajut dari hasil laporan tersebut, akibatnya tidak ada kebijakan dan

tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Monitoring realisasi programa penyuluhan harusnya merupakan

bagian dari sistem penyelenggaran penyuluhan yang dilakukan secara

rutin dalam periode tertentu. Kementerian pertanian menentukan

setidaknya setiap tiga bulan sekali (triwulan) dan selanjutnya dilakukan

evaluasi menjelang pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan.

Oleh karena itu rencana monitoring dan evaluasi itu seharusnya

merupakan bagian dari agenda pembicaraan dalam penyusunan

programa penyuluhan. Penentuan indikator keberhasilan

penyelenggaraan penyuluhan rencana dan realisasi serta penyusunan

daftar pertanyaan berdasarkan indikator tersebut.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini bisa menjadi ukuran

keberhasilan dan kinerja penyuluhan dan menjadi dasar dalam menyusun

programa penyuluhan tahun berikutnya sehingga programa penyuluhan

merupakan sistem perencanaan penyuluhan yang berjalan

berkesinambungan.

i. Dukungan Sistem Kerja Penyuluhan

Penyuluhan merupakan pekerjaan lapangan dimana penyuluh

harus menjalankan tugasnya menyesuaikan dengan pola kehidupan




197

masyarakat berbeda halnya dengan pekerja administrasi yang waktu

kerjanya ditentukan dengan jam kerja. Penyuluh harus memahami betul

bagaimana kebiasaan masyarakat di desa binaanya, bagaimana pola

usahatani, siapa saja yang menjadi tokoh masyarkat, kapan waktunya

bisa bertemu dan berbincang dengan warga dan lain sebagainya. Dengan

demikian maka penyuluh akan lebih mudah untuk diterima di masyarakat

desa binaanya.

Pola hidup masyarakat di pedesaan yang berbeda-beda menuntut

adanya penyesuaian dalam pola kerja penyuluh. Penyuluh tidak bisa

melakukan pembinaan kelompok tani pada siang hari jika pola pertemuan

mereka dilakukan pada malam hari. Oleh karena itu penyuluh yang harus

menyesuaikan diri terhadap pola kegiatan tersebut.

Pada sisi lain, sistem kerja yang ada mengharuskan adanya jam

kerja yang dibatasi waktunya yaitu mulai pagi sampai siang. Hal ini

berakibat pada dilema antara masuk kantor pada jam kerja atau mengikuti

pertemuan kelompok tani binaanya yang kebetulan dilakukan pada malam

hari. Pada kondisi ini, penyuluh akan melakukan berbagai pilihan, masuk

kantor tapi absen dalam mengikuti pertemuan kelompok karena selama ini

tidak mengikuti pertemuan kelompok pun tidak pernah ada sanksi yang

diterima. Mengikuti pertemuan kelompok tapi masuk kantor siang atau

absen masuk atau mengikuti keduanya pertemuan kelompok dan masuk

kantor tepat waktu bahkan terkadang akhirnya tidak mengikuti keduanya.




198

Pola sistem latihan dan kunjungan (LAKU) yang ditetapkan dalam

pola penyuluhan pertanian sering tidak dilaksanakan secara konsisten.

Sistem kerja LAKU yang ditetapkan dengan pola 4,1,1, dimana 4 hari

merupakan saatnya penyuluh bekerja di lapangan (kunjungan), 1 hari

pelatihan bagi penyuluh dan 1 hari administrasi. Dengan pola ini empat

hari dalam 1 minggunya mulai hari Senin sampai Kamis seharusnya

penyuluh berada di lapangan/ desa binaannya pada kenyataanya

berdasarkan pengamatan peneliti pada hari tersebut penyuluh masih

kumpul di kantor dan kalau pun ada yang tidak hadir ternyata bukan di

lapangan tapi ada kepentingan urusan pribadi.

Kegiatan dan tugas lain yang dibebankan pada penyuluh harus

menyesuaikan pula dengan pola sistem LAKU tersebut. Undangan rapat

dan koordinasi sebaiknya dilakukan pada hari Jum’at atau Sabtu, yaitu

hari di mana penyuluh tidak menjalankan tugasnya dilapangan. Petugas

supervisi dari kabupaten satu contoh, seharusnya tidak menggangu pola

kerja penyuluh dengan memanggil penyuluh untuk datang ke kantor tapi

sebaiknya datang ke wilayah kerjanya penyuluh tersebut sehingga di

samping tidak menggangu pola sistem kerja penyuluh juga bisa

mengetahui bagaimana kerja penyuluh di lapangan dalam realitas.

j. Koordinasi Internal Lembaga Penyuluhan

Sebagaiman yang kita ketahui bersama bahwa penyusunan

programa penyuluhan merupakan tugas dari lembaga penyuluhan mulai




199

dari tingkat pusat sampai desa sebagaimana yang diatur dan dalam UU

Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan nomor 16 tahun

2006 pasal 11, 12, dan 13. Oleh karena itu programa penyuluhan sudah

selayaknya menjadi pedoman utama bagi penyuluh dalam menjalankan

tugasnya di lapangan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas penyuluh di lapangan segala

aspek pendukung dan yang memperlancar pelaksanaan tugas perlu

dibenahi dan diatur agar bisa tercipta sistem kerja yang baik. Programa

penyuluhan harus menjadi suatu sistem pengendali yang akan

menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dari lembaga penyuluhan.

Oleh karena itu programa penyuluhan harus dibangunan mulai dari proses

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi.

Proses penyusunan programa penyuluhan yang selama ini baru

dilaksanakan mulai tingkat kecamatan perlu segera ditingkatkan dan

diawali mulai dari tingkat desa dengan metode penyusunan yang tepat.

Penggalian keadaan wilayah, masalah yang ada dan solusi yang akurat

perlu digali dengan melibatkan partisipasi aktif dari pelaku utama dan

pelaku usaha. Dengan demikian maka data tersebut selain menjadi bahan

masukan bagi perencanaan pembangunan desa juga menjadi data yang

tepat dalam kegiatan penyusunan programa penyuluhan pada tingkat di

atasnya.




200

Pemahaman tentang metode penyusunan programa penyuluhan

dan penjabarannya dalam RKTP yang selama ini ada, perlu lebih

ditingkatkan. Dari pengamatan matriks programa penyuluhan, sulit

membedakan antara keadaan dan masalah. Demikian pula dengan

perumusan tujuan harus tepat dan sesuai dengan orientasi penyuluhan.

Oleh karena itu perlu adanya pembinaan secara kontinyu pada pihak-

pihak yang terlibat dalam penyusunan programa penyuluhan.

Monitoring sistem perencanaan dan pelaksanaan programa

penyuluhan perlu lebih diperkuat kembali sehingga adanya Sistem

pengawasan Koordinasi antar berbagai strata lembaga penyuluhan dalam

perencanaan maupun pelaksanaan perlu dibenahi dan ditata kembali

sehingga lembaga penyuluhan bisa terintegrasi dengan baik untuk

mewujudkan sinergitas.

Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya koordinasi yang solid

dari seluruh komponen organisasi lembaga penyuluhan. Sehingga seluruh

komponen organisasi bisa berjalan dalam suatu sistem organisasi yang

teratur untuk mewujudkan tercapainya visi misi organisai yang merupakan

aspirasi petani. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Jamil, M.H.

(2012) yang membuktikan bahwa ada pengaruh nyata pengelolaan BPP

pada program aksi (Programa penyuluhan, RDK dan RDKK) dalam

dimensi tata kelola dan kepemimpinan.




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang diperoleh dalam

penelitian ini maka kesimpulan yang bisa diambil adalah :

1. Alur penyusunan programa penyuluhan mulai dari tingkat desa,

kecamatan, kabupaten dan provinsi belum terintegrasi dengan baik.

Penyusunan programa penyuluhan tingkat desa belum terlaksana dan

lemahnya keterkaitan programa penyuluhan tingkat Kabupaten

dengan Provinsi Jawa Tengah yang rata-rata hanya 29% programa

penyuluhan Kabupaten terkait dengan programa penyuluhan Provinsi

Jawa Tengah.

2. Penjabaran Programa penyuluhan menjadi Rencana Kerja Tahunan

Penyuluh (RKTP) dan rencana kerja harian penyuluh masih lemah.

Rata-rata hanya 28,1% tujuan yang ingin dicapai dalam programa

penyuluhan yang dijabarkan oleh penyuluh lapangan menjadi rencana

kerja harian.

3. Faktor pendukung realisasi programa penyuluhan adalah kebijakan

pemerintah Kabupaten Magelang, lembaga penyuluhan pemerintah,

jumlah petugas penyuluhan, fasilitas pendukung, jumlah kelompok

tani, dukungan anggaran operasional, infrastruktur jalan penghubung

sedangkan faktor penghambat terlaksananya programa penyuluhan di




202

lapangan disebabkan oleh faktor : Perubahan keadaan dan kondisi

lingkungan, kapasitas penyuluh lapangan, perubahan rencana

kegiatan dan anggaran, konsistensi petani dengan rencana kegiatan

penyuluhan, pelaksanaan monitoring evaluasi programa dan

pembinaan penyuluh, dukungan sistem kerja penyuluhan, koordinasi

internal lembaga penyuluhan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saya menyarankan pada pihak yang

terkait sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran untuk terealisasinya pelaksanaan

kegiatan penyusunan programa penyuluhan tingkat desa dengan

melibatkan dukungan pihak pemerintahan desa dalam anggaran atau

fasilitas dalam pelaksanaanya sehingga dokumen yang dihasilkan

bisa mendapat pengakuan dari pihak pemerintah desa sebagai bagian

dari dokumen resmi rencana pembangunan.

2. Perlu adanya peningkatan sistem pengawasan dan pembinaan yang

lebih baik terhadap penyuluh lapangan sehingga bisa lebih

meningkatkan komitmen, kualitas dokumen programa penyuluhan dan

penjabaran yang dihasilkan, pelaksanaan dan kapasitas penyuluh.

3. Peningkatan partisipasi aktif pelaku utama dan pelaku usaha dalam

programa penyuluhan mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi pencapaian hasil. Oleh karena itu perlu adanya pedoman

yang mengatur mengenai hal ini.




203

4. Dalam penyusunan programa penyuluhan, selain bisa dihasilkan

dokumen rencana kegiatan penyuluhan, penting untuk merumuskan

indikator keberhasilan programa penyuluhan yang mudah terukur,

instrumen monitoring dan evaluasi serta jadwal kegiatan monitoring.

5. Perlu adanya peninjauan terhadap aturan kerja yang menyangkut

penyuluh terutama penyuluh lapangan. Mengingat pola kerja penyuluh

yang harus lebih banyak di wilayah binaanya berbeda dengan pola

kerja tenaga administrasi yang tugasnya lebih banyak di kantor.

6. Tugas penyuluh lebih diarahkan pada penumbuhan dan pembinaan

lembaga petani dalam wilayah kerjanya sehingga lembaga petani bisa

meningkat kapasitas dan kemampuannya menjadi lebih mandiri dan

dapat memberikan manfaat bagi anggotanya khususnya dalam

kegiatan usahatani. Mengingat pentingnya posisi lembaga petani

dalam peningkatan kesejahteraan petani

7. Kegiatan penyusunan programa penyuluhan desa sebaiknya

diintegrasikan dengan kegiatan penyusunan rencanaan pembangunan

desa. Dengan demikian disamping akan terbangunnya sinergitas

pembangunan berbagai sektor di wilayah desa tersebut, kwalitas

perencanaan bisa lebih baik karena ditunjang dengan metode

perencanaan yang rasional dan biaya yang digunakan menjadi lebih

efisien.




DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Amin, Tatang M. 2010. Pokok-pokok Teori Sistem. Rajawali Press, Jakarta.

Andi Sayumitra, 2009. Implementasi Perencanaan Partisipatif dalam mewujudkan pembangunan di desa Lapang Kecamatan Juhan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, skripsi tidak diterbitkan, Sumut: Ilmu Administrsi Negara, Universitas Sumatera Utara

Anonim . 2004. Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Pembangunan Agribisnis. Departemen Pertanian, Jakarta.

Burhanuddin, R. 2006, Pemberdayaan Petani Miskin di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Ekonomi . ISSN 0854-9842, Vol. 11 no. 2. (http://journal.tarumanegara.ac.id Diunduh : 20 Mei 2012, 10:24:52 )

Fatah, L. 2007. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pustaka Banua, Banjarbaru Kalsel.

Hafsah, M.J, 2006, Kedaulatan Pangan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Herawati, 2005. faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi kontak tani dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian (Kasus WKUPP Nyalindung Kabupaten Sukabumi), Thesis tidak diterbitkan, Bogor : Sekolah Pasca Sarjana, IPB

Ife, J. Tesoriero, F. 2008. Community Development (Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, edisi ke-3. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Istiningsih .2008 . Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Bantul di Era Otonami Daerah (The Performance of Agriculture Extension Workers (AEWs) in Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman and Bantul Regencies in Era of Regional Autonomy), Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. Volume 4, Nomor 1, Juli 2008




205

Jamil, M.H, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Dampaknya pada Perilaku Petani Padi di Provinsi Sulawesi Selatan, Disertasi tidak diterbitkan, Bogor : Sekolah Pasca Sarjana, IPB

Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Marlina Aginta, 2011, Evaluasi Program Penyuluhan Yang Mendukung Usaha Tani Di Kecamatan Pancur Batu ( Studi Kasus: Wkpp Namorih Dan Bintang Meriah Kecamatan Pancur Batu), Thesis tidak diterbitkan Medan : Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

Priyono. 2009. Penyusunan Programa Penyuluhan, (WWW.Ilmu peternakan.com diakses tanggal 26 Juli 2012)

Rustiadi, E. Saeful, S. Panuju, Dyah R. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crespent Press, Jakarta.

Salman, D. 2009. Perspektif dan Kecenderungan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah Di Indonesia. Bahan Mata kuliah Teori dan Paradigma Pembangunan Makassar : Unhas Makassar (tidak dipublikasikan)

Saragih, B. 2002, Arahan Diskusi Draft Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Bogor, Nopember 2002 (tidak dipublikasikan)

Sesbany, 2007, Penguatan Kelembagaan Petani Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani, Medan : Universitas Sumatera Utara. Repository.usu.ac.id. diunduh: 16 Juli 2012

Shrode, W.A and Voich, D., jr. 1978. System Analysis for Business Managemement, 3rd. Ed. Prentince-Hall, New Delhi:

Slamet, M. 1985, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. Interaksi Tahun I No.1: 3-7

________ 2000, Memantapkan posisi dan meningkatkan peran penyuluhan pembangunan dalam pembangunan. Disampaikan dalam seminar pemberdayaan sumberdaya manusia menuju terwujudnya masyarakat madani di Bogor, 25-26 September 2000.




http://www.ilmu/

206

Sugiyono. 2011. Analisa data penelitian Kualitatif, pemahaman metodologis ke arah penguasaan model aplikasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Supranto. 2004. Proposal Penelitian Dengan Contoh. Jakarta: UIP

Theodorson, G.A. 1969. Modern Dictionary of Sociology. In Dusoldorp. 1981. P.33

Van Den Ban, AW. Hawkins, HS. 2005. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.

Peraturan-Peraturan

Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian perikanan dan kehutanan (SP3K) no. 16 tahun 2006

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

‘Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan Sdm Pertanian Departemen Pertanian 2008 Pedoman Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian




207

(BPSDM) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2007. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bagi Penyuluh Pertanian. Jakarta: BPSDM Deptan.

(Deptan) Departemen Pertanian. 1988. Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.

________________________. 2003. Pedoman Umum Penyuluhan Pertanian dalam Bentuk Peraturan Perundangan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya. Jakarta: Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.




208

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Responden Penelitian

2. Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2011 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3. Matriks Programa Penyuluhan Kabupaten Magelang yang Terkait

dengan Programa Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan

Tujuan yang Ingin Dicapai Tahun 2011

4. Matriks Programa Penyuluhan Kabupaten Magelang yang Terkait

dengan Programa Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan

Tujuan yang Ingin Dicapai Tahun 2012

5. Matriks Penjabaran Programa penyuluhan Kec. Pakis dan RKTP

Penyuluh Tahun 2012

6. Matriks Penjabaran Programa penyuluhan Kec. Secang dan RKTP

Penyuluh Tahun 2012




Documents

ANALISIS PROGRAMA PENYULUHAN KABUPATEN MAGELANGdigilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital... · 2020. 11. 5. · 4. Luas wilayah, jumlah desa/ kelurahan per kecamata Pemkab