Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sub Bagian Humas dan Tata usaha BpK Rr perwakiran provinsi Bari
Edisi z lg'h&, tp ArtoLet rc(,Hal :3
Huku
aitPenanganan Korupsi,:,,, . *tf;-:* $,'-..; '," .i . j .,.
t ' ,:
enegak
Terk
rnr$$N{t{ff*it{0tpfHililffi
!f ssflil{ frrueruIAru (APAqln$ pf
l,tt0Af, lt|ltrufll
ru
cpparn ae", b;;; :'*,":"" ffi ilt,fig:,[ "j*.?I1,"r"""'j';Dalam sambutannva;^Ketua i"tr" J"j"
"tau auditor deneanSementara KpK Taufieclrachman i"ait* lT"igan ada sekat a-tau
*$*lf ykan.ssstjii berker+ ugo.-K"i"u ;"nu ngobrot dan rukarDangrsuserapanApBNatauApBD terpon karbna ujir"" i.it r",nX,"rendah, gara-gara takut diperiksa tan]unrya-' -..
penegak hukum. Namun iiu aise- bia, jug" mengharailkan asar.but Taufiequrachman .omong penyeiiifiR, p"ny,Aik dan audiiorkosong. "Sangat_ aneh kerika pen_ agar menghiia"6t".
-"i"i i"f."i*egakan,hukum digunakan sebagai ain.uaa kiai<ut intut *",nil!.#alasan," terangnya dihadapan t-gO tas korupsi. il1",;;l;ffi;'il;peserlapelatihan. memaini<an mereka. .,Misalnya
Ia mengatakan, alasan yang ada tersangka sampai b".t"fi;:me_ngatakan takut menjalair kai tah un tapi"tid"k ai;;;;;.?#;
DENPASAR, NusaBali nrnrrar. r.-.
**ry6rru,,r, 53!:triifi:{iijl"1-f;kfiilJHi{{f ijilult&}i,i"r"Tir""T*H jBPK(BadanPemeriksaKe";"c*i ;;;ilkii"rena pikiran koto. i."n$ memtuat t"mimuL"t"ng-
sertaBPKPWilavahBalimengi"kuti air p".L""tan yang dilakukan "e1Ta,si strategii;Leilernya.PelatihanBersainaKaoastas'eei-
i{#A;. ,,rtu karena pikiran ,, orti'niuri['iry#*"ta""sr"
egak Hukum dalam Penanganan kotor,-i'an memang ada niat './artawan, Ruki ieinpaf glt_alyaTipikor di Hotel sanur paiaais; ;;;;ii ilnguntungkan orans .erkait ."n."n" .""i5ilu xpk.Plaza, Sanur, Denpasat Senin rr|n aun'ii.i sendiri. Makanv5 lengal,te€as dia menjawab bag[19/10). takut menlatankan program,,, .nyr tlaal? m"r"i"i,^l?, ,""1;i. , Acaratersebutlangsungdihad- t;;i;;";;;i:"ffi};i:j,ff"'::, lantaranUuxpxurrrnritansuci.
ll'.p::q:.'lpinupi.ulpi"n"fJr #;;:fiil::mbuttepuktansan f l1ny" aia mengal;i<an revisinukum seperti Ketua Sementara ta'berharap dalam pelatihan Sfalqnuntukmenguatkan,bukan
Iif,,iEl,l,i;t.""rt?;i1.,!Tlj:f, iff Hu+l;1ft',rrs#Ifi :?:il-,1*l,lstn*tlKabareskrim Mibes Polri Koplen d;;;&ilerrujuan samayaitu ;fTk.
ni"lsu"lt"n, ,nir't nr"--Anang rskandar; lampidsus. Keja_ ;;t,k ;;;;":":11:," r"ffii fl:il"r:",llftrfinfliffnjllgung R widyo pramono, Kepila K;il; ftpK yrng ,"nggrhdrl;; illn;,t"errny, . & rezSpXP e.drn Adiprana..Anggotg Abraham Samad ini juga me_Ill BPK Eddy Mutvad' r:^t::q'
,{F;ri.;lurpenegakhukumdan Wakil Ke-pala pusat pelaporan jangan a?a s"nar atau ego. ,,Kalau9an.4nalisis Transaksi Keuingan b"tltifrr"l*(PP4rKl ag"ibi""t"tr sama Dorisi 5i,1",*Il* ryliti
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi
Hal
: I$.nf,r, Jo 6lrtob^ Qatl
Ruko Pemkab JembranaDijadikan Tempat Kos
Disewakan Rp 5.000PerHari
. NUSAAALTIE DIWANGKARABUKo dekat areal Parkir Manuver perabuhan Girimarruk, Kecamatan M;tt;,be_ralih fungsi jadi tempat kos. :
. Sejumlah penghunimengaku secara
legal menempati rukodengan membayar
sewa kepadapegawai Kelurahan.
Gilimanuk.
NEGAM,NusaBali
... [ungpirumah toko (ruko) mi-lik Pemkab Jembana di dekdt ar-eal parkir manuver pelabuhanGilimanuk, Kelurahan Gilimanuk,Kecamatan Melaya, fembrana,orsatahgunakan. Bukannya untukberjuala& malah ruko tersbbut diia-dikan tempat kos untuk pendudlkpendatang (duktang). Merel€ dike-nakan_harga sewa Rp 150 ribu perbulan. Jika tak mampu bayaa culiup
sewa Rp 5 ribu per ha4i.
. _. Informasi di lapangan, ruko yang
dibangun di era kepemimpinan nulpatilembrana I GedeWinasa itu su-dah lama tidak aktif Sejbk dibangunpada tahun 2000-an, duluhan rikoini sempatdiisi para p6dagangoleh-o_leh li*ras Bali dariwarga setempatNamun tak berselang lama, parapedagang meninggalkan ruko inikarena dinilai tak st-ebgis. Setelah
' cukup lama kosong beberapa rukoleJ+ ditruni sejumtah duktahg mu-lai dari kalangan buruh banfrnaqpedagang, hingga cewek tafe aiseputaran Gilimanuk
Sejumlah penghuni mengaku.secara legal menempati ruko terse_but dengan membayar sewa ke-pada pegawai Kelurahan Gilimanuk'lBryarnta per butan Rp 1.50.000di luar listrik dan air, Hiasanva adapetugas dari kelurahan yaig me-
PulCu!," qndop salah saru peng-huni ruko, Rianti, ++, Senin (f 9/10).Janda asal Madur4 Jawa fimir ini,mengaku sudah hampir setahunn gkosdi rukotersebuf Menempatiruko cu}up dengan melapor kephda
P
sub Bagian Humas dan Tata usaha BPK R, perwrakitan pro'tinsi Erafi
Edisi
Hal
: Jrtat? , )o A<dov l41f
pihak kelurahan dqngan menyerah-kan KIP dan mebayar Rp 150.000untuk sewa bulan pertama"
"Tiap bulan pegawainYa bi-asanya datang menagih. Kalautidak punya uang bisa disewa RP
5.000 setiap hari. UangnYa Ya kat-anya disetorkan ke kelurahani ' ujarpehghuni ruko Yang juga sebagaibedaeang kelontong ini. Secarahnci,"mei6ta menga[u tidak tahqada berapa ruko yang disediakan.Namun dari puluhan ruko terse'lbu! sebagian besarnya telah terisi'"Kalau tidak salah ada enam Yangmasih kosong. Gonta-ganti peng-i '
ghuninya. Kebanyakan memangdipakai tempattinggal," ujar Dodokpenghuni lainnya.
Lurah Gilimanuk, I GedeNgurah Widiada, mengakui jikasejumlah ruko telah ditemPatisejumlah duktang, Para duk-tang itu merupakan Pedagang disepitaran ruko. MenurutnYa, ada30 ruko yang disediakan, keban-yakan milik pribadi. "Mungkinhanya sekitar 7 ruko saja Yangditempati. BanYak Yang tidak
mau, karena memangkatanya sepikalau berdagang di sa'na," ungkapWidiada.
Mengenai pungutan RP150.000 perbulan bagi Penghuni,ia mengaku tidaktahu secara Pas-ti. Pengelolaan ruko tersebut, su-dah ada surat kuasa dari PemkabJembrana kepada kelurahan. "TaPi
setahu saya, tidak ada.Pungutanbegitu. Mungkin kalau sekedaruntuk kebersihan memang ada.Coba saya akan cek lagi ke staf.Yang jelas secara restni, kamitidakada meminta pungutan," ujarnYa.
Ketua DPRD Jembrana I KetutSugiasa, mengatakan keliru jikaruko itu digunakan untuk tempatkos. Apalagi sampai ada pen-gakuan pungutan sebesar RP1 50.000 per bulan yang dipastikantidak masuk ke Kas Daerah. Sug-iasa perintahkan Lurah Gilimanukagar melakukan pengecekan danmerapikan areal ruko tersebut."Kalau untuk jualan ya silakan,karena sesuai, Tapi kalau digu-nakan tempat kos, sudah salahbedar," katahya. 6 od
\
rr
ll roisi : s0tco, lo ur,hlan 2e(r llrI
fl nrr ,* llII
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Provinsi Bali
masalah, Penambahan angga-ran itu sudah menjadi kesePa-katan eksekutif dan legislatif.Mengenai tambahan itu, adausulin dan aspirasi dewan. Se-
hingga akhirnYa ada tambahandana lasi RP 37 miliar.
"xarii tidak ada bermain.Karena angka inilah Yangsudah diteken dalam raPatparipurna. Kami mengako-modir aspirasi dewan," kataSuambara.
Untuk membuktikan omon-gannya, Suambara bersediamembuka dokumen raPatpembahasan lengkaP KUA-PPAS yang dilakukan eksekutifbersama legislatif. "Ada kokdokumennya," tandasnya.
Secara terpisah Kabag Hu-mas dan Protokol Pemkab
Badung sebagai iuru bicarapeniabat bupati, M Gede RakaVuda menambahkan, bahwaKUA dan PPAS merulPakanrangkaian dokumen Penyu-sunan RAPBD Yang $ecarasubstansi menjadi kbmPe-tensi dan kewenangan TAPD'"Pak Suambara yang hadirmemenuhi undangan Komisilll ini sebelumnya telah men-dapatkan petunjuk dan ara-han dari Penjabat BuPati agartidak memberikan penjelasantentang KUA dan PPAS danRAPBD karena itu menjadikompetensi TAPD. PenjabatBupati menekankan bahwapak Suambara hanya bolehmenjelaskan kegiatan yang adapada instansinya," kata RakaYuda.6 as