PELATIHANPANDUAN PELATIHAN
DASAR
Judul Buku:Panduan Pelatihan – PELATIHAN DASAR
Penyusun:Palang Merah Indonesia (PMI)
Editor:Palang Merah Indonesia (PMI)
Penerbit:
Markas Pusat Palang Merah Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 96, JakartaEmail : pmi.or.id Laman : www.pmi.or.idTwitter : @palangmerahFacebook : Palang Merah IndonesiaYoutube : Palang Merah Indonesia
Design Sampul, Illustrasi & Tata LetakeLBe Creative | [email protected]
Copyright@2015
Cetakan Pertama, Februari 2015
ISBN 978-979-3575-79-7
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
i
KATA PENGANTAR Peran serta dan kontribusi masyarakat khususnya kelompok lembaga usaha (perusahaan) di bidang kemanusiaan semakin bertambah di berbagai bidang melalui sarana lembaga sosial dan kemanusiaan yang ada. Mitra perusahaan dengan sumber daya manusia dan sumber dayanya sangat berpotensi melakukan kegiatan kemanusiaan membantu sesama. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai satu-satunya perhimpunan nasional organisasi palang merah, tumbuh dan berkembang bersama komponen masyarakat telah secara bersama memberikan pelayanan kepada sesama di saat darurat maupun dalam situasi normal.
Tegas tercantum dalam amanat UU no. 24 tahun 2007 bahwa lembaga usaha bersama lembaga internasional berkesempatan berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. PMI sebagai wadah bagi sukarelawan bidang kemanusiaan, membuatkan secara khusus sistim bagi mitra perusahaan untuk bersama-sama melakukan kegiatan kemanusiaan.
Tersedianya buku ini diharap mampu menambah keterampilan bagi pembelajar dari mitra perusahaan dan tentunya meningkatkan rasa kesukarelawanan dalam memberikan pelayanan kemanusiaan bersama PMI. Kebutuhan-kebutuhan terkini serta situasi kondisi di bidang kemanusiaan yang terus berkembang tentunya dapat menambah khasanah dan konten buku selanjutnya.
Kelengkapan pelatihan mitra ini terdiri atas 7 (tujuh) buku yakni Basic Training, Emergency Assessment, Relief Distribution, Disaster Risk Reduction, Hygiene Promotion in Emergency, Stress Management dan Kurikulum Pelatihan Mitra berisikan materi pengenalan terhadap perhimpunan nasional Palang Merah Indonesia serta keterampilan di bidang penanggulangan bencana dan kesehatan. Buku panduan pelatihan diperuntukkan bagi pembelajar sebagai pegangan dalam proses pelatihan sedangkan buku kurikulum menjadi panduan tim pelatih dan penyelenggara pelatihan dalam pelaksanaannya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga menjadi acuan bagi peningkatan keterampilan sumber daya manusia pihak mitra perusahaan dalam semangat kesukarelawanan bersama PMI.
Jakarta, 11 Februari 2015
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASARPanduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
ii
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR IDUNIA KEPALANGMERAHAN 1• Komponen Gerakan 1• Palang Merah Indonesia (PMI) 4• Penggunaan Lambang 5
PERHIMPUNAN NASIONAL PALANG MERAH INDONESIA 13• Dasar Hukum PMI 13• Keanggotaan 16• Struktur Organisasi PMI 18• Perbendaharaan 19• Visi dan Misi PMI 19• Kegiatan PMI 20
CORPORATE VOLUNTEER 26• Program Corporate Volunteer 26• Gambaran Kegiatan Corporate Volunteer 28• Alur Program Corporate Volunteer 28• Bentuk Program Corporate Volunteer 29• Penghargaan dan Pengembangan Kapasitas 31
DASAR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA, JENIS DAN KARAKTERISTIK BAHAYA 32
• Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana 32• Jenis dan Karakteristik Bencana 39
PELAKU PENANGGULANGAN BENCANA 50
• Kutipan Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No.24 Tahun 2007 53
• Tanggap Darurat Bencana 56• Pemulihan Dampak Bencana 60• Upaya Pengurangan Risiko 64
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
1
I. DUNIA KEPALANGMERAHAN
A. GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL
KOMPONEN GERAKAN
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
berawal dari gagasan Hendry Dunant seorang bangsawan
berkewarganegaraan Swiss yang dituangkan dalam sebuah buku
berjudul “Memory of Solferino”. Buku ini ditulisnya sekembali
menyaksikan perang Solferino pada 1859. Dua gagasan dalam buku
tersebut adalah:
1. Membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan untuk menolong korban perang.
2. Membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang (serta melindungi para sukarelawan yg membantu dinas
kesehatan militer).
2
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Seiring berjalannya waktu, kedua gagasan tersebut telah terwujud. Gagasan pertama “Membentuk organisasi sukarelawan” terwujud dengan adanya komponen gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Komponen Gerakan tersebut adalah ICRC (International Committee of The Red Cross), IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) dan Perhimpunan Nasional (Palang Merah/Bulan Sabit Merah di setiap negara, dan hanya ada satu perhimpunan dalam satu negara – di negara kita adalah PMI). Sedangkan gagasan kedua terwujud dengan adanya Hukum Perikemanusaiaan Internasional (HPI).
Dalam melaksanakan kegiatannya, komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional berpegang teguh pada Tujuh Prinsip-prinsip Dasar Gerakan yang meliputi; Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan.
Mandat dan tugas Komponen Gerakan serta mekanisme kerja organisasinya diatur secara umum oleh Anggaran Dasar Gerakan dan secara khusus oleh Anggaran Dasar masing-masing komponen.
1. ICRC (International Committee of the Red Cross - Komite Internasional Palang Merah)• ICRC berkedudukan di Jenewa, Swiss dan merupakan lembaga
kemanusiaan yang mandiri, netral dan tidak berpihak. ICRC merupakan penggagas Gerakan Palang Merah berdiri pada tahun 1863. Delegasi ICRC berada di lebih dari 60 negara di dunia, dan melaksanakan aktifitasnya di lebih dari 80 negara.
• Mandat ICRC adalah melindungi dan membantu korban konflik bersenjata serta mempromosikan Hukum Perikemanusiaan Internasional.
• Kegiatan ICRC mempunyai dua tujuan, yaitu melindungi dan membantu korban-korban pertikaian (konflik bersenjata). Bentuk-bentuk kegiatannya dalam kapasitasnya sebagai penengah netral kepada militer dan korban sipil dari konflik bersenjata serta menyediakan perlindungan-bantuan antara lain; memulihkan kembali keluarga yang terpisah (antara
3
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
tawanan konflik bersejata dengan keluarganya atau antar keluarga yang terpisah), mengelola dan menjalankan Badan Pusat Pencarian, melakukan operarsi bantuandan kesehatan pada masa darurat, perlidungan dan melakukan kunjungan tahanan, serta melakukan diseminasi tentang Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI).
2. IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah)• IFRC beranggotakan seluruh Perhimpnan Nasional, dan
berfungsi sebagai badan kordinasi antar Perhimpunan Nasional.
• Mandat IFRC adalah sebagai kordinator Perhimpunan Nasional dalam bantuan bencana alam/teknologi dan kesehatan.
• Kegiatan IFRC antara lain adalah; mempromosikan Prinsip-prinsip Dasar dan Nilai-nilai Kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, tanggap bencana, layanan kesehatan kepada masyarakat, mempromosikan pembentukan dan pengembangan Perhimpunan Nasional dan pengembangan kapasitas organisasi.
3. Perhimpunan Nasional• Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit
Merah atau biasa disebut perhimpunan nasional adalah organisasi kemanusiaan yang ada di setiap Negara anggota penandatangan Konvensi Jenewa.
• Setelah diakui oleh ICRC, Perhimpunan Nasional didaftarkan untuk menjadi anggota IFRC.
• Di setiap Negara hanya ada satu Perhimpunan Nasional dan merupakan organisasi nasional yang otonom.
4
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
• PMI adalah Perhimpunan Nasional di Indonesia, keberadaan
dan aktifitasnya mendapat pengakuan melalui Keputusan
Presiden (Keppers) RIS No. 25 tanggal 16 Januari 1950,
Keputusan Presiden (Keppress) No. 246 Tanggal 29 November
1963, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 023/Birhub/1972,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980.
• Asas PMI adalah berdasarkan Pancasila, dengan tujuan membantu
meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana,
baik alam maupun akibat manusia tanpa membedakan agama,
bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan
pandangan politik, semata-mata atas dasar prioritas yang paling
membutuhkan pertolongan.
• Secara garis besar PMI melaksanakan kegiatan-kegiatan;
Diseminasi nilai-nilai Palang Merah dan Hukum Perikemanusiaan
Internasional (HPI), Pengembangan dan Pembinaan PMR dan
Sukarelawan, Tanggap Darurat Bencana, Pelayanan Kesehatan
masyarakat dan Ambulans, Pemulihan Hubungan Keluarga,
Dukungan Psikososial, dan tugas khusus yaitu Pengelolaan
Transfusi Darah.
PENTING!Komponen GERAKAN PALANG MERAH meliputi ICRC, IFRC dan Perhimpunan Nasional (Dalam satu Negara hanya ada 1 Perhimpunan Nasional)
5
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
PENGGUNAAN LAMBANG
Sejarah Penggunaan Lambang
Satu lambang dapat dimanifestasikan sebagai ciri yang dianggap
mewakili satu pesan atau presentasi dari suatu kelompok, daerah,
Negara atau apapun juga. Sebagai sesuatu yang mewakili pesan,
lambang juga memiliki fungsi.
Sebelum lambang palang merah diadopsi, setiap satuan medis
kemiliteran – setidaknya di Eropa – memiliki tanda pengenal
tersendiri. Austria misalnya, menggunakan bendera warna
putih, Prancis menggunakan bendera warna merah, dan Spanyol
menggunakan bendera kuning. Kenyataannya tanda-tanda yang
berbeda tersebut menimbulkan akibat yang tragis, seringkali
kesatuan medis menjadi sasaran pihak lawan karena tidak dikenali
sebagai kesatuan medis yang bertugas menolong korban perang.
6
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Akhirnya pada 1863, berlangsung Konferensi Internasional I di
Jenewa-Swiss yang dihadiri oleh 16 negara; Negara-negara yang
menyadari perlunya tanda yang sama untuk anggota kesatuan
dinas militer. Tanda tersebut harus berstatus netral dan dapat
menjamin perlindungan terhadap mereka di medan perang.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap Negara Swiss, Konferensi
Internasional sepakat menggunakan lambang Palang Merah di atas
dasar putih sebagai tanda pengenal untuk kesatuan medis militer
di setiap Negara. Lambang tersebut diambil dari warna kebalikan
bendera nasional Swiss, palang putih di atas dasar merah. Bentuk
palang menawarkan keuntungan teknis untuk memberikan pesan
khusus yaitu mudah diingat, mudah dikenali dari jarak jauh dan
memiliki desain yang sederhana serta mudah dibuat.
7
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Setelah diadopsi, lambang Palang Merah diartikan sebagai:
• Lambang Pembeda: Ada pembeda yang nyata antara kesatuan
tempur dengan kesatuan medis.
• Lambang yang netral: Pemberian satu tanda yang sama bagi
seluruh anggota kesatuan media militer di setiap Negara, mem-
berikan mereka status netral.
Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa pengajuan dari
Negara-negara berkaitan dengan penggunaan lambang untuk
kesatuan medis militernya. Tahun 1876 saat perang Balkan,
Kerajaan Ottoman (Turki pada saat ini) mengajukan lambang lain
untuk kesatuan tentara militernya berupa bulan sabit merah di
atas dasar putih.
Pada 1929 Persia mengajukan lambang lain, yaitu Singa dan
Matahari Merah di atas dasar putih. Kemudian Konferensi Inter-
nasional mengakui dua lambang pembeda tambahan yaitu Bulan
Sabit Merah di atas dasar putih dan Singa dan Matahari Merah di
atas dasar putih. Namun sejak tahun 1980 Persia berganti menjadi
Republik Iran dan tidak lagi menggunakan lambang Singa dan
Matahari Merah tetapi memutuskan menggunakan lambang Bulan
Sabit Merah.
Satu lambang pembeda lain yang di sahkan melalui protokol
tambahan III adalah lambang Kristal Merah di atas dasar putih,
dan menjadi penutup bagi negara-negara untuk mengusulkan
penggunaan lambang-lambang lain bagi kesatuan medis militernya.
Dengan demikian terdapat 4 (empat) lambang yang diakui sebagai
lambang pembeda, yaitu: Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Singa
dan Matahari Merah, Kristal Merah. Namun hingga saat ini lambang
yang digunakan oleh dinas kesehatan militer dan Komponen
Gerakan adalah Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah.
8
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
PENTING!Setiap Negara hanyaboleh menggunakan salah satu lambang
9
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah memiliki dua fungsi yaitu sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal.
• Sebagai Tanda Pelindung: Konvensi Jenewa 1949 sebagai bagian dari Hukum
Perikemanusiaan Internasional (HPI), mengenal adanya prinsip
pembedaan (distinction principle), yaitu untuk membedakan
kombatan (peserta tempur) dengan non kombatan (bukan
peserta tempur), seperti penduduk sipil dan kesatuan medis
militer.
• Sebagai Tanda Pengenal: Berfungsi untuk menandakan bahwa penggunanya adalah pihak
yang terkait dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit
Merah Internasional:
- Komite Internasional Palang Merah (ICRC)
- Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah (IFRC)
- Perhimpunan Nasional
Gambar 1. ICRC melakukan pertolongan kepada korban
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
10
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Pihak yang berhak menggunakan lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam fungsinya sebagai Tanda Pelindung:
• Pada Masa Konflik Bersenjata- Kesatuan medis dan rohaniawan militer suatu Negara.
- Perhimpunan Nasional dari suatu Negara yang diperbantukan
pada kesatuan medis militer dan tunduk pada hukum
peraturan militer.
- Semua unit medis sipil; dengan izin tertulis dan pengawasan
dari pemerintah.
• Pada Masa Damai- Kesatuan medis dan rohaniawan militer suatu Negara
- Perhimpunan Nasional dari suatu Negara; dengan persetujuan
dari pihak yang berwenang.
Catatan khusus, ICRC dan IFRC boleh menggunakan lambang ini
di setiap saat tanpa pembatasan.
Sementara pihak yang berhak menggunakan lambang Palang Merah
dan Bulan Sabit Merah dalam fungsinya sebagai Tanda Pengenal:
• Pada Masa Konflik Bersenjata- ICRC
- IFRC
- Perhimpunan Nasional
• Pada Masa Damai- Perhimpunan Nasional
- Unit medis non Gerakan dalam fungsinya untuk pertolongan
pertama secara temporer, sesuai dengan perundang-
undangan nasional dan atas izin tertulis dari
Perhimpunan Nasional.
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
11
PENTING!Dinas Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan lambang Palang Merah
Gambar 2.Penggunaan Lambang Palang Merah oleh Dinas Kesehatan TNI
12
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Penyalahgunaan Lambang
Setiap Negara penandatangan Konvensi Jenewa memiliki kewajiban
untuk membuat aturan penggunaan lambang guna mencegah
penyalahgunaannya.
Kategori Penyalahgunaan Lambang
• Peniruan Penggunaan lambang dengan warna dan bentuk yang mirip.
Peniruan biasanya menambahkan tulisan atau gambar pada
lambang.
• Penggunaan yang tidak tepatPenggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik
oleh pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak.
13
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
• Pelanggaran beratPenggunaan lambang oleh pihak yang berhak namun digunakan
untuk tujuan yang tidak sesuai dengan Hukum Perikemanusiaan
Internasional (HPI), misalnya mengelabui lawan dengan
bersembunyi di balik tanda pelindung atau tanda pengenal.
B. PERHIMPUNAN NASIONAL PALANG MERAH INDONESIA
Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi netral dan
independen yang melakukan kegiatannya untuk kemanusiaan. Saat
ini PMI berada di 33 Provinsi 466 Markas di Tingkat Kabupaten/
Kota dengan 1.438.387 Sukarelawan tersebar di Indonesia. PMI
lahir pada 17 September 1945, PMI memiliki mandat utama untuk
membantu meringankan penderitaan masyarakat dalam merespon
bencana dan memberikan pertolongan pertama.
DASAR HUKUM PMI
Keberadaan PMI dengan segala aktifitasnya di Indonesia,
mendapat pengakuan melalui:
14
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
1. Keputusan Presiden (Keppres) RIS Nomor 25 tanggal 16 Januari 1950.
Menunjuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-
satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah
di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneve
(1864,1906,1929,1949).
2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 246 tanggal 29 November 1963.
Melalui Keppres ini Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan
“Tugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang Merah Indonesia
yang berasaskan perikemanusiaan dan atas dasar sukarela
dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham
politik”.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 023/ Birhub/1972.
Berdasarkan peraturan ini, PMI dapat menyelenggarakan
pertolongan pertama maupun menyelenggarakan pendidikan
pertolongan pertama serta dapat mendirikan pos pertolongan
pertama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 dan Permenkes
Nomor 83 tahun 2014.Peraturan Pemerintah menetapkan PMI
sebagai penyelenggara donor darah dan pengelolaannya. Saat
ini PMI mempunyai 210 Unit Donor Darah (UDD) di seluruh
Indonesia.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI disahkan pertama kali oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) RIS Nomor 25 Tahun 1950. Namun pada perkembangannya, AD/ART dapat disempurnakan oleh Musyawarah Nasional PMI. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, di antaranya mengatur tentang: nama, waktu, status dan kedudukan, asas dan tujuan, prinsip dasar, lambang dan lagu, pelindung, keanggotaan, susunan organisasi,
kepengurusan, perbendaharaan maupun pembinaan.
15
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Dengan demikian Tugas pemerintah yang diserahkan kepada PMI
adalah:
1) Tugas–tugas yang erat hubungannya dengan Konvensi Jenewa
dan ketentuan-ketentuan Federasi Internasional Perhimpunan
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), sebagai lembaga
yang menghimpun keanggotaan perhimpunan nasional.
2) Tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan transfusi darah
berupa pengadaan, pengolahan dan penyediaan darah yang
tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.
KEANGGOTAAN
Menurut ketentuan AD/ART PMI Tahun 2014 - 2019 yang disebut
anggota adalah pribadi-pribadi/individu yang memenuhi syarat
sebagai berikut:
1. Anggota Biasa
a. Anggota biasa PMI adalah warga negara Republik Indonesia yang
telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
b. Menerima prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah.
c. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI,
Rencana Strategis PMI dan seluruh hasil keputusan MUNAS,
peraturan organisasi lainnya serta mempunyai waktu dan
bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kepengurusan PMI.
d. Telah mengikuti pelatihan dan orientasi kepalangmerahan.
e. Mempunyai prestasi, dedikasi dan loyal terhadap organisasi
maupun negara dan tidak tercela.
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
16
2. Anggota Luar Biasa
a. Warga negara asing dapat berpartisipasi dalam kegiatan
perhimpunan nasional sebagai sukarelawan.
b. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI,
Rencana Strategis PMI dan seluruh hasil keputusan MUNAS,
peraturan organisasi lainnya serta mempunyai waktu dan
bersedia untuk berpartisipasi aktif.
c. Telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
17
3. Anggota Kehormatan
a. Pejabat yang selama masa jabatannya dan atau tokoh
masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan sosial
kemanusiaan.
b. Pejabat dan atau tokoh masyarakat yang mendapatkan
penghargaan atas prestasinya dalam membantu dan atau
mengembangkan kegiatan PMI.
c. Generasi muda yang mempunyai prestasi luar biasa di
bidangnya yang ditandai dengan piagam penghargaan
yang pernah diterimanya dan atau prestasi lainnya.
18
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
STRUKTUR ORGANISASI PMI
PMI PUSATPRESIDEN RI
Pemerintah Pusat
PMI PROVINSIGUBERNUR
Pemerintah Provinsi
PMI KECAMATANCAMAT
Pemerintah Kecamatan
PMI KOTA/KABUPATENWALIKOTA/BUPATI
Pemerintah Kota/Kabupaten
KETERANGAN:
Garis Kebijakan
Garis Koordinasi
Garis Dukungan
19
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
PERBENDAHARAAN
Perbendaharaan PMI adalah seluruh harta kekayaan yang berupa
uang, barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak,
termasuk surat-surat berharga milik atau yang dikuasai PMI
termasuk yang berada di unit-unit kerja PMI.
Perbendaharaan PMI terdiri:
Keuangan PMI diperoleh dari:
1) Bantuan dan hibah dari pemerintah.
2) Bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan
Organisasi lainnya.
3) Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat.
4) Iuran anggota.
5) Bulan dana.
VISI DAN MISI PMI TAHUN 2014 - 2019
Visi:
PMI berkarakter, profesional, mandiri dan dicintai masyarakat.
Misi:
1. Menjadi organisasi terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip
dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
2. Meningkatkan kemandirian organisasi PMI melalui kemitraan
strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta,
mitra gerakan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
di semua tingkatan.
3. Meningkatkan reputasi organisasi PMI di tingkat Nasional dan
Internasional.
20
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
KEGIATAN PMI
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan tidak hanya pada masa darurat namun
juga pada masa normal, termasuk peningkatan kapasitas
masyarakat dalam bidang kesehatan, antara lain dengan
memberikan pelatihan Pertolongan Pertama kepada pengemudi
angkutan publik guna mengurangi risiko cacat dan kematian
akibat kecelakaan lalu lintas.
Donor Darah
Dalam melaksanakan PP No. 7/2011, PMI memiliki target
pengumpulan dan persediaan darah yang aman dan berkualitas
sebanyak 4 juta kantong per tahun. Untuk itu, saat ini PMI
berupaya meningkatkan jumlah Donor Darah Sukarela (DDS)
dengan memperbanyak Unit Donor Darah (UDD) PMI di tempat
yang mudah dijangkau antara lain di mall dan kampus.
Pembinaan PMR dan Sukarelawan
Sukarelawan adalan tulang punggung PMI. Untuk itu PMI berupaya
meningkatkan kapasitas sukarelawan dalam berbagai pelatihan
dasar dan spesialisasi, agar sukarelawan PMI menjadi sukarelawan
yang tangguh dan professional. Selain PMR dan KSR, TSR dan
DDS merupakan wadah sukarelawan yang berbasis keanggotaan
secara personal, serta masyarakat dan kelompok usaha sebagai
sukarelawan berbasis komunitas.
Diseminasi Hukum Perikemanusiaan Internasional dan Nilai-Nilai Perikemanusiaan
Diseminasi (penyebarluasan) pengetahuan tentang Gerakan
21
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, Hukum
Perikemanusiaan Internasional dan Prinsip-Prinsip Dasar
Gerakan merupakan mandat utama PMI sebagai anggota
Gerakan dan satu-satunya Perhimpunan Nasional di Indonesia.
Penyebarluasan (diseminasi) pengetahuan HPI seperti diatur
dalam Konvensi Jenewa 1949 pada dasarnya adalah kewajiban
pihak peserta. Artinya, tanggung jawab utama dalam peran
tersebut ada pada pemerintah negara yang telah meratifikasi
Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, termasuk Indonesia yang telah
meratifikasi nya berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 tahun
1958.
Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas:
a) Konvensi Jenewa I: Perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat
b) Konvensi Jenewa II: Perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam
c) Konvensi Jenewa III: Perlakuan tawanan perang
d) Konvensi Jenewa IV:
Perlindungan penduduk sipil di waktu perang
PENANGANAN BENCANA
a) Pra-BencanaKegiatan yang dilakukan pada masa pra-bencana, antara lain:
• Kesiapsiagaan
Adalah upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu,
kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam,
melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat
22
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
yang sistematis. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban
jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Kesiap-
siagaan Bencana meliputi: upaya mengurangi tingkat risiko,
formulasi Rencana Darurat Bencana (Disasters Plan), pengelolaan
sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di lokasi
rawan bencana.
• Sistem peringatan dini dan informasi manajemen bencana
Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang
kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan
penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah
tertentu.
• Mitigasi
Mitigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sejak awal
untuk menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi
atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap
kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya
(struktural). Upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi
dan kerawanan (hazard) lingkungan dimana mereka berada,
sehingga mereka dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap
bencana antara lain dengan cara:
- Pembangunan dam penahan banjir atau ombak
- Penanaman pohon bakau
- Penghijauan hutan
• Penyadaran risiko dan dampak bencana penyadaran risiko dan
dampak bencana kaitan-nya dengan pengembangan KBBM
(Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat) terutama di
wilayah rawan bencana.
KBBM adalah program yang mengupayakan pemberdayaan
kapasitas masyarakat agar dapat mengambil inisiatif dan
melakukan tindakan dalam meminimalkan dampak bencana
yang terjadi di lingkungannya.
23
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Hingga kini PMI telah mengembangkan program berbasis
masyarakat dalam bentuk Program Pengurangan Risiko Terpadu
Berbasis Masyarakat, disingkat PERTAMA (Integrated Community
Based Risk Reduction-ICBRR).
• PERTAMA adalah program berbasis masyarakat yang mendorong
pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan diri
dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko bencana
yang terjadi di tempat tinggalnya.
• PERTAMA diterapkan di daerah rawan banjir, longsor, gempa,
letusan gunung api, gelombang pasang dan tsunami.
• Sasaran utama program PERTAMA adalah meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam merespon dan menanggulangi
dampak bencana serta memperkuat kapasitas PMI dalam mem-
berikan bantuan kepada korban bencana tepat pada waktunya.
• Tujuan umum program PERTAMA adalah untuk mengurangi
kerentanan masyarakat yang rawan terhadap bahaya.
• Tujuan khusus pengembangan program PERTAMA, yaitu:
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tanggap bencana
dan mitigasi dampak dan bahaya.
- Penguatan kapasitas PMI untuk memberikan bantuan yang
tepat waktu kepada masyarakat yang terkena bencana.
24
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
CATATAN!Beberapa program peningkatan upaya risiko berbasis masyarakat yang telah dilakukan dari tahun 2009-2014 telah menjangkau 18 Provinsi di 49 Kabupaten/Kota di 162 desa dengan total populasi memperoleh manfaat sebesar 274.212 orang.
b) Saat BencanaKegiatan yang dilakukan pada saat bencana adalah merupakan
kegiatan respon tanggap darurat berupa:
• Evakuasi korban
• Pertolongan pertama
• Penampungan darurat
• Pendirian dapur umum
• Penyediaan air bersih dan sanitasi
• Relief/bantuan
c) Pasca BencanaPelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
meliputi:
• Rehabilitasi:
Serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana
untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian diinte-
grasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di masyarakat,
termasuk di dalamnya adalah mencakup:
- Penanganan korban trauma psikologis.
- Renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum,
25
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
- Penyediaan perumahan dan tempat penampungan.
- Penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup baru.
- Program dukungan mata pencaharian (livelihood).
- Pemulihan Hubungan Keluarga atau disebut juga RFL
(Restoring Family Links).
• Rekonstruksi:
Adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi
seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan
infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi,
perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang
berorientasi pada pembangunan. Tujuannya adalah mengurangi
dampak bencana yang berdampak pada pemberian manfaat
secara ekonomis pada masyarakat.
26
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
II. CORPORATE VOLUNTEER
SAYA PROFESIONAL – SAYA SUKARELAWAN
Donasi tidak hanya berupa materi. Bantulah dengan keahlian dan
ketrampilan Anda, Mari bergabung bersama Corporate Volunteer
Palang Merah Indonesia.
PROGRAM CORPORATE VOLUNTEER
Program Corporate Volunteers adalah salah satu Program Palang
Merah Indonesia yang bertujuan mengajak para profesional dan
perusahaan untuk menjadi SUKARELAWAN KEMANUSIAAN.
Karyawan dan perusahaan akan dibekali pelatihan di bidang
kesehatan dan penanggulangan bencana meliputi pelatihan
Pertolongan Pertama, Manajemen Bencana, Asesmen Tanggap
Darurat Bencana, Distribusi Bantuan, Promosi Kesehatan, upaya
pengurangan risiko, Vulnerability Capacity Assesment (VCA),
ambulans dan pergudangan dalam tanggap darurat bencana.
Peduli Lingkungan Sekitar
Bencana bisa datang kapan saja. Pengurangan risiko bencana
adalah kuncinya. Perlu upaya penyiapan masyarakat sebagai
pelaku utama dalam melakukan tanggap darurat bencana. Untuk
itu mari peduli Lingkungan sekitar dalam kegiatan kemanusiaan,
bersama Corporate Volunteer Palang Merah Indonesia.
Corporate Volunteer bisa berperan dalam upaya pengurangan
risiko bencana tetapi dapat juga berkontribusi dalam meningkat-
kan kapasitas sukarelawan sesuai bidang keahliannya.
27
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Sukarelawan PMI
1. PMR (Palang Merah Remaja)
2. KSR (Korps Sukarela)
3. TSR (Tenaga Sukarela): Corporate Volunteers/Sukarelawan
Mitra Perusahaan
4. Donor Darah Sukarela (DDS)
Corporate Volunteers adalah sukarelawan yang terlahir dari
kalangan tenaga professional perusahaan. Program ini memberi-
kan wadah baru kepada perusahaan dan tenaga professional untuk
berpartisipasi dalam misi kemanusiaan PMI. Corporate Volunteers
tergabung dalam Tenaga Suka Rela (TSR) PMI yang difokuskan
pada kontribusi keahlian dan keterampilan masing–masing individu
yang langsung dapat di aplikasikan dalam kondisi bencana maupun
normal.
Manfaat Bagi Perusahaan, Profesional dan Masyarakat
1. Bagi Perusahaana. Meningkatkan nilai brand/merk karena bekerja sama
dengan PMI yang berprofil tinggi di masyarakatb. Good Corporate Governance (GCG)c. Mendukung kegiatan marketing dan hubungan masyarakat
(humas) perusahaan d. Memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan/
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan melalui program yang memiliki dampak besar kepada masyarakat luas
e. Memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam pelayanan keselamatan kepada staff dan pelanggan melalui pelatihan First Aid, Emergency Assessment, Disaster Risk Reduction, Stress Management dan pelatihan lainnya
f. Berpotensi untuk meningkatkan sumber daya manusia perusahaan melalui pelatihan–pelatihan yang di tawarkan
oleh PMI
28
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
2. Bagi Profesionala. Sukarelawan Profesional dapat berkontribusi sosial dan
positif pada masyarakat
b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
c. Menyalurkan keahlian dan ketrampilan untuk masyarakat
d. Pengalaman Baru
3. Masyarakata. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program ini
b. Masyarakat mendapatkan layanan yang maksimal
c. Masyarakat akan menerima dampak program dalam jangka
panjang
d. Masyarakat menjadi bagian dari perusahaan dan perusahaan
menjadi bagian dari masyarakat
4. PMIJangkauan layanan dan jejaring kemitraan yang lebih luas
untuk tugas sosial kemanusiaan PMI.
GAMBARAN KEGIATAN CORPORATE VOLUNTEER
• Sosialisasi (HIV dan AIDS, Donor Darah, Kepalangmerahan, Kesiapsiagaan
Bencana).
• Pelatihan(Pelatihan Pertolongan Pertama, Stress Managemen, Perawatan
Kedaruratan di rumah, Pengurangan Risiko Bencana, Manajemen
Bencana, Assessment, Distribusi Bantuan, Promosi Kesehatan)
• Kegiatan(Donor Darah, Bakti Sosial, Aksi Sosial)
29
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
ALUR PROGRAM CORPORATE VOLUNTEER
• Perekrutan Sukarelawan Perusahaan• Orientasi• Spesialisasi–Kesehatan dan Kebencanaan• Cluster group (berdasarkan pelatihan yang diikuti dan atau
profesionalisme masing-masing)• Mobilisasi Sumber Daya–penguatan kapasitas PMI• Mobilisasi Sumber Daya–TDB/Pembangunan
BENTUK PROGRAM CORPORATE VOLUNTEER
RECRUITMENT ORIENTATION SPECIALIZED CLUSTERGROUP
MOBILIZATION
Dukungan Program Kerja PMI(Seperti Green and Clean,
Air dan Sanitasi, Pengadaan Ambulans,Early Warning Systems, dan lain-lain)
MoU Kerjasama PMIdan Perusahaan
Pelatihan• Orientasi• Spesialisasi
- Managemen bersama
- Kesehatan
Mobilisasi Sukarelawan• Bencana
- Sesuai pelatihan spesialisasi
• Non Bencana• Kelompok Kerja
(Cluster)
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
30
Basic (Orientation)Disaster Management
Specialization Health Specialization
• Dunia Kepalangmerahan (2)• Corporate volunteers (2)• Manajemen Bencana Dasar (4)
• Asesmen Tanggap Darurat Bencana (6)
• Distribusi Bantuan (6)• Upaya Pengurangan Risiko/
DRR (6)
• Pertolongan Pertama (8, 16, 24)
• Promosi Kebersihan dalam Situasi Darurat (6)
• Manajemen Stres (6)
IT/Telekomunikasi Manajemen/HRD Keuangan Human dan Makerting
• Memperkuat sistem program database sukarelawan
• Membuat digital application
• Capacity building staff dan sukarelawan
• Membuat audit keuangan PMI
• Memperkuat kemampuan PMI untuk bekerja sam dengan mitra
• Memperkuat reputasi baik PMI di masyarakat umum dan kalangan mitra
Pelatihan – pelatihan:
Kelompok kerja (cluster) Corporate Volunteer
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
31
PENGHARGAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
• Pengakuan dan penghargaan - mempertahankan sukarelawan • Bentuk pengakuan dan penghargaan beragam (Ucapan, satya
lencana/pin/piagam/plakat, penugasan, dana pembinaan, informasi jurnal perkembangan kinerja organisasi, momentum peringatan, publikasi sosok sukarelawan).
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
32
III. DASAR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA, JENIS DAN KARAKTERISTIK BAHAYA
1. DASAR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Sesuai dengan siklus kejadian bencana, penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh PMI terdiri atas 3
(tiga) tahapan, meliputi (1). Pra bencana (Sebelum terjadi
bencana), (2). Saat tanggap darurat, dan (3). Pascabencana.
33
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
A. TAHAP PRA BENCANA (SEBELUM TERJADI BENCANA)
Kesiapsiagaan Bencana
Upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok,
organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam, melalui
pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang
sistematis.
34
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Tujuan: untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-
sarana pelayanan umum.
Kesiapsiagaan Bencana meliputi: upaya mengurangi tingkat
resiko, formulasi Rencana Darurat Bencana (Disasters Plan),
pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di
lokasi rawan bencana.
Prevensi
Serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana
yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak
peristiwa alam yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik:
- Upaya memberlakukan ketentuan-ketentuan -Regulasi- yang
memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup,
pembebasan lokasi rawan bencana dari pemukiman penduduk.
- Pembangunan saluran pembuangan lahar.
- Pembangunan kanal pengendali banjir.
- Relokasi penduduk.
Mitigasi
Serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk
menghadapi suatu peristiwa alam – dengan mengurangi atau
meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap
kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya (struktural).
Upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi dan kerawanan
(hazard) lingkungan dimana mereka berada, sehingga mereka
dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap bencana:
• Pembangunan dam penahan banjir atau ombak
• Penanaman pohon bakau
• Penghijauan hutan
35
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Sistem Peringatan Dini
Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang
kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan
penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah
tertentu.
B. TAHAP SAAT BENCANA (SAAT TERJADI BENCANA)
Pengertian Darurat
Ancaman terhadap manusia, yang menempatkan dirinya pada
sebuah situasi yang berisiko kematian, ataupun gangguan pada
kesehatan dan kehidupan sehari – hari yang tidak dapat ditangani
oleh individu, keluarga, masyarakat, ataupun sistem suatu daerah.
Tanggap Darurat Bencana
Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya
suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan
(damage and needs assessment), penyaluran bantuan darurat,
upaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana.
Tujuan dari fase tanggap darurat adalah:
a. Membatasi korban dan kerusakan
b. Mengurangi penderitaan
c. Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat
d. Mitigasi kerusakan dan kerugian
e. Sebagai dasar untuk pengembalian kondisi
Namun, keberhasilan pencapaian tujuan dipengaruhi oleh dua
faktor lain, yaitu:
a. Informasi -> Seberapa banyak informasi yang kita dapatkan
mengenai bencana dan akibat yang ditimbulkan.
36
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
b. Sumber Daya -> Seberapa kuat sumber daya yang dimiliki oleh
organisasi dan sumber daya lokal.
C. TAHAP PASKA BENCANA (SETELAH BENCANA)
Rehabilitasi/Pemulihan
• Serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana
untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian
diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam
masyarakat. Termasuk didalamnya adalah penanganan korban
bencana yang mengalami Trauma Psychologis
• Misalnya: renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum,
perumahan dan tempat penampungan sampai dengan
penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup baru.
Rekonstruksi
Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti
sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur,
menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan,
pemberdayaan masyarakat. Berorientasi pada pembangunan -
tujuan: mengurangi dampak bencana, dan di lain sisi memberikan
manfaat secara ekonomis pada masyarakat.
37
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
BAGAN KOORDINASI PB PMI
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
38
39
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
2. JENIS DAN KARAKTERISTIK BAHAYA
Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, dinyatakan pada Bab III pasal 5, Tanggung Jawab dan
Wewenang bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi
penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Unsur pemerintah Pusat dalam koordinasi Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Badan yang
bertanggungjawab langsung ke Presiden dan mempunyai kedudukan
kewenangan setingkat Kementerian.
BNPB mengkoordinasikan berbagai Kementerian yang ber-
tanggungjawab dalam penanganan bencana seperti Kementerian
Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.
Pada beberapa penanganan bencana Nasional, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan
lembaga dan instansi Pemerintah. Sebagaimana tugasnya mem-
bantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan
perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat. http://www.menkokesra.go.id/node/221.
Pemerintah daerah dalam hal ini dalam Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana. Umumnya SKPD
terdiri atas instansi atau dinas seperti dinas sosial, dinas kesehatan
dan dinas perhubungan seperti halnya di tingkatan nasional.
Keputusan atas sebuah penanganan bencana berada di Kepala
Daerah yakni Gubernur/Walikota/Bupati.
Pihak di luar pemerintah dalam hal penanggulangan bencana
sangatlah banyak seperti dari pihak masyarakat umum, profesional,
industri, pihak swasta dan lembaga internasional. Pada bab VI,
Peran Lembaga Usaha (Lembaga usaha adalah setiap badan hukum
yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha
40
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketentua peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis
usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia) telah diatur
dalam UU No. 24 tahun 2007 berbunyi Lembaga usaha mendapat-
kan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
Peran lembaga internasional yang tergabung dalam Perhimpunaan
Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal penanganan bencana dikoordinasikan
oleh United Nations and Coordination for Humanitarian Assisstance
(UNOCHA ). Anggota dari UNOCHA adalah badan-badan PBB yang
berada di Negara tersebut. Perannya Lembaga internasional dan
lembaga asing non pemerintah dapat melaksanakan kegiatan
penanggulangan bencana secara sendiri-sendiri, bersama-sama,
dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan
memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama
masyarakat setempat.
JENIS-JENIS BAHAYA
Jenis Bahaya Asal Contoh:
Natural Hazard (Bahaya Alam)
Geological Hazard (Bahaya Geologi)
Gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan lainnya.
Hydro meteorological Hazard (Bahaya Hidrometeorologi)
Banjir, Badai Tropis, Angin Topan, Angin Badai
Biological Hazard (Bahaya Biologi)
Wabah Penyakit
Technological hazard (Bahaya Teknologi)Kecelakaan industry, aktifitas nuklir, polusi industri, limbah beracun dan lainnya
Environmental Degradation Hazard (Bahaya Penurunan Kualitas Lingkungan)
Penurunan kualitas tanah, penurunan kergamana hayati, polusi air, ozon, perubahan iklim
41
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
JENIS BAHAYA DI INDONESIA
Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan terbesar di
dunia, dengan luas wilayah 5.176.800 km2 yang membentang
dari 6o08’LU hingga 11o15’LS dan 94o45”BT hingga 141o05’BT. Luas
wilayah laut adalah 3.272.230 km2 dan sisanya (81%) merupakan
wilayah daratan.
Indonesia terdiri dari 5 (lima) pulau besar dan 30 (tigapuluh)
kelompok pulau-pulau kecil, total terdapat +17.000 pulau besar
dan pulau-pulau kecil. Indonesia juga terletak diantara dua
benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra India dan
Samudra Pasifik.
Menurut sumber data BNPB bahwa kejadian bencana di Indonesia
terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 dan telah
terjadi 1.663 kejadian bencana. “Bencana Hidrometeorologi
merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu 53,3% dari
total kejadian bencana di Indonesia.” TOTAL KERUGIAN MATERIL
AKIBAT BENCANA DI INDONESIA MENCAPAI Rp. 133,7 TRILIUN (Tahun
2004 - 2013).
Adanya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global akan
semakin meningkatkan terjadinya bencana di Indonesia. Bencana
memiliki sifat uncertainty/ketidakpastian yang tinggi, yang pasti
adalah ancaman bencana selalu ada di Indonesia.
Indonesia juga menjadi titik pertemuan lempengan bumi,
yaitu Circum Mediterania yang membentuk palungan dan garis
pegunungan mulai dari P. Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa
Tenggara. Juga Circum Pasifik yang membentuk palungan dan garis
pegunungan di Sulawesi Utara, bagian utara Papua dan wilayah
sepanjang laut Banda. Tidaklah mengherankan apabila Indonesia
merupakan wilayah rawan gempa bumi, tsunami dan gunung api.Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar,
42
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
+220 juta orang, dimana 60% diantaranya berdiam di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang termasuk kategori wilayah rawan bencana. Kota-kota besar di ketiga pulau tersebut juga dipadati oleh migrasi penduduk yang berasal dari wilayah pedesaan (urbanisasi) sehingga turut memberi kontribusi terhadap besarnya jumlah korban bencana.
Uraian tersebut diatas merupakan fenomena umum, baik karena sebab alam maupun manusia yang dihadapi oleh penduduk di Indonesia, oleh karenanya membina Kesiapsiagaan Bencana menjadi sangat penting artinya.
1. Zona Tektonik, Seismik dan Gempa bumi
Indonesia berada di zona tektonik mengingat lokasinya yang terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Secara geologis, terdapat 3 (tiga) lempengan bumi di wilayah bawah laut Indonesia, yaitu lempengan Eurasian di bagian utara, lempengan India-Australia
43
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
yang membentang dari bagian barat daya hingga bagian tenggara, dan lempengan Pasifik di bagian Timur Laut.
Setiap pergeseran di perut bumi atau disebut sebagai Gerakan Seismik, akan menimbulkan gempa yang mungkin juga dapat menimbulkan gelombang tsunami. Gempa yang berdampak bencana tergantung dari tingkat kedalamannya titik episentrum dan jaraknya dengan populasi.
2. Zona Gunung Api Aktif
Sepanjang 7.000 km yang membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Maluku Utara hingga bagian utara Sulawesi Utara merupakan daerah gunung api. Terdapat +500 gunung api, 128 dalam keadaan aktif, 79 gunung api masih mengeluarkan magma, 29 gunung api berasap dan 21 gunung api yang mengindikasikan menghasilkan asap.
3. Longsor
Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki kemiringan yang diperburuk pula oleh kekeliruan dalam penataan dan penggunaan lahan. Longsor biasanya terjadi pada musim penghujan. Daerah yang sangat rawan terjadi longsor adalah sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Jayawijaya di Papua, daerah pegunun-gan di Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara.
4. Banjir dan Kekeringan
Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat yang menerima curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Bagian Timur. Disamping itu, terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% diantaranya melewati kawasan padat penduduk. Adanya faktor perubahan iklim, kekeli-ruan tata guna lahan, kenaikan permukaan air laut juga berakibat menimbulkan banjir di musim penghujan.
44
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Kekeringan, biasanya terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Di Kalimantan, kekeringan ini seringkali juga mengakibatkan kebakaran hutan.
5. Kerusuhan Sosial
Perkembangan politik di dalam negeri Indonesia yang begitu pesat dewasa ini telah memicu timbulnya beberapa konflik di masyarakat yang sering dibungkus dengan issue-issue perbedaan suku, agama, kesenjangan sosial serta persaingan politik. Lebih dari 200.000 KK korban kerusuhan hingga kini masih berdiam di tempat penampungan sementara di beberapa Propinsi di Indonesia.
PETA RAWAN BENCANA DI INDONESIA
45
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
1. Gempa bumi
Karakteristik Tingkat Kerentanan Hal yang perludipertimbangkan
Gejala:
Bergesernya kristal batuan disepanjang daerah yang rapuh dan saling bertabrakan.
Karakteristik umum:
Bergetarnya bumi akibat gelombang dan dibawah permukaan bumi karena:
• Permukaan yang bergeser• Hentakan • Tsunami• Getaran• Mencairnya es• Tanah longsor
Hal-hal yang dapat diprediksikan:
Kemungkinan terjadinya gempa bumi dapat diramalkan tetapi tidak dapat ditentukan waktunya secara tepat. Ramalan tersebut berdasarkan pemantauan kegiatan seismik (hal-hal yang berhubungan dengan gempa bumi), sejarah bencana, dan observasi.
Faktor penyebab kerentanan:
• Lokasi wilayah seismik (kedekatan wilayah pemukiman dengan wilayah/pusat gempa)
• Struktur yang tidak tahan terhadap pergerakan tanah
• Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi
• Kurangnya akses informasi mengenai risiko gempa bumi
Dampak yang khas:
• Kerusakan fisik – Rusak atau hancurnya struktur dan infrastruktur. Kebakaran, rusaknya bendungan, tanah longsor, dan banjir mungkin saja terjadi
• Korban – cenderung banyak, khususnya dekat episenter atau wilayah dengan tingkat populasi tinggi, atau bangunan yang rapuh
• Persediaan air – Masalah yang sering muncul biasanya karena rusaknya sistem air, polusi sumur yang terbuka
• Kesehatan – kasus luka patah tulang merupakan permasalahan utama. Ancaman lainnya adalah persediaan air atau rusaknya sistem sanitasi
Upaya mengurangi tingkat risiko:
• Pemetaan hazard (wilayah rawan gempa/bencana)
• Pelatihan dan program penyadaran masyarakat
• Penilaian dan mengurangi struktur tingkat kerentanan
• Manajemen dan pemetaan penggunaan tanah dan pengkodean bangunan
• Asuransi
Upaya kesiapsiagaan:
Mencermati informasi peringatan dini dan kesiapsiagaan gempa bumi
Kebutuhan paska bencana:
• Pencarian dan penyelamatan• Bantuan medis darurat• Survey penilaian kerusakan dan
kebutuhan • Bantuan pangan• Rekonstruksi/perbaikan• Pemulihan ekonomi
46
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
2. Letusan gunung berapi
Karakteristik Tingkat Kerentanan Hal yang perludipertimbangkan
Gejala:
Bahan dasar letusan gunung berapi adalah magma dan akumulasi tekanan gas yang meningkat mengakibatkan terjadinya semburan magma, yang disebut sebagai letusan.
Karakteristik umum:
• Hujan abu• Arus pyroclastic/awan panas • Aliran lumpur atau puing• Lahar• Gas • Tsunami
Hal-hal yang dapat diprediksikan:
Ramalan jangka pendek dalam hitungan jam atau bulan, yang dapat dilakukan melalui teknik pemantauan dan observasi seismik, perubahan tanah, pencatatan perubahan hidrotermal, geokimia, dan geoelektrik.
Faktor penyebab kerentanan:
• Gunung yang kaya tanah (subur) menarik perhatian orang-orang untuk menetap
• Struktur dengan desain atap yang tidak tahan terhadap aku-mulasi abu, akan sangat rentan bahkan dalam jarak bermil-mil dari gunung berapi
Dampak yang khas:
• Korban – luka, terbakar, aspaksia, keracunan gas, air terkontaminasi bahan kimia.
• Kerusakan struktur – Arus pyroclastic akan menghancurkan segala s esuatu yang dilewatinya. Abu dapat merusak struktur bangunan/benda tinggi. Abu panas menyebabkan kebakaran. Banjir merupakan hasil dari terputusnya atau berbeloknya arus air. Arus lumpur dapat menyebabkan kerusakan bangunan atau benda lain.
• Persediaan makanan dan hasil panen – kerusakan disebabkan karena arus abu, lumpur, pyroclastic atau lahar. Peternakan mungkin juga akan terkena dampaknya
Upaya mengurangi tingkat risiko:
• Relokasi/penampungan• Manajemen pemanfaatan tanah• Evakuasi
Upaya kesiapsiagaan:
• Pemantauan aktifitas gunung berapi
• Pengembangan rencana kedaruratan gunung berapi
• Pelatihan dan partisipasi masyarakat
Kebutuhan paska bencana:
• Evakuasi• Bantuan medis darurat• Survey penilaian kerusakan dan
kebutuhan• Bantuan pangan, sandang• Relokasi/penampungan• Pemulihan ekonomi
47
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
3. Tanah longsor
Karakteristik Tingkat Kerentanan Hal yang perludipertimbangkan
Gejala:
Miring/longsornya tanah dan batuan akibat getaran, perubahan arah air, beban yang berlebihan, cuaca, bergesernya penopang, komposisi aliran air, rapuhan, berkurangnya unsur pengikat tanah, dan lereng buatan manusia.
Karakteristik umum:
• Jenis gerakan tanah longsor bervariasi: jatuh, longsor, robohnya penopang bumi, dan mungkin juga karena badai, gempa bumi, dan letusan gunung berapi
• Lebih luas daripada gejala alam lainnya
Hal-hal yang dapat diprediksikan:
• Frekuensi kejadian, luas, dan dampak tanah longsor mungkin dapat diramalkan, dan wilayah resiko tinggi juga dapat ditentukan dengan cara memanfaatkan informasi geologi, geomorfologi, hidrologi, klimatologi, dan vegetasi
Faktor penyebab kerentanan:
• Perumahan/bangunan di lereng, tanah yang rapuh, karang diatas bukit
• Perumahan/bangunan di dasar lereng, atau lembah
• Jalur komunikasi dan jalan di wilayah pengunungan
• Bangunan berpondasi lemah• Pipa yang mudah rusak, jalur
pipa yang terkubur • Kurangnya pemahanan mengenai
bahaya dan dampak tanah longsor
Dampak yang khas:
• Kerusakan fisik – Semua yang berada diatas atau sekitar jalur longsor akan mengalami kerusakan. Pecahan batu akan menghalangi jalan, jalur komunikasi atau aliran air. Dampak tidak langsung yang muncul mungkin rusaknya hasil pertanian, hutan, banjir, dan berkurangnya nilai properti
• Korban – Kefatalan terjadi karena longsornya lereng. Runtuhan puing atau banjir lumpur dapat menyebabkan ribuan korban meninggal
Upaya mengurangi tingkat risiko:
• Pemetaan hazard• UU penggunaan tanah • Asuransi
Upaya kesiapsiagaan:
• Pendidikan• Sistem monitoring (pemantauan),
peringatan dan evakuasi
Kebutuhan paska bencana:
• Pencarian dan penyelamatan (menggunakan alat pengerukan tanah)
• Bantuan medis• Penampungan darurat
48
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
4. Banjir
Karakteristik Tingkat Kerentanan Hal yang perludipertimbangkan
Gejala:
• Secara alamiah terjadi secara cepat, di daerah pinggiran sungai atau pantai, karena curah hujan terus menerus atau bersifat musiman
• Ulah manusia dalam hal pemanfaatan lahan dan penampungan air
Karakteristik umum:
• Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya, kedalaman air, durasi, kecepatan air, rata – rata kenaikan air, frekuensi kejadian, cuaca
• Banjir bandang – bendungan rusak, hujan yang tidak berhenti, curah hujan tinggi secara tiba - tiba
• Banjir sungai – lambat dan biasanya musiman
• Banjir pantai – berhubungan dengan angin tropis, gelombang tsunami, badai
Hal-hal yang dapat diprediksikan:
• Banjir biasanya tergantung pada musim, kapasitas penampungan air serta survey pemetaan wilayah banjir. Beberapa sistem peringatan mungkin sudah dipersiapkan, tetapi kadang hanya sedikit yang dilaksanakan, terutama sebelum banjir bandang atau tsunami terjadi
Faktor penyebab kerentanan: • Perumahan yang berada di
daerah rawan banjir.• Kurangnya kesadaran akan
adanya bahaya dan dampak banjir
• Berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air (erosi, bangunan beton)
• Pondasi bangunan yang tidak tahan air
• Elemen infrastruktur yang beresiko tinggi
• Persediaan bahan pangan, pertanian dan peternakan yang tidak disimpan dengan baik
• Industri maritim dan perkapalan
Dampak yang khas:
• Kerusakan fisik – struktur yang menjadi rusak, hanyut, hancur
• Korban – meninggal karena tenggelam, atau luka serius
• Persediaan air – air tanah atau air sumur yang terkontaminasi. Kesulitan mendapatkan air bersih
• Kesehatan – gangguan kesehatan atau wabah penyakit yang mungkin muncul, misalnya: diare, muntaber, malaria, dan lain-lain
• Pangan – hasil pertanian, stok makanan yang rusak/hilang
Upaya mengurangi risiko:
• Pengendalian banjir – pembuatan bendungan, perbaikan saluran air, pengawasan lahan erosi, dan lain-lain
• Penilaian resiko dan pemetaan hazard
• Manajemen penggunaan tanah• Mengurangi struktur tingkat
kerentanan• Penghijauan
Upaya kesiapsiagaan:
• Deteksi banjir dan sistem penyadaran
• Pendidikan dan partisipasi masyarakat
• Pengembangan rencana manajemen wilayah rawan banjir
Kebutuhan pasca banjir:
• Pencarian dan penyelamatan• Bantuan kesehatan• Penyediaan air bersih• Penyediaan makanan dan
minuman jangka pendek• Pemantauan epidemiologi• Penampungan sementara
49
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
5. Kekeringan
Karakteristik Tingkat Kerentanan Hal yang perludipertimbangkan
Gejala:
• Sebab utama – kurangnya curah hujan
• Sebab lain – El Nino (serangan air permukaan panas ke air yang lebih dingin di Pasifik timur); makhluk hidup dapat menyebabkan perubahan pada permukaan tanah
Karakteristik umum:
• Air dan kelembaban akan berkurang
• Kekeringan secara meteorologi – curah hujan dibawah harapan (kurang), dalam jangka waktu yang lama dan wilayah yang luas.
• Kekeringan hidrologi – terjadi karena defisit air pada permukaan (kondisi dibawah normal) atau frekuensi air tanah yang kurang.
• Kekeringan agrikultur – terjadi karena kurangnya frekuensi dan sebaran hujan, penyerapan serta penguapan air yang menyebabkan rusak/ berkurangnya lahan pertanian atau peternakan
Hal-hal yang dapat diprediksikan:
• Periode kekeringan yang tidak normal biasanya terjadi pada musim panas yang normal. Belum ada metode yang secara tepat dapat meramalkan waktu dan lama kejadian, kapan berakhir dan kapan akan terjadi lagi.
• Analisa data klimatologi dapat membantu persiapan penilaian (assessment).
• Besar – skala kekeringan di Fiji terjadi selama episode, yang dikenal sebagai Gangguan Selatan El Nino (El Nino Southern Oscillation). Masa ini merupa-kan siklus 4 – 5 tahunan.
Faktor penyebab kerentanan: • Wilayah dengan kondisi panas,
dan meningkat menjadi periode kekeringan
• Wilayah pertanian berada ditanah yang berlapis tipis
• Kurangnya penghijauan/pepohonan • Kurangnya penanaman • Suatu wilayah tergantung pada
hujan sebagai sumber air • Rendahnya daya serap dan
kelembaban tanah • Kurangnya kemampuan
mengenali sumber hazard kekeringan
Dampak yang khas:
• Berkurangnya pendapatan petani
• Peternakan dan pertanian rusak
• Berkurangnya kualitas dan kuantitas bidang agrikultur (pertanian dan perkebunan)
• Meningkatnya harga-harga• Rata-rata inflasi meningkat • Menurunnya status gizi, timbul-
nya penyakit, kematian, dan kelaparan
• Berkurangnya sumber air minum • Migrasi
Upaya mengurangi risiko:
• Pengembangan rencana respon antar institusi
Upaya kesiapsiagaan:
• Sistem peringatan dini tentang kelaparan dan kekeringan
Kebutuhan paska bencana:
• Upaya mempertahankan ketersediaan makanan Harga yang stabil
• Subsidi makanan• Program penciptaan lapangan
dan tenaga kerja• Distribusi makanan• Program makanan tambahan• Program-program khusus
dibidang peternakan dan perkebunan
• Program kesehatan dan air• Rehabilitasi
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
50
Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, dinyatakan pada Bab III pasal 5, Tanggung Jawab dan
Wewenang bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi
penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Unsur pemerintah Pusat dalam koordinasi Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Badan
yang bertanggungjawab langsung ke Presiden dan mempunyai
kedudukan kewenangan setingkat Kementerian.
IV. PELAKU PENANGGULANGAN BENCANA
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
51
BNPB mengkoordinasikan berbagai Kementerian yang bertanggung-
jawab dalam penanganan bencana seperti Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Pada
beberapa penanganan bencana Nasional, Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan lembaga dan
instansi Pemerintah. Sebagaimana tugasnya membantu Presiden
dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan
rakyat. http://www.menkokesra.go.id/node/221.
Pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana. Umumnya SKPD
terdiri atas instansi atau dinas seperti dinas sosial, dinas kesehatan
52
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
dan dinas perhubungan seperti halnya di tingkatan nasional.
Keputusan atas sebuah penanganan bencana berada di Kepala
Daerah yakni Gubernur/Walikota/Bupati.
Pihak di luar pemerintah dalam hal penanggulangan bencana
sangatlah banyak seperti dari pihak masyarakat umum, profesional,
industri, pihak swasta dan lembaga internasional.
Pada bab VI, Peran Lembaga Usaha (Lembaga usaha adalah setiap
badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan
sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan yang men-
jalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia)
telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2007 berbunyi Lembaga usaha
mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan
pihak lain.
Peran lembaga internasional yang tergabung dalam Perhimpunaan
Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal penanganan bencana dikoordinasikan
oleh United Nations and Coordination for Humanitarian Assisstance
(UNOCHA ). Anggota dari UNOCHA adalah badan-badan PBB yang
berada di Negara tersebut.
Perannya Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah
dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara
sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra
kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial,
budaya, dan agama masyarakat setempat.
53
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
KUTIPAN DALAM UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA NO. 24 TAHUN 2007
BAB VHAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 26
(1) Setiap orang berhak:
a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya
bagi kelompok masyarakat rentan bencana,
b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan
tentang kebijakan penanggulangan bencana,
d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan
pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan
kesehatan termasuk dukungan psikososial,
e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap
kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang
berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan,
f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang
diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena
terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
54
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 27Setiap orang berkewajiban:a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,
memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup,
b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan,c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang
penanggulangan bencana.
BAB VIPERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha
Pasal 28Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara
bersama dengan pihak lain.
CATATAN!Peran lembaga usaha telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2007 yakni mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
55
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
Pasal 29
(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada
pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan
penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada
publik secara transparan.
(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip
kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya
dalam penanggulangan bencana.
Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional
Pasal 30
(1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah
dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan
mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap
para pekerjanya.
(2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah
dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara
sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan
mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar
belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan
lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
56
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
V. TANGGAP DARURAT BENCANA
DEFINISI DARURAT
Ancaman terhadap manusia, yang menempatkan dirinya pada
sebuah situasi yang berisiko kematian, ataupun gangguan pada
kesehatan dan kehidupan sehari–hari, yang tidak dapat ditangani
oleh individu, keluarga, masyarakat, ataupun sistem suatu daerah.
Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul suatu
peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan
57
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
(damage assessment and need analysis), penyaluran bantuan
darurat, upaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana;
FASE TANGGAP DARURAT
Tujuan dari fase tanggap darurat adalah:
a. Membatasi korban dan kerusakan
b. Mengurangi penderitaan
c. Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat
d. Mitigasi kerusakan dan kerugian
e. Sebagai dasar untuk pengembalian kondisi
Namun, keberhasilan pencapaian tujuan dipengaruhi oleh dua
faktor lain, yaitu:
a. Informasi: Seberapa banyak informasi yang kita dapatkan
mengenai bencana dan akibat yang ditimbulkan
b. Sumber Daya: Seberapa kuat sumber daya yang dimiliki oleh
organisasi dan sumber daya lokal.
LANGKAH–LANGKAH TANGGAP DARURAT
BENCANA KESIAPSIAGAANINDIVIDU
KOORDINASI PB
ASESMEN
RenOps
RELIEFDISTRIBUSI
MONITORINGEVALUASI
58
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
1. Kesiapsiagaan individu • Kesiapsiagaan individu merupakan hal–hal yang harus
diperhatikan SEBELUM terlibat dalam tindakan tanggap
darurat, karena menyangkut keselamatan diri, dan seluruh
anggota lainnya. Termasuk didalam Kesiapsiagaan individu
adalah koordinasi PB. Namun karena hal ini dilakukan dalam
setiap tahap tindakan tanggap darurat, maka koordinasi PB
akan dibahas tersendiri.
2. Koordinasi PB• Koordinasi PB adalah segala bentuk komunikasi, baik
komunikasi internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk
mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Koordinasi
dilakukan dalam setiap tahapan pada tanggap darurat.
3. Asesmen• Asesmen adalah penilaian keadaan. Seperti koordinasi,
asesmen juga dilakukan dalam setiap tahapan dalam tanggap
darurat. Namun, untuk tindakan awal, yang harus dilakukan
adalah asesmen cepat, yang dilanjutkan dengan asesmen
detil.
4. RenOps • Rencana Operasi atau Service Delivery Plan, adalah sebuah
perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil dari assessment.
RenOps juga merupakan perwujudan dari Action Plan.
5. Distribusi Bantuan• Distribusi Bantuan atau relief distribusi adalah langkah
berikutnya setelah RenOps disetujui. Dalam distribusi
bantuan juga terkait mengenai masalah pergudangan.
6. Monitoring dan Evaluasi• Monitor dan evaluasi adalah metode untuk memantau
59
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
kegiatan. Secara garis besar, yang dipantau adalah kegiatan
distribusi bantuan, namun dapat juga melihat keseluruhan
proses tanggap darurat.
KEBIJAKAN TANGGAP DARURAT PMI
• Memberikan bantuan kepada golongan yang paling rentan
• Berperan sebagai perpanjangan tangan dari pelayanan sosial
pemerintah
• Melaksanakan tanggap darurat sesuai dengan prinsip–prinsip
Kepalangmerahan
• Bekerja sesuai dengan kompetensi Palang Merah, namun tetap
harus mengikutsertakan masyarakat penerima bantuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan program
• Kegiatan berdasarkan pada perencanaan kesiapsiagaan yang
telah ditetapkan
• Bekerjasama dengan masyarakat untuk ketahanan program
• Program darurat terus dilanjutkan hingga ancaman sudah
berkurang, dan bila akan dilanjutkan, maka lebih berfokus pada
kerangka mekanisme rehabiltasi
60
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
VI. PEMULIHAN DAMPAK BENCANA
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca
bencana hanya lebih fokus pada tahap pemulihan awal. PMI akan
terlibat dalam kegiatan recovery dan rekonstruksi fisik, bila ada
dukungan dana dan dukungan teknis yang memadai.
Kegiatan pemulihan yang dilaksanakan oleh PMI lebih banyak
diarahkan untuk mendorong agar masyarakat memiliki kapasitas
untuk melakukan upaya pemulihan secara mandiri, dengan
cakupan kegiatan sebagai berikut:
61
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
1. Dukungan pemulihan dan penyediaan air;
2. Kebersihan lingkungan wilayah yang dilanda bencana;
3. Promosi kesehatan paska bencana;
4. Dukungan sosial psikologis;
5. Pelayanan kesehatan dasar;
6. Pelayanan pemulihan hubungan keluarga; dan
7. Pemulihan awal dan rekonstruksi.
PENDEKATAN PROGRAM PEMULIHAN
1. Asesmen kebutuhan- Pemetaan Dampak dan kerusakan.
- Penilaian skala dampak, kerentanan masyarakat dan strategi
pemecahan penanganannya.
- Melaksanakan survey ekonomi dan baseline data.
2. Pengembangan kapasitas dan pelatihan- Mendesain strategi pelatihan bekerjasama dengan pemerintah
daerah, perguruan tinggi dan sektor swasta.
- Pelatihan bagi sukarelawan PMI guna memperkuat kapasitas
saat melakukan program di masyarakat.
Monev
PengembanganKapasitas dan
Pelatihan
AdvokasiSosialisasiPromosi
PerencanaanPartisipatif
Implementasi
AsesmenKebutuhan
62
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
- Sukarelawan PMI akan mensharing keterampilannya kepada
anggota inti masyarakat di desa.
- Mendorong, memotivasi dan menggerakkan masyarakat
terlibat dalam program.
3. Advokasi, sosialisasi dan promosi- Menumbuhkan kesadaran dan komitmen anggota masyarakat
dan stakeholder lainnya.
- Mendesain strategi promosi dan komunikasi serta pelatihan
audiovisual dan promosi tool KIE (Poster, Manual, Brosur dan
DVD).
- Melibatkan media lokal seperti Radio, TV, Surat Kabar untuk
promosi dan sosialisasi.
- Memobilisasi sukarelawan secara “door to door” untuk upaya
promosi dan sosialisasi.
- Pertemuan konsultasi dengan tokoh dan warga masyarakat.
4. Perencanaan partisipatif- Melibatkan warga masyarakat:
- Melaksanakan asesmen mandiri.
- Mendesain dan membuat rencana program.
- Mengupayakan pemenuhan standar minimal.
5. Implementasi- Tim Pemulihan Awal ditugaskan untuk tinggal di masyarakat
untuk memberikan fasilitasi dan mobilisasi masyarakat dalam
melaksanakan program.
- Implementasi program dengan kearifan lokal dan kebersamaan
dengan masyarakat.
6. Monitoring dan evaluasi- Sejauh mana tingkat kemajuan dan hasil yang dicapai- Apakah ada gap terhadap pencapaian output?- Apakah ada permasalahan-permasalahan lain yang
mengganggu implementasi.
63
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
PROGRAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA PMI YANG TELAH DICAPAI
AktifitasUnit Jumlah Penerima Bantuan
Yogyakarta dan Jawa Tengah Sumatera Barat Yogyakarta dan
Jawa Tengah Sumatera Barat
Peralatan shelter/shelters
kits dan Temporary
Shelter (T-Shelter)
12.800 rumah bamboo
500.00020.000
peralatan2.000 Rumah
Tumbuh (Growth House)
64.000 25.000 Kepala Keluarga (KK)
Water and Sanitation (Watsan)
1.211 penam-pungan air - 35.000 35.500 KK
Unit Pelayanan Kesehatan 62 unit 10 unit
1.891rehabilitasi medic dan psikoterapi
31.567 pasien
12.300 orang
Livelihood 120 - 120 -
Program dukungan psikososial
31.567 - - 4.300
Program Pengurangan
Risiko Berbasis Masyarakat
11 Kota/Kabupaten
29 Kota/Kabupaten > 1.500.000 > 500.000
Disaster Risk Reduction (DRR)
di sekolah
11 Kota/Kabupaten
6 Kota/Kabupaten > 10.000 > 5.000
Pusat Kesehatan masyarakat 5 - > 500.000 -
Pusat rehabilitasi untuk kelompok
diffable1 - 120 -
Pembangunan sekolah 20 unit - > 19.000 -
64
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
VII. UPAYA PENGURANGAN RISIKO
A. TAHAP PRA BENCANA (SEBELUM TERJADI BENCANA)
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi: a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
2. Kegiatan PMI dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi: a. Penilaian tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas;b. Analisis risiko, ancaman dan kerentanan bencana;
65
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
c. Perencanaan penanggulangan bencana (rencana kontinjensi); d. Pemetaaan daerah rawan bencana;e. Advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana; f. Pendidikan dan pelatihan pengurus, staf dan sukarelawan; g. Upaya-upaya nyata pengurangan risiko bencana dan adaptasi
perubahan iklim; h. Promosi perilaku siaga bencana;i. Pengembangan sekolah siaga bencana dan kampus siaga
bencana; j. Pengembangan masyarakat siaga bencana;dan k. Gladi dan simulasi penanggulangan bencana. l. Melakukan mitigasi dampak bencana:
Mitigasi dilakukan untuk mendorong masyarakat lokal agar memiliki kapasitas dan kemandirian untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi yang dilakukan lebih fokus pada mitigasi berskala kecil dengan memanfaatkan sumber daya setempat. Namun bila diperlukan dan adanya dukungan dari pihak donor maupun pemerintah, PMI dapat melakukan mitigasi berskala besar.
3. Kegiatan PMI dalam situasi terdapat potensi bencana: a. Menyiapkan rencana operasi bencana; b. Melaksanakan sistem peringatan dini berbasis masyarakat;dan c. Melakukan mitigasi, khususnya mitigasi non struktural. d. Melaksanakan upaya kesiapsiagaan tanggap darurat bencana;
Upaya kesiapsiagaan PMI ini dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat, tepat dan terkoordinasi dalam menghadapi kejadian bencana, antara lain melalui:
1) Penyusunan dan simulasi tanggap darurat bencana melibatkan semua stakeholder;
2) Pengembangan SIB (Sistem Informasi Bencana) serta menfungsikan DMIS (Disaster Management Information System) dengan baik.
66
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
3) Pengembangan sistem peringatan dini di Markas PMI maupun Sistem Peringatan Dini berbasis masyarakat.
4) Penyediaan dan penyiapan barang bantuan untuk pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
5) Pengorganisasian promosi perilaku siaga bencana, mencakup penyuluhan, pelatihan, simulasi dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
6) Membantu masyarakat dalam penentuan jalur-jalur evakuasi maupun lokasi evakuasi yang paling aman, termasuk dalam pembuatan rambu-rambu peringatan dini dan evakuasi;
7) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
8) Penyediaan dan penyiapan perlengkapan standart maupun sarana tanggap darurat bencana yang digunakan oleh Tim SATGANA dan SIBAT.
Kegiatan PMI pada pra bencana (sebelum terjadi bencana) dijabarkan lebih lanjut dalam sesi Upaya Pengurangan Risiko.
B. KESIAPSIAGAAN BENCANA
Upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam, melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis;
Tujuan: untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana- sarana pelayanan umum;
Kesiapsiagaan Bencana meliputi: Upaya mengurangi tingkat risiko, formulasi Rencana Darurat Bencana (Disasters Plan), pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di lokasi rawan bencana;
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
67
DAFTAR ISTILAHAD : Anggaran Dasar
ART : Anggaran Rumah Tangga
BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CSR : Corporate Social Responsibility
CV : Corporate Volunteer
DDS : Donor Darah Sukarela
GCG : Good Corporate Governance
HPI : Hukum Perikemanusian Internasional
ICRC : International Committee of The Red Cross
IFRC : International Federation of Red Cross and Red Crescent
KIE : Komunikasi Informasi dan Edukasi
KSR : Korps Sukarela
KBBM/PERTAMA : Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat/ Program Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat
LINMAS : Perlindungan Masyarakat
PB : Penanggulangan Bencana
PRA : Participatory Rural Appraisal
PMI : Palang Merah Indonesia
PMR : Palang Merah Remaja
RFL : Restoring Family Links
RENSTRA : Rencana Strategis
RENOPS : Rencana Operasional
SATGANA : Satuan Penanganan Bencana
SIBAT : Siaga Bencana Berbasis Masyarakat
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
TSR : Tenaga Sukarela
UDD : Unit Donor Darah
UNOCHA : United Nations and Coordination for Humanitarian Assistance
VCA : Vulnerability Capacity Assessment
WATSAN : Water and Sanitation
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
68
DAFTAR PUSTAKA- AnggaranDasar/Anggaran RumahTangga Palang Merah Indonesia tahun 2014 - 2019
- Rencana Strategis Palang Merah Indonesia tahun 2014-2019
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat-Strategi dan Pendekatan,
Palang Merah Indonesia, 2007
- Pelatihan KBBM-PERTAMA untuk KSR, Palang Merah Indonesia, 2008.
- Pedoman Pelatih Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia, 2008
- Panduan VCA dan PRA, Palang Merah Indonesia, 2008.
- Pedoman Manajemen Relawan (KSR-TSR), Palang Merah Indonesia, 2008
- Kenali PMI, Palang Merah Indonesia, 2009
- Manual Diseminasi Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia, 2009
- Pelatihan Manajemen Bencana, Palang Merah Indonesia, 2009
- Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana, Palang Merah Indonesia, 2009
- Petunjuk PelaksanaanTentang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia,
Palang Merah Indonesia, 2012
- Petunjuk Teknis Tentang Kesiapsiagaan, Pengurangan Risiko Bencana Dan Adaptasi
Perubahan Iklim Palang Merah Indonesia, Palang Merah Indonesia, 2012
- Petunjuk Teknis Tentang Tanggap Darurat Bencana Palang Merah Indonesia,
Palang Merah Indonesia, 2012
- Petunjuk Teknis Tentang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Palang Merah
Indonesia, Palang Merah Indonesia, 2012
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
1. KEMANUSIAAN
Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam
pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di mana pun. Tujuan gerakan adalah melindungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan
kepada umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.
2. KESAMAAN
Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama,atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia
sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.
3. KENETRALAN
Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan
politik, ras, agama, atau ideologi.
4. KEMANDIRIAN
Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan Nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus menaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga
otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini.
5. KESUKARELAAN
Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.
6. KESATUAN
Di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan
tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.
7. KESEMESTAAN
Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta berbagi hak
dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia.
7 PRINSIP DASAR GERAKANDalam rangka usaha menjalin kasih sayang terhadap sesama manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan turut memelihara budi pekerti yang luhur menuju ke arah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan misinya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berpegang teguh pada Prinsip-Prinsip Dasar yaitu:
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
NOTE:
PELATIHANPANDUAN PELATIHAN
DASAR
Panduan Pelatihan | PELATIHAN DASAR
NOTE:
PELATIHANPANDUAN PELATIHAN
DASAR